Channel9.id, Jakarta – AirNav Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor navigasi penerbangan, mendapat sorotan tajam dari Center for Budget Analysis (CBA) karena dinilai terlalu boros dalam belanja sumber daya manusia (SDM). CBA menyebut pengeluaran jumbo untuk gaji karyawan berisiko menyebabkan pemborosan keuangan negara setiap tahunnya.
Ketua Dewan Pengawas AirNav Indonesia, Lukman F. Laisa, sebelumnya menyampaikan target ambisius untuk mengambil alih pengelolaan ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna dari Flight Information Region (FIR) Singapura ke FIR Jakarta. Target ini disebut sebagai bagian dari penguatan kedaulatan udara nasional.
Namun, CBA menilai pernyataan tersebut tidak realistis dan cenderung mengawang. “Yang lebih masuk akal adalah peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan kompleks di industri penerbangan,” kata Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, Kamis (31/7/2025).
Ironisnya, menurut Jajang, peningkatan kualitas SDM ini justru dibarengi dengan anggaran yang membengkak. Berdasarkan data CBA, jumlah karyawan AirNav meningkat dari 4.868 orang pada 2023 menjadi 4.926 orang pada 2024. Untuk menggaji mereka, perusahaan menganggarkan Rp 1,9 triliun pada 2024, naik dari Rp 1,8 triliun pada tahun sebelumnya.
“Jika dihitung, rata-rata pendapatan karyawan AirNav pada 2024 mencapai sekitar Rp 403 juta per tahun atau Rp 33,6 juta per bulan. Sedangkan pada 2023, angkanya mencapai Rp 370,8 juta per tahun atau Rp 30,9 juta per bulan,” ungkap Jajang.
Menurutnya, angka tersebut terlalu tinggi untuk ukuran BUMN yang idealnya berfokus pada efisiensi dan kinerja. Ia menilai pembengkakan anggaran ini tidak mencerminkan investasi SDM yang sehat, melainkan pemborosan.
“Kalau anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk memanjakan karyawan, AirNav bisa boncos secara keuangan. Ini bukan strategi peningkatan kualitas SDM, melainkan bentuk pemborosan yang sistemik,” tegasnya.
CBA pun mendesak pemerintah dan Kementerian BUMN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap belanja operasional AirNav. Jajang menekankan perlunya reformasi manajemen, terutama dalam meninjau kembali skema kompensasi dan insentif agar lebih seimbang dengan produktivitas dan keberlanjutan keuangan perusahaan.
Sebagai penyedia layanan navigasi penerbangan nasional, AirNav memang memegang peran vital dalam menjaga keselamatan dan efisiensi lalu lintas udara. Namun, menurut Jajang, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk penggunaan anggaran secara tidak proporsional.
“AirNav harus menjadi contoh BUMN yang transparan, efisien, dan akuntabel. Bukan sebaliknya—besar pasak daripada tiang,” tutupnya.
