Channel9.id – Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan ditetapkannya mantan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka korupsi menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang ditangkap KPK.
Berdasarkan catatan ICW sejak tahun 2007 hingga 2023, ada 10 kepala daerah di Riau yang diproses hukum oleh KPK karena melakukan praktik korupsi. Mereka antara lain gubernur sebanyak tiga orang, bupati enam orang, dan wali kota satu orang.
“Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh 10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara Rp2,2 triliun dan suap/gratifikasi sebesar Rp18,5 miliar,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Minggu (9/4/2023).
Dengan adanya fakta tersebut, kata Kurnia, pemangku kepentingan harus menyikapinya dengan serius. Pertama, pemerintah harus memperkuat fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Riau.
Kemudian, aparat penegak hukum terutama KPK harus memastikan supervisi pasca-penindakan atau pengelolaan sistem pemerintahan di seluruh pemerintahan provinsi Riau berjalan transparan dan akuntabel.
“Jelang tahun politik, terutama pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024, KPK harus benar-benar mengawasi kepala daerah petahana yang akan mencalonkan diri kembali,” tuturnya.
“Hal ini penting, sebab, tren yang berkembang, petahana kerap menyalahgunakan kewenangan untuk mendanai biaya kampanye politik mendatang,” imbuh Kurnia.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis (6/4/2023) malam.
Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah orang dalam operasi senyap tersebut, mulai dari pejabat strategis di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta.
Muhammad Adil pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Ada tiga dugaan korupsi yang dilakukan oleh Adil, yaitu pemotongan anggaran, gratifikasi jasa umrah, dan suap auditor BPK Riau.
Baca juga: Korupsi Berjamaah, KPK Amankan 28 Orang di Kasus Bupati Meranti, Berikut Daftar dan Jabatannya
Baca juga: Bupati Kepulauan Meranti Ditahan, Kemendagri Pastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Tetap Berjalan
HT
