Connect with us

Nasional

Buruh Dorong Legislative Review, Demokrat: Tergantung Respon Fraksi Lain

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat untuk mengambil inisiatif legislative review terkait UU Cipta Kerja. Terkait itu, Demokrat menilai hal ini juga bergantung pada respons fraksi lain. Namun, dia memastikan Demokrat tetap berkoalisi dengan rakyat.

“Tergantung respons fraksi-fraksi lain, kalaupun hanya Demokrat kami berkoalisi dengan rakyat dan menyampaikan hasilnya,” ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron, Rabu (21/10).

“Sampai saat ini Partai Demokrat tetap menolak UU Ciptaker, dan tentu kami tetap sejalan dengan harapan rakyat apapun jalan terbaiknya,” tambah Herman.

Baca juga: KSPI Desak PKS dan Demokrat Lakukan Legislative Review Batalkan UU Ciptaker

Dia mengatakan saat ini pihaknya masih mempertanyakan adanya 3 versi UU Cipta Kerja dengan jumlah halaman yang berbeda. Menurutnya, fraksi Demokrat tengah mendalami UU tersebut.

“Kami juga masih mempertanyakan terkait dengan adanya 3 versi UU yang berbeda halaman, apakah ada perubahan substansi atau tidak, kami sedang mendalaminya. Kami masih terus mendalaminya,” tuturnya.

Diketahui, KSPI mengirim surat ke DPR meminta legislative review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Surat itu dikirimkan kepada 9 fraksi di DPR RI.

“Jadi 9 fraksi sudah kami kirim, yaitu tentang legislative review. Kami minta anggota DPR yang berjumlah 575 orang yang ada 9 fraksi dengan tembusan tadi,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10).

Surat itu telah dikirimkan KSPI ke 9 fraksi di DPR Selasa (20/10) kemarin dengan tembusan kepada pimpinan DPR, pimpinan MPR, serta pimpinan DPD. KSPI mengacu pada UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam mengajukan legislative review.

Saiq Iqbal meminta DPR tidak buang badan dan mengesampingkan aspirasi rakyat. Ia juga secara khusus meminta Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat, 2 fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja, untuk mengambil inisiatif legislative review.

“DPR jangan buang badan, tolong dicatat. DPR jangan buang badan, khususnya 2 fraksi yang menolak keras omnibus law UU Cipta Kerja. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki, aksi-aksi perlawanan, penolakan dari masyarakat yang begitu meluas dari serikat buruh. Jangan tunggu jatuh korban, DPR harus menggunakan haknya legislative review,” tegasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Ratusan Orang Geruduk Rumah Mahfud MD di Pamekasan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ratusan orang mendatangi rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Selasa (01/12) siang. Massa tersebut berteriak-teriak di depan rumah yang kini ditempati ibunda Mahfud MD. Mereka meminta penghuni rumah keluar menemui massa.

Bahkan, sebagian massa ada yang mendorong pagar rumah. “Kalau sama-sama orang Madura, Mahfud tolong keluar. Jangan ngumpet dan temui kami,” teriak salah satu peserta aksi di depan rumah.

Salah satu peserta aksi juga berteriak agar massa tak membuat keributan. “Tolong jangan membuat kerusakan,” kata peserta aksi lainnya.

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Tiap Kerumunan Massa 

Meski aksi itu tak berlangsung lama, namun kejadian tersebut cukup membuat warga sekitar rumah Mahfud MD ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah.

Beruntung, saat itu rumah Mahfud MD yang biasanya ditempati oleh ibunda dan perawatnya itu sedang kosong.

Tidak jelas tuntutan massa yang tidak diketahui asalnya itu. Namun, diduga terkait pemanggilan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh polisi.

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Bakal Pangkas Libur Panjang Desember 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan akan memangkas libur panjang akhir Desember 2020. Namun, libur Hari Raya Natal pada 25 Desember 2020 dan Tahun Baru pada 1 Januari 2021 tak bisa dihilangkan.

