Channel9.id – Sulut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di Sulawesi Utara (Sulut) untuk menangkap dan mengoptimalkan program prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari pembangunan.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pusat, sehingga peluang pemanfaatan program nasional dinilai cukup terbuka.
Tito pun menekankan, optimalisasi program pusat dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat kinerja pembangunan daerah. Selain memberikan dampak langsung bagi masyarakat, pendekatan ini juga dinilai mampu mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Baru satu program Bapak Presiden, (Program Program) Perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para Bupati/Wali Kota,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (10/4/2026).
Selain sektor perumahan, terdapat sejumlah program prioritas lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di Sulut. Tito menyampaikan, fokus utama pemerintah saat ini mencakup penguatan ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian besar melalui inisiatif Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta program rehabilitasi fasilitas pendidikan. Di bidang kesehatan, pemerintah pusat telah menyiapkan program Cek Kesehatan Gratis yang menyasar langsung masyarakat luas.
Bagi wilayah pesisir, pemerintah menyediakan program pengembangan kampung nelayan dan penguatan sektor pergaraman nasional sebagai motor penggerak ekonomi.
Tito menekankan, keberhasilan menangkap program-program ini akan menjadi indikator kreativitas kepala daerah dalam membangun wilayahnya.
Ia mengatakan pemanfaatan program nasional ini juga dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan PAD secara tidak langsung. Melalui dukungan terhadap pembangunan fisik seperti rumah rakyat, pemerintah daerah dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan jasa.
Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah adalah dengan menyederhanakan proses perizinan bagi sektor swasta. Efisiensi birokrasi dipercaya akan mendorong minat investasi yang nantinya berkontribusi pada retribusi dan pajak daerah.
Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat proses perizinan. Dengan sistem layanan terpadu, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat.
Menurut Tito, kemudahan perizinan akan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah. Aktivitas tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
“Mal Pelayanan Publik inilah sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini ide bagus, untuk buat perizinan, juga cepat,” tandasnya.
HT
