Channel9.id – Jakarta. Kosa kata ‘cawe-cawe’ jadi ungkapan yang ramai diperbincangkan. Kata tersebut diarahkan kepada Presiden Jokowi yang terkesan aktif “terlibat” dalam proses dinamika politik terkait penentuan capres, cawapres dan koalisi partai jelang pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri tidak menampik kalau dirinya dikatakan cawe-cawe dalam proses dinamika politik saat ini. Presiden Jokowi mengaku dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara.
Namun pernyataan Presiden Jokowi itu sontak menimbulkan beragam pendapat dari berbagai tokoh politik.
Pernyataan Presiden Jokowi terkait “cawe-cawe” itu disampaikan saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Bahkan Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” ujar Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan kalau cawe-cawe dirinya itu tidak akan mengotori proses demokrasi.
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” ucapnya.
Untuk menguatkan pernyataan Presiden Jokowi soal “cawe-cawe” itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa cawe-cawe yang dinyatakan Jokowi bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik, bukan bermaksud untuk mendukung salah satu pihak. Khususnya dukungan terhadap capres tertentu.
“Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa, tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apapun. Nggak, nggak (endorsement), presiden nggak akan meng-endorse,” tegas Pramono, Selasa (30/5/2023).
Di pihak lain, tokoh politik dari Partai Demokrat memberikan respons terkait pernyataan Presiden Jokowi soal ‘cawe-cawe’. Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan Presiden Jokowi sebagai kepala negara harus netral. Benny meminta Jokowi tak perlu cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara.
“Loh Presiden (Jokowi) itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Bahkan alasan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara seperti yang disampaikan Jokowi, menurut Benny, itu tak berdasar. Ia menilai jika itu jadi pertimbangannya, maka intervensi serupa bisa dilakukan oleh kepala dari lembaga negara yang lain.
“Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?” kata Benny menegaskan.
“Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan Presiden (Jokowi) itu harus netral. Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu,” katanya.
Pendapat berbeda terlontar dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. JK demikian Jusuf Kalla sering disapa, ia mendukung sikap Presiden Joko Widodo menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disebut cawe-cawe untuk melaksanakan demokrasi yang baik.
Menurut JK, sikap cawe-cawe itu untuk menjaga demokrasi dalam menjalankan pemilu jujur dan adil tersebut sangat bagus.
“Kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin apa yang dijelaskan untuk demokrasi berjalan dengan baik agar pemilu jujur dan adil, tentu kita dukung,” kata JK di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Bahkan JK menilai kalau Jokowi mengetahui batasan tersendiri dalam melaksanakan demokrasi yang baik serta pemilu yang jujur dan adil.
Baca juga: Sah! Jokowi Resmikan Logo IKN Bertema Pohon Hayat