“Kalau libur kan ada yang memang sudah libur. Misal Natal kan tidak mungkin tidak libur, kemudian tanggal 1 Januari kan juga tidak mungkin tidak libur. Itu saja. Kalau yang lain, yang cuti bersama bisa kita kurangi,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (1/12).

Baca juga: Pengusaha Ketar-Ketir Pengurangan Hari Libur Panjang Akhir Tahun

Muhadjir menuturkan, libur dan cuti bersama akhir tahun yang berjumlah kurang lebih 11 hari jika dihitung dengan jumlah libur akhir pekan itu hanya dikurangi. Menurutnya, keputusan itu juga akan segera diambil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 23 November 2020 lalu, dengan tegas menyebut akan mengurangi libur akhir tahun. Alasannya, saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia belum juga melandai

Continue Reading

Nasional

Monitor Realisasi APBD hingga Pilkada-Pilkades, Mendagri Bentuk 4 Tim

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Mendagri terkait pembentukan empat tim khusus yang bakal mengawasi realisasi APBD hingga kesiapan Pilkada dan Pilkades.

Keempat tim tersebut terdiri dari Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan, dan Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkades 2020.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan pada Selasa, 1 Desember 2020, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Benni menjelaskan fungsi dan tugas dari keempat tim tersebut yakni pertama Surat Keputusan Mendagri Nomor 910.05-3814 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Pandemi Covid-19.

“Tim ini bertugas melakukan pemantauan di daerah, untuk memastikan penyerapan APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara optimal untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Benni.

Baca juga: Mendagri Tito: Pilkades Ditunda Usai Pilkada 2020 

Tim juga akan melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan sekaligus melakukan asistensi percepatan penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam masa pandemi Covid-19 ini.

“Selanjutnya, tim akan memberikan layanan konsultasi bagi pemerintah daerah (Pemda) apabila terdapat ketidakjelasan informasi untuk merealisasikan anggaran di daerah,” kata Benni.

Kedua, Surat Keputusan Mendagri Nomor 273-4575 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim ini diharapkan dapat mendukung sinergitas, efektivitas dan transparansi pelaksanaan Pilkada di 270 daerah, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara sampai ketingkat KPPS.

“Tim tersebut akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan asistensi di 32 Provinsi dalam rangka mendukung Pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, dan secara random akan memastikan kesiapan KPPS dalam proses pemungutan suara, mulai dari penyiapan TPS, bilik suara, kertas suara, kesiapan petugas, saksi dan sampai kepada jadwal kehadiran pemilih pada setiap jam. Intinya setiap tahapan pemungutan suara harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 ” jelas Benni.

Ketiga, Surat Keputusan Mendagri Nomor 470.05-4026 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Untuk memastikan pemenuhan hak politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada, maka perlu dilakukan percepatan perekaman data kependudukan. Dan untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas  perekaman data kependudukan yang pada tahap awal ini diprioritaskan pada 39 daerah Kabupaten/Kota, yang target penyelesaian perekamannya di atas sepuluh ribu perekaman,” imbuh Benni.

Keempat, Surat Keputusan Mendagri Nomor 140.05-4027 tanggal 26 November 2020 tentang Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 1.488 desa di seluruh Indonesia.

Tim akan bertugas ke 22 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkades di tahun 2020 ini untuk melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dituangkan dalam Permendagri yang sudah ditetapkan.

“Tim juga akan melakukan fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan pilkades, baik dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan tentunya dari tingkat desa itu sendiri,”tambah Benni.

“Semua harus mengikuti protokol kesehatan, maka kita harus memastikan agar kesiapan lebih matang, sosialisasi lebih masif dan terarah, serta koordinasi lebih intens dan terus menerus. Pengalaman dan pembelajaran dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada dalam masa peandemi ini  tentunya akan sangat berharga dan membantu kelancaran pelaksanaan Pilkades ,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC