Channel9.id-Jakarta. Diaz Hendropriyono mundur dari posisi Ketua Umum Partai Keadilan den Persatuan Indonesia (PKPI). Ketua Penasihat PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa Diaz yang juga putranya itu akan digantikan oleh Sunan Kalijaga, yang sementara waktu menjabat pelaksana tugas (Plt) ketua umum PKPI.

“Saya sangat senang dengan pengunduran diri ketua umum Diaz dengan alasan yang rasional,” ujar Hendropriyono dalam keterangan videonya, Senin (10/5).

Hendropriyono juga mengaku lega dengan sosok pengganti Diaz, yakni Sunan Kalijaga. Ia menilai, Sunan mumpuni mengisi posisi tersebut.

“Seorang tokoh nasional dan tokoh masyarakat yang saya harapkan bisa melanjutkan kepemimpinan di PKPI ini dalam mencapai tujuan kita,” ujar Hendropriyono.

Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap partai segera menggelar musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk menunjuk Sunan sebagai ketua umum definitif.

“Karena sebagai seorang senior di PKPI ini saya melihat Saudara Sunan Kalijaga ini adalah yang terbaik. Selamat berjuang bersama saudara-saudara dan saya akan tetap berada di PKPI bersama saudara-saudara,” ujar Hendropriyono.

Sebelumnya, PKPI melantik sejumlah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) periode 2018-2024 di Gedung Sekar Wijaya, Cipayung, Jakarta, Rabu (30/5). Putra mantan ketua umum PKPI AM Hendropriyono, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, menjadi salah satu yang dilantik dalam pelantikan kali ini.

Diaz Hendropriyono resmi dilantik sebagai Ketua Umum PKPI periode 2018 – 2024 menggantikan sang ayah. Sebelumnya, Diaz secara aklamasi melalui Kongres Luar Biasa DPN PKPI pada Ahad (13/5) lalu.

“Terima kasih Pak Try Sutrisno atas kepercayaan kepada saya yang telah diberikan kepada saya sejak 2015. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan di tahun 2018 ini,” kata Diaz dalam sambutannya kala itu.

IG

Channel9.id – Jakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat terkait dugaan jual beli jabatan. Novi sempat menyatakan diri sebagai kader PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membantah klaim itu. Djarot menekankan, Novi bukan kader partai dan tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.

“Bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan,” kata Djarot dikutip Kompas, Senin 10 Mei 2021.

Djarot menyampaikan, Wakil Bupati Nganjuk H Marhaen Djumadi yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Dia mengakui Novi dan Marhaen memang diusung oleh PDI Perjuangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.

Baca juga: Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK Tadi Malam

“Wakil bupatinya yang kader pengurus, salah satu Wakil Ketua DPD Jatim. Waktu Pilkada keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB,” kata Djarot.

Djarot menegaskan, PDI Perjuangan mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi.

“Kami mendukung penuh dan memberikan apresiasi pada KPK dan Bareskrim dalam upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim menegaskan, Novi bukan merupakan kader PKB berdasarkan pernyataannya di kanal Youtube.

“Bersama ini kami kirimkan link video di kanal YouTube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik di mana partai politik tersebut bukan PKB ” kata Luqman, Senin 10 Mei 2021.

Video yang dibagikan merupakan milik channel MaduTV. Dalam video tersebut, Novi mengaku sebagai kader PDI Perjuangan.

“Saya menyampaikan secara resmi dan secara yang sebenarnya bahwa saya ini kader PDI Perjuangan. Saya bukan kader partai lain,” kata Novi dalam video itu.

Dengan adanya bukti itu, Luqman meminta partainya tidak dikaitkan dengan Novi.

“Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB,” ujarnya.

HY

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim angkat bicara terkait penangkapan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luqman menegaskan bahwa Novi Rahman bukan kader PKB.

“Bersama ini kami kirimkan link video di kanal Youtube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik dimana partai politik tersebut bukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” kata Luqman, Senin (10/5).

Dengan adanya bukti video tersebut, dirinya memohon agar keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB. Sementara itu PKB menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sebagai upaya tak kenal lelah untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

“Baik langkah penindakan maupun pencegahan,” ucapnya.

Dalam video yang beredar, Novi terlihat hadir dalam acara Musyawarah Anak Cabang PDIP se-Kabupaten Nganjuk pada 2 Maret 2021. Dirinya secara tegas mengatakan bahwa dirinya merupakan kader partai PDIP.

“Saya menyampaikan secara resmi dan secara sebenarnya bahwa saya ini kader PDI Perjuangan. Saya bukan kader partai lain, oleh sebab itu kehadiran  saya di sini untuk menepis anggapan bahwa saya kader si A si B, si C,” tegasnya.

Sebelumnya Tim satgas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur (Jatim) pada Ahad (9/5) sore. Salah satu yang ikut terjaring dalam operasi senyap tersebut yakni Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat (NRH).

“Benar KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk, ” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (10/5).

IG