Oleh: Fathya Nissa Hamida
Channel9.id – Jakarta. Demonstrasi kerap kali dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas negara. Mulai dari jalanan yang dipenuhi massa, aktivitas ekonomi yang terganggu, hingga bentrokan antara demonstran dan aparat menjadi gambaran yang kerap mendominasi pemberitaan.
Namun, ada persoalan yang justru lebih penting untuk diperhatikan: mengapa masyarakat merasa perlu turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutannya? Pertanyaan ini relevan untuk melihat gelombang demonstrasi yang berlangsung di Prancis sepanjang Oktober 2026.
Gerakan yang awalnya dipelopori pelajar untuk mempersoalkan kondisi sekolah, kekurangan tenaga pengajar, dan sistem penerimaan perguruan tinggi kemudian berkembang menjadi mobilisasi yang melibatkan serikat buruh dan berbagai kelompok masyarakat. Pada 24 Oktober 2026, Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 410.000 demonstran di seluruh negeri, sedangkan serikat pekerja memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 orang. Aksi kembali berlangsung pada 31 Oktober dengan perkiraan 320.000 peserta menurut pemerintah.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan yang diangkat tidak lagi terbatas pada pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan biaya hidup, pelayanan publik, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah (Kementerian Dalam Negeri Prancis; Le Monde; Associated Press).
Yang perlu dikritisi dari situasi ini bukan semata-mata besarnya demonstrasi, melainkan bagaimana pemerintah memahami pesan politik di baliknya. Ketika berbagai kelompok masyarakat mulai mengangkat persoalan yang berbeda melalui ruang demonstrasi yang sama, pemerintah seharusnya melihatnya sebagai tanda bahwa terdapat kebutuhan publik yang belum tertangani. Menganggap persoalan tersebut sebatas gangguan keamanan justru berisiko membuat pemerintah kehilangan kesempatan untuk memahami sumber ketidakpuasan masyarakat.
Ketika Ketertiban Menjadi Ukuran Keberhasilan Pemerintah
Dalam menghadapi demonstrasi, menjaga keamanan memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat, termasuk demonstran, pengguna jalan, pemilik usaha, dan aparat keamanan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak seharusnya membuat pemerintah hanya berorientasi pada bagaimana mengendalikan massa dan mengembalikan keadaan seperti semula.
Perkembangan demonstrasi di Prancis menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat disederhanakan menjadi pertentangan antara masyarakat dan aparat. Sebagian besar aksi pada 31 Oktober berlangsung damai, meskipun bentrokan dan tindakan perusakan tetap terjadi oleh sebagian kelompok. Karena itu, tindakan kekerasan tidak seharusnya dianggap mewakili seluruh demonstran. Sebaliknya, tuntutan masyarakat yang disampaikan secara damai juga tidak semestinya kehilangan perhatian hanya karena adanya tindakan sejumlah peserta yang melanggar hukum (Associated Press, 1 November 2026)
Persoalannya menjadi menarik ketika respons pemerintah lebih banyak terlihat melalui penguatan pengamanan dan pengaturan lokasi demonstrasi. Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa langkah pengamanan akan tetap diberlakukan dan demonstrasi akan diarahkan menjauhi pusat kota. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mencegah kerusakan dan melindungi aktivitas masyarakat. Namun, menurut saya, pengaturan ruang demonstrasi tidak boleh menjadi pengganti penyelesaian terhadap tuntutan yang melatarbelakanginya. Jalanan yang kembali tertib belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa didengar. (Reuters, 26 Oktober 2026)
Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara mengendalikan demonstrasi dan menyelesaikan persoalan politik. Keduanya memang saling berkaitan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai hal yang sama. Aparat dapat membubarkan kerumunan dan pemerintah dapat membatasi lokasi aksi sesuai ketentuan hukum, tetapi tindakan tersebut tidak dengan sendirinya memperbaiki kondisi pendidikan, menurunkan beban hidup, atau meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Machiavelli dan Kekuasaan yang Bergantung pada Rakyat
Persoalan hubungan antara penguasa dan masyarakat dapat dibaca melalui pemikiran Niccolò Machiavelli dalam The Prince. Dalam Bab IX, Machiavelli membahas hubungan antara penguasa, kelompok elite, dan rakyat. Ia menjelaskan bahwa rakyat pada dasarnya menginginkan agar dirinya tidak ditindas oleh penguasa. Karena itu, penguasa yang memperoleh dukungan rakyat memiliki landasan kekuasaan yang lebih kuat ketika menghadapi kesulitan.
