Channel9.id-Jakarta. Tokoh Nahdhatul Ulama (NU), KH Halim Mahfud, yang juga cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Azhari, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memiliki sense of crissi ketika menyelenggarakan Pilkada di era pandemi.

“KPU dan KPUD sudah biasa menyelenggarakan Pilkada. Tetapi situasi Pilkada kali ini berbeda, karena di tengah pandemi. Jadi seharusnya ada sense of crisis. Ini yang tidak nampak dalam Pilkada kali ini,” katanya saat dihubungi Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak Ditunda Apabila Syarat Kesehatan Tidak Terpenuhi 

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Semplak Jombang ini, tugas sebagai penyelenggara akan sukses jika jumlah pemilih yang besar dan melahirkan pimpinan daerah dengan aman.

“Proses Pilkada harus tetap jalan, tetapi harus dipikirkan juga tak sekedar mengajak sebanyak-banyaknya orang terlibat dalam Pilkada, tetapi juga harus dipikirkan keselamatan dan kesehatan warga,” katanya.

Gus Iim panggilan Halim Mahfudz, sangat kecewa saat terjadi arak-arakan pendaftaran calon kepala daerah. Harusnya KPU dan KPUD bisa lebih maksimal mencegah itu terjadi, ini belum terlambat masih ada tahapan kampanye sebelum puncaknya di pencoblosan dan penetapan pemenang.  Tak boleh lagi ada kerumunan massa, ujarnya.

“Pemerintah, Kemendagri, DPR, Polri sudah menyampaikan akan ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Bahkan sampai seniman protes, mereka tersinggung saat mencari makan di tempat yang lebih aman dilarang, sekarang malah dibolehkan berkonser yang lebih berbahaya. Semua ini harus menjadi perhatian KPU,” ujar ulama yang juga Master Sejarah Kajian Islam Asia Tenggara dari Cornell University AS ini.

Jadi, menurut Gus Iim, KPU dan KPUD harus lebih fokus. Mereka punya kewenangan dalam PKPU dan dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, jika ada kesulitan menegakkan aturan.  Jangan main lempar masalah ke Presiden atau Kemendagri, karena KPU adalaha penyelenggara utama Pemilu maupun Pilkada serentak 2020 ujar Gus Iim.

Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup mendesak pemerintah menggunakan konsep Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) tuk melindungi kelestarian alam (ekologi). DPL sendiri merupakan pendanaan dari pemerintah pusat sebagai intensif bagi daerah yang memiliki kinerja baik tuk peningkatan perlindungan ekologi.

Konsep DPL sendiri diluncurkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup yang beranggotakan 37 organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia yang berkoordinasi dengan Indonesia Budget Center (IBC) dan PATTIRO.

“Pemerintah pusat hendaknya proaktif mendorong lahirnya kebijakan ecological fiscal transfer (EFT) ini karena sudah banyak kepala daerah yang memiliki komitmen untuk menerapkannya,” kata perwakilan Koalisi, Direktur eksekutif IBC, Roy Salam, dalam konferensi pers, Rabu (23/9).

Roy Salam menjelaskan, konsep ini merupakan operasionalisasi dari rencana pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam seminar bulan Agustus 2019. Menteri Keuangan menyatakan, DPL akan menjadi bagian dari RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang baru.

Namun, menurut koalisi, DPL bisa menjadi solusi sementara sebelum diadopsi dalam RUU HKPD yang baru itu. Konsep ini bisa dilakukan segera.

“Tanpa perlu menunggu pengesahan UU HKPD dan bisa menjawab kebutuhan pendanaan lingkungan hidup di daerah yang bisa berkontribusi pada penurunan emisi karbon yang telah menjadi komitmen pemerintah,” kata Roy.

Koalisi pun berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan berbasis ekologi dengan berbagai skema transfer fiskal yang ada.

“Seperti Hibah, Dana Infrastruktur Daerah (DID), DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, maupun Dana Desa,” ujarnya.

DPL Hibah juga dapat memberikan kompensasi kepada provinsi-provinsi yang memiliki proporsi kawasan lindung darat dan laut yang luas. Simulasi koalisi menunjukkan ada 11 dari 34 provinsi yang dianggap layak untuk menerima Hibah DPL Kinerja maupun Kompensasi.

(HY)

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori melantik sebanyak 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional tertentu di lingkungan Kemendagri pada Rabu, (23/09) di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta.

“Dengan ini secara resmi melantik Saudara-Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hudori pada saat melantik.

Pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari Fungsional Arsiparis, Assesor SDM, Pustakawan, dan Auditor. “Saya percaya bahwa Saudara-Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” sambung Hudori.

Baca juga: Kemendagri Gelar Rakor Camat se-Indonesia Secara Virtual

Prosesi pelantikan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung khidmat dengan berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Sebagai upaya menjaga jarak, tidak semua PNS yang dilantik hadir langsung di tempat prosesi, sebagian mengikuti pelantikan melalui video conference. Pelantikan disaksikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dan Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti.