Connect with us

Hot Topic

Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Polisi Tutup Akses Jalan ke DPR

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup akses jalan menuju Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pagi ini, Senin, (5/10). Penutupan itu disebabkan akan adanya demonstrasi buruh yang menolak omnibus law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja.

“Hindari jalan sekitar Gedung DPR/MPR RI. Ada giat antisipasi demo,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Oktober 2020.

Dalam rekayasa lalu lintas kali ini, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR RI dan Jalan Gelora di belakang Gedung DPR RI akan ditutup total. Pengendara kendraan yang melintas dari arah Semanggi menuju Slipi akan dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda atau Pintu X GBK.

Baca juga: Waduh, RUU Cipta Kerja Buat Pesangon PHK Turun Jadi 25 Kali Upah

Selain itu, kendaraan dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju jembatan layang akan diputar balik. Sedangkan kendaraan dari arah Palmerah Timur yang menuju Jalan Gelora akan diteruskan menuju Jalan Tentara Pelajar.

“Arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar dari offramp Pulo Dua diteruskan ke arah Tomang,” ujar Sambodo.

Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law. Kesepakatan ini diambil setelah diadakan rapat bersama di Jakarta, Minggu, 27 September 2020.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut rapat dihadiri perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Lalu, ada juga beberapa federasi seperti SP LEM dan GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

Mogok nasional ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota mulai dari Selasa, 6 Oktober – Kamis, 8 Oktober 2020. Mogok akan melibatkan pekerja di sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, hingga logistik dan perbankan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan tujuh alasan yang menjadi alasan mereka akan mengadakan mogok nasional pada 6 dan 8 Oktober 2020. Ketujuh hal ini disebut telah disepakati pemerintah bersama DPR dalam rapat pada Sabtu malam, 3 Oktober 2020 yang memutuskan membawa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke sidang paripurna.

Pertama, Upah Minimum Kabupaten (UMK) bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dihapus. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Sebab, UMK tiap kabupaten atau kota berbeda nilainya.

“Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2020.

Kedua, Pesangon berubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar pemerintah lewat BP Jamsostek. Said Iqbal mempertanyakan sumber mana BP Jamsostek mendapat sumber dana untuk membayar pesangon. Ia menyebut BP Jamsostek justru bisa bangkrut dengan skema ini.

Ketiga, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Buruh menolak PKWT seumur hidup. Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan. Padahal sebelum, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan saja.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Penjelasan Jasa Marga Terkait Tarif 9 Ruas Tol yang Akan Naik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyatakan, penyesuaian tarif Tol The Jakarta Outer Ringroad atau Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) I, Tol akses Tanjung Priok (ATP), dan Tol Pondok Aren-Ulujami masih disosialisasikan.

Dengan begitu, penyesuaian dan pemberlakuan tarif tol belum diberlakukan saat ini.

“Sekarang masih tahap sosialisasi, bersama-sama badan usaha jalan tol lainnya yang menjadi pengelola JORR. Belum ditetapkan tanggal pemberlakuannya,” ujar Corporate Secretary Jasa Marga Agus Setiawan, Jumat (30/10/2020).

Baca juga : Kemenag Usulkan Bantuan Subsidi Gaji Untuk Guru Non PNS

Pihak Jasa Marga memang telah menyampaikan akan melakukan penyesuaian tarif Tol JORR, Tol akses Tanjung Priok, dan Tol Pondok Aren-Ulujami. Hal ini disampaikan melalui akun sosial media (Instagram).

“Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk jaringan tol JORR 1, akses Tanjung Priok (ATP) dan Pondok Aren-Ulujami Pastikan kecukupan saldo uang elektroniknya,” tulis akun Instagram Jasa Marga @offcial.jasamarga.

Adapun sejumlah ruas tol yang terintegrasi yang tarifnya mengalami penyesuaian di antaranya. Penjaringan-Kebon Jeruk, Ulujami-Pondok Pinang, Taman Mini-Cikunir, Cakung-Rorotan, Kebon Jeruk-Ulujami, Pondok Pinang-Taman Mini, Cikunir-Cakung, Akses Tanjung Priok, Rorotan-Kebun Bawang, Pondok Aren-Ulujami

“Pastikan kecukupan saldo uang elektronik kawan JM sebelum melakukan perjalanan. Berhati-hati dalam perjalanan, pastikan kondisi pengemudi maupun kendaraan dalam kondisi prima serta perhatikan rambu-rambu perjalanan dan arahan petugas ya, Kawan JM,” lanjut keterangan tersebut.

