Channel9.id – Jakarta. Bupati Merauke Romanus Mbaraka menegaskan, video soal dirinya menyuap pejabat anggota DPR sehingga Papua Selatan menjadi provinsi, tidak benar.
Untuk informasi, dalam video yang viral tersebut, Romanus menyatakan, ‘saya dekati semua yang ada di DPR. Bayarannya mahal, nanti saya sebut KPK tangkap saya nanti. Bayarannya mahal. Saya harus bisa meyakinan untuk provinsi ke pemerintah pusat. Tidak hanya persetujuan DPRD dan bahkan gubernur. Itu dasarnya. Saya bermain di situ. Akhirnya pasal itu diubah, saat UU Otsus diubah. Di situ ditambah, diusulan provinsi baru di Papua’.
Pada Kamis 14 Juli 2022, Romanus menjelaskan bahwa video tersebut seharusnya tidak diartikan sebagai upaya menyuap anggota DPR. Dia ingin mengatakan bahwa pemekaran Papua tercipta atas perjuangan rakyat Merauke, Mappi, Asmat, dan rakyat Boven Digoel. Perjuangan itu sampai harus mengorbankan jiwa, raga, bahkan biaya yang mahal.
Baca juga: Kemendagri Pastikan Kawal Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua
“Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komruddin Dumatubun dan Bapak Yan. P. Mandenas yang saya sebutkan namanya saat saya sambutan waktu kembali dari penetapan RUU PPS. Hal yang saya maksudkan dalam sambutan itu adalah kami rakyat Merauke, Mappi, Asmat, dan rakyat Boven Digoel, sebelum pemekaran hampir 20 tahun lebih kami berjuang luar biasa untuk membuat Papua Selatan ini menjadi sebuah provinsi. Perjuangan ini memakan banyak korban, nyawa dan air mata serta biayanya tidak sedikit,” terang Romanus.
“Itu yang saya maksudkan bahwa biaya cukup besar yang kami keluarkan. Bagaimana harus sosialisasi kepada masyarakat, menghimpun masyarakat yang didatangkan dari kampung-kampung, membuat pertemuan ke pertemuan, membawa masyarakat ke Jayapura dalam jumlah yang banyak, membawa masyarakat ke Komisi II DPR RI tahun 2006. Jadi biayanya tidak sedikit. Kita sudah tidak hitung berapa biaya yang kita pakai,” lanjut Romanus.
Menurutnya, ada oknum yang sengaja memenggal video tersebut sehingga membuat publik buta atas konteks pembicaraan tersebut. Lagi pula, kata Romanus, pihaknya tidak punya banyak uang untuk menyuap.
“Kami di Papua Selatan tidak punya uang. Dari mana uang kita untuk menyuap dan kami tidak bisa melakukan itu sama sekali,” kata Romanus.
Dia pun memperingatkan pihak-pihak yang memanfaatkan video tersebut demi kepentingan politik. Dia mengingatkan supaya jangan sampai kejadian ini membuat tidak bersaudara satu sama lain.
Kalau ada yang memanfaatkan ini sebagi situasi politik, saya mohon dengan rendah hati, jangan sampai membuat kita menjadi tidak bersaudara satu sama lain,” sambung Bupati Merauke.
Dia lantas mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, DPR RI dan semua pihak yang membantu hingga PPS dimekarkan.
“Kalau ada teman-teman yang kontra dengan kami, kami juga mohon maaf, kami semua orang Selatan Papua setuju untuk kami jadi provinsi,” tutupnya.