Pemikiran tersebut berkaitan dengan pembahasan Machiavelli dalam Bab XVII dan XIX mengenai pentingnya menghindari kebencian rakyat. Ia memang berpendapat bahwa rasa takut dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi penguasa tetap harus menghindari tindakan yang membuatnya dibenci. Artinya, kemampuan untuk memaksakan kehendak tidak selalu menjamin keberlangsungan kekuasaan. Penguasa juga perlu memperhitungkan bagaimana tindakannya memengaruhi hubungan dengan masyarakat (The Prince, Bab IX, XVII, dan XIX, terjemahan W. K. Marriott, Fordham University).
Dalam konteks Prancis, pemikiran tersebut membantu menjelaskan mengapa ketidakpuasan masyarakat tidak dapat terus-menerus dihadapi melalui pendekatan keamanan. Demonstrasi memang tidak otomatis menunjukkan bahwa pemerintah kehilangan legitimasi atau dibenci oleh seluruh rakyat. Namun, ketika tuntutan yang disampaikan berulang kali tidak memperoleh penyelesaian yang dirasakan masyarakat, jarak antara pemerintah dan kelompok yang dipimpinnya dapat semakin besar.
Relevansi Machiavelli dalam kasus ini terletak pada peringatannya mengenai konsekuensi politik dari tindakan penguasa. Pemerintah mungkin memiliki kewenangan untuk mengendalikan situasi, tetapi kewenangan tersebut perlu dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan masyarakat. Bahkan, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dapat memperburuk keadaan yang semula ingin dikendalikan. Amnesty International, misalnya, pada 5 Oktober 2026 telah mengingatkan pemerintah Prancis mengenai pentingnya memastikan penggunaan kekuatan terhadap demonstran memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.
Meskipun demikian, pemikiran Machiavelli tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan prinsip negara demokratis saat ini. Machiavelli membicarakan bagaimana penguasa mempertahankan kekuasaan, sedangkan demokrasi juga menempatkan kebebasan berpendapat, hak masyarakat, dan pertanggungjawaban pemerintah sebagai unsur penting dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, pemikirannya dapat digunakan untuk memahami hubungan kekuasaan dan rakyat, tetapi tidak cukup untuk menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai tindakan pemerintah.
Pemerintah Tidak Cukup Menawarkan Janji
Pemerintah Prancis sebenarnya telah mengumumkan sejumlah langkah untuk merespons tuntutan di bidang pendidikan. Pada 26 Oktober 2026, pemerintah menyampaikan rencana penyediaan pinjaman sebesar 4 miliar euro untuk renovasi sekolah, investasi 1 miliar euro bagi kampus universitas, penambahan 15.000 tempat pendidikan tinggi, serta penggantian sistem penerimaan perguruan tinggi Parcoursup pada 2028. Pemerintah juga berencana membatasi jumlah siswa dalam sejumlah kelas dan menyesuaikan bantuan mahasiswa dengan biaya hidup. Namun, perwakilan pelajar menyatakan bahwa berbagai langkah tersebut belum memenuhi seluruh tuntutan mereka (Reuters, 26 Oktober 2026; Kementerian Pendidikan Tinggi Prancis)
Persoalan utama dari respons tersebut adalah kesenjangan antara pengumuman kebijakan dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan rencana perbaikan, tetapi juga perlu menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana hasilnya dapat dipantau oleh publik. Apalagi, sejumlah perubahan baru akan direalisasikan dalam beberapa tahun mendatang, sementara masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih segera.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi keterbatasan anggaran karena utang nasional Prancis mendekati 120 persen dari produk domestik bruto. Artinya, tidak semua tuntutan dapat dipenuhi sekaligus. Namun, keterbatasan tersebut bukan alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat. Pemerintah tetap perlu menentukan prioritas secara terbuka, melibatkan kelompok yang terdampak dalam proses pengambilan kebijakan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
Demonstran pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung secara damai. Kritik terhadap pemerintah tidak membenarkan tindakan yang membahayakan orang lain atau merusak fasilitas umum. Akan tetapi, tindakan sebagian pelaku kekerasan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak seluruh masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Pada akhirnya, demonstrasi di Prancis memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah menjaga ketertiban. Negara juga harus mampu memahami alasan masyarakat menyampaikan ketidakpuasan dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang nyata. Machiavelli mengingatkan bahwa penguasa perlu menghindari kebencian rakyat, tetapi dalam negara demokratis, tanggung jawab tersebut juga harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak warga dan keterbukaan pemerintah.
Keberhasilan pemerintah bukan ketika demonstrasi berhenti, melainkan ketika masyarakat tidak lagi harus berulang kali turun ke jalan untuk memperjuangkan persoalan yang sama. Sebab, stabilitas yang hanya dibangun melalui pengendalian massa tanpa penyelesaian terhadap akar masalah pada dasarnya hanya menghasilkan ketenangan sementara. Pemerintah yang kuat bukan sekadar pemerintah yang mampu mengendalikan rakyatnya, tetapi juga pemerintah yang bersedia mengevaluasi dirinya ketika rakyat menyampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