Adapun sejumlah ruas tol yang terintegrasi yang tarifnya mengalami penyesuaian di antaranya.

1. Penjaringan-Kebon Jeruk

2. Ulujami-Pondok Pinang

3. Taman Mini-Cikunir

4. Cakung-Rorotan

5. Kebon Jeruk-Ulujami

6. Pondok Pinang-Taman Mini

7. Cikunir-Cakung

8. Akses Tanjung Priok, Rorotan-Kebun Bawang

9. Pondok Aren-Ulujami

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kemenag Usulkan Bantuan Subsidi Gaji Untuk Guru Non PNS

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kemenag mengajukan usulan bantuan subsisi gaji bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non PNS tahun anggaran 2020. Usulan itu sudah disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 19 Oktober 2020.

“Kami usul total ada 864.840 guru Non PNS yang diusulkan untuk diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10).

Ali menyampaikan, verifikasi BPJS Ketenagakerjaan perlu untuk memastikan para guru belum mendapatkan bantuan sejenis dari Kementerian lainnya. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan memastikan para guru yang diusulkan itu belum mendapat bantuan subsidi dari Kementerian lain.

“GTK yang terverifikasi ini nantinya akan mendapat subsidi gaji selama tiga bulan, terhitung dari Oktober sampai Desember 2020,” ujarnya.

Dia menyampaikan, usulan Kementerian Agama terdiri atas: 617.467 guru RA/Madrasah, 124.524 guru Pendidikan Agama Islam, 25.292 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 2.262 ustadz Pendidikan Diniyah Formal, dan 580 dosen Ma’had Aly. Diusulkan juga 76.358 tenaga kependidikan madrasah dan 10.730 tenaga kependidikan PTKI.

Selain itu, usulan lainnya adalah 2.545 guru Pendidikan Agama Kristen, 2.105 guru Pendidikan Agama Katolik, 1.937 guru Pendidikan Agama Hindu, 886 guru Pendidikan Agama Buddha, dan 154 guru Pendidikan Agama Khonghucu.

Menurutnya, 617.467 guru RA/Madrasah dan 76.358 tenaga kependidikan madrasah sudah divalidasi melalui Simpatika. Dari jumlah itu, hasil verifikasi BPJS, ada sebanyak 43.895 orang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah dari Kemenaker.

Sedang, 55.242 orang sudah menerima kartu prakerja berdasarkan data prakerja sampai September 2020.

Sisanya, sebanyak 171.015 masih dalam proses verifikasi BPJS. Mereka terdiri dari guru pendidikan agama di sekolah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu), ustadz pesantren (PDF atau pesantren muadalah), dosen PTKI, dosen mahad Aly, serta tenaga kependidikan pada PTKI.

“Semoga November ini bisa cair. Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak terkait,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Operasi Zebra 2020, Polda Metro Jaya Bagikan 4.000 Paket Beras

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan Operasi Zebra 2020 dengan membagikan beras kepada pengemudi kendaraan angkutan barang yang melintas di sejumlah gerbang tol.

“Hari ini kami jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pembagian beras per paketnya 5 kilogram (kg) sebanyak kurang lebih 4.000 paket di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Gerbang Tol Cikunir 2, Bekasi, Jumat (30/10).

Operasi Zebra 2020 dilaksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pihaknya sama sekali tak melakukan tilang kepada para pengendara.

Sebagai gantinya, Operasi Zebra 2020 dilaksanakan dengan operasi simpatik berupa teguran bersifat edukatif dan persuasif serta pemberian bantuan.

“Jadi seluruhnya kegiatan Zebra Jaya ini adalah sifatnya edukasi persuasif dan memberikan kegiatan simpati kepada masyarakat, berupa pembagian masker, pembagian sembako dan sebagainya,” katanya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC