Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Perpres tersebut diketahui mengamanatkan setiap anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan. Selain itu, anak korban dan anak saksi berhak atas rehabilitasi medis dan sosial baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Anak […]
Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta prioritas penanganan wabah Covid-19 di 8 provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas (ratas) pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/07). “Targetnya turunkan […]
Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan karena realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19 persen atau Rp136 triliun dari total Rp695 triliun. “Penyerapan stimulus penanganan Covid-19 belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Presiden meminta […]
Channel9.id-Jakarta. Pemerintah memberikan pinjaman dana sebesar Rp16,5 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk digunakan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah daerah memiliki tugas yang sangat berat yaitu harus memulihkan kegiatan masyarakat sehingga mampu mendorong ekonomi tanpa menambah jumlah kasus positif corona. “Itu tugas yang luar […]
Channel9.id-Jakarta. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan kasus dugaan pemalsuan surat jalan yang dikeluarkan oleh mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo untuk Djoko Tjandra. “Kami akan melaksanakan koordinasi juga di level-level tertentu, apalagi kalau kaitan penyidikan kan selalu koordinasi dengan Kejaksaan maupun dengan yang lain dalam rangka […]
Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung mengagendakan pemeriksaan terhadap pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, Senin, 27 Juli 2020. Anita dipanggil untuk dikonfirmasi soal pertemuannya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna. “Iya, jadwalnya pukul 09.00,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, Minggu, 26 Juli 2020. Menurut Hari, pemeriksaan Anita seputar dugaan pertemuan dengan Kajari Jakarta […]
Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, mengatakan bakal ada proses hukum lanjutan setelah pencegahan ke luar negeri terhadap pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. “Kalau sudah dicekal, tentunya kan ada tindakan-tindakan khusus,” ujarnya, Minggu, 26 Juli 2020. Namun demikian, Sigit tidak merinci bentuk tindakan-tindakan khusus tersebut secara rinci. Saat ditanya kemungkinan Anita Kolopaking […]
Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Idham Azis berharap, Kejuaraan Menembak Kapolri Cup memunculkan bibit-bibit penembak profesional. “Kejuaraan menembak ini dapat menjadi ajang pencarian bibit menembak profesional yang diharapkan dapat berprestasi dalam kejuaraan menembak,” kata Idham saat membuka Kejuaraan Nasional Menembak Kapolri Cup di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Minggu (26/7). Di samping itu, Kapolri menyampaikan, ajang […]
Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia membutuhkan tenaga kerja asing (TKA) karena sumber daya manusia (SDM) lokal tidak cukup untuk memenuhi kapasitas yang ada. Karena ketidakcukupan maka pemerintah meminta investor bisa melatih dan mendidik tenaga kerja lokal. Permintaan itu merupakan satu dari lima rule of thumb investasi di Indonesia. […]
Channel9.id-Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan DPD menolak terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat atau sentralisasi yang ada dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurut dia, DPD memandang ada frasa dalam RUU Ciptaker yang bertentangan dengan konstitusi yaitu di Pasal 18 ayat 1, 2 dan […]
