Channel9.id – Jakarta. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Mohammad Riza Chalid (MRC), diduga masih keluar masuk Indonesia meski berstatus buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Agung.
Boyamin menduga Riza Chalid masih menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Salah satunya melalui PT PPL yang disebut mengerjakan proyek pengeboran minyak mentah di Sumatera.
Boyamin menyebut Riza Chalid pernah terdeteksi masuk ke Balikpapan pada pertengahan Mei 2023 menggunakan penerbangan maskapai Malaysia. Menurut dia, Riza Chalid berada di Indonesia selama sekitar dua hari.
“MRC dalam menjalankan bisnisnya di RI terdeteksi masuk Balikpapan pada pertengahan Mei 2023 dengan terbang maskapai Malaysia durasi sekitar dua hati,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya kepada Channel9.id, Kamis (19/11/2026).
Boyamin menduga Riza Chalid dapat masuk ke Indonesia karena tidak lagi menggunakan paspor Indonesia. Dia menyebut Riza Chalid diduga memiliki dua paspor dari negara asing dengan menggunakan nama Abdul Kareem.
Atas dugaan tersebut, Boyamin meminta Pertamina memeriksa seluruh kegiatan usahanya untuk memastikan tidak ada keterkaitan bisnis dengan Riza Chalid. Dia menilai pemutusan hubungan bisnis diperlukan agar perusahaan tidak terlibat dalam dugaan kerja sama dengan buron tersebut.
“Saya berharap Pertamina menyisir semua usahanya untuk melepaskan dari pengaruh dan bayang-bayang dari MRC. Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk hindari dugaan bersekongkol dengan buron dan cegah menambah pundi-pundi kekayaan MRC yang nanti digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum,” ujarnya.
Selain itu, Boyamin mendesak Kejaksaan Agung segera menggelar persidangan terhadap Riza Chalid tanpa kehadiran terdakwa atau secara in absentia. Dia juga meminta jaksa menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.
“Kejaksaan Agung harus segera menyidangkan MRC secara in absentia (sidang tanpa kehadiran terdakwa) dengan dakwaan korupsi sekaligus menerapkan pasal tindak tidana pencucian uang (TPPU) untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara,” jelas Boyamin.
Ia mengatakan MAKI tengah menyiapkan gugatan praperadilan untuk mendorong Kejaksaan Agung menggelar persidangan in absentia. Langkah awal, menurut dia, telah dilakukan dengan mengirimkan somasi kepada Kejaksaan Agung pada Selasa (17/11/2026).
HT




