Channel9.id-Jakarta. Peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyoroti rencana pewajiban penggunaan label Bisphenol-A (BPA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sebagai informasi, BPOM merevisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, khususnya poin pelabelan (BPA) pada air kemasan galon guna ulang polikarbonat. Adapun rencana ini masih jadi perbincangan hangat.
“Sebenarnya wacana BPOM ini ‘kan ingin membuat masyarakat Indonesia aman. Niat mulia ini patut kita hargai,” ujar Dosen dan Peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan Seafast Center IPB Nugraha Edhi Suyatma di seminar daring bebarapa waktu lalu.
Mengenai pasal revisi terkait regulasi BPOM, Nugraha mengatakan seharusnya ada pengecualian kalau tak terdeteksi limit BPA pada galon polikarbonat yang diperiksa, maka tak perlu label BPA.
“Kalau nantinya memang tidak terdeteksi, karena deteksi limit pada kemasannya nanti hanya 0,01 mg.kg, maka seharusnya tak perlu lagi mencantumkan label ‘Berpotensi Mengandung BPA’,” tutur dia.
Rancangan regulasi pelabelan BPA pada air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang polikarbonat muncul setelah BPOM melakukan survei lapangan di sepanjang 2021-2022 terhadap AMDK galon, baik di sarana produksi maupun peredaran.
Hasil survei menunjukkan bahwa, 4% sampel di sarana peredaran tak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA, yakni 0,6 bpj (bagian per juta). Selain itu, didapati bahwa 46,97% sampel di sarana peredaran dan 30,91% sampel di sarana produksi masuk kategori ‘mengkhawatirkan’, atau BPA-nya berada di kisaran 0,05 bpj sampai 0,6 bpj.
Ditemukan juga fakta ada 5% sampel di sarana produksi (galon baru) dan 8,67% di sarana peredaran yang sudah masuk kategori ‘berisiko terhadap kesehatan’ sebab BPA-nya berada di atas 0,01 bpj.
Selaku lembaga yang berwenang menilai mutu, keamanan, dan kesehatan pangan, BPOM wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, agar terhindar dari bahaya paparan BPA pada AMDK galon guna ulang polikarbonat.
