Connect with us

Nasional

IPW Desak Kabaintelkam Polri Bersihkan Kantong-Kantong Terorisme dan Radikalisme di Indonesia

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Kedubes AS memperingatkan warganya untuk menghindari mal, kerumunan, dan tempat-tempat hiburan karena ancaman teroris di Indonesia masih tinggi. Peringatan dini itu dikeluarkan pasca aksi bom bunuh diri di Makassar dan penyerangan Mabes Polri.

Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan, Polri perlu menyikapi hal itu dengan membersihkan sarang sarang terorisme dan radikalisme yang bisa mengancam ketertiban umum.

Karena itu, IPW pun mendesak Kabaintelkam Polri bekerja keras dan membuat langkah-langkah nyata untuk membersihkan kantong kantong terorisme dan radikalisme di negeri ini. Tujuannya agar kelompok terorisme tidak punya ruang gerak untuk beraksi.

“Sebab dalam peringatan dininya yang dikeluarkan 7 April itu, Kedubes AS menyebutkan, pasca terjadinya teror bom di Makassar pada 28 Maret dan teror penembakan di Mabes Polri pada 31 Maret, ancaman terorisme di Indonesia masih tinggi,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan resmi, Jumat 9 April 2021.

Neta mengakui bahwa potensi ancaman teroris memang masih tinggi. Di Jabodetabek misalnya, sejumlah kantong teroris sudah diacak-acak polisi, tapi di kawasan Depok, Tangsel, dan Tangerang belum berhasil diringkus.

“Dari pendataan IPW sedikitnya ada 11 daerah yang rawan teroris di Indonesia, yakni Jakarta, Jabar, Jateng, Jogja, Jatim, Papua, Sulsel, Sulteng, Lampung, Sumut, dan Banten,” kata Neta.

Kendati demikian, di Banten berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan polisi seperti mengumpulkan kiai kampung, penyuluh agama, dan guru madrasah di seluruh Banten. Tujuannya agar faham radikalisme, terorisme dan intoleransi bisa diminimalisir.

“Bahkan dialog dengan eks napi teroris (napiter) aktif dilakukan. Misalnya, Yayasan Lingkar Perdamaian bersama Polda Banten, pekan lalu melakukan seminar kebangsaan dan agrokultural. Seminar ini dilakukan untuk mengubah mindset anggota Yayasan Lingkar Perdamaian dan Bina Insan Mandiri yang sebagian besar adalah napiter,” kata Neta.

Lewat dialog, diskusi, dan seminar diharapkan para eks napiter bisa mandiri, bisa maju dan yang terpenting bisa membantu mereka untuk keluar dari zona merah. Sehingga mereka kembali menyatu dengan masyarakat dan bisa bersahabat dengan aparat untuk menjaga Kamtibmas.

“Artinya, selain memburu kantong-kantong terorisme, para Kapolda juga perlu aktif membina para eks napiter agar keluar dari zona merah. Begitu juga Intelkam Polri jangan sampai kecolongan lagi dari ulah teroris. Dengan pagar betis yang maksimal negeri ini tidak terus menerus menjadi bulan bulanan aksi terorisme dan radikalisme,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

ISRI: Pemerintah Tidak Serius Membumikan Pancasila, Revisi PP 57/2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan belum memuat klausul Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Hal itu merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila.

“Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa sudah seharusnya diajarkan dalam dunia pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan tinggi. Namun dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, muatan wajib kurikulum baik dasar, menengah dan tinggi belum memuat klausul pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib,” kata Waketum DPN ISRI Dr. Tarto Sentono dalam keterangan resmi, Rabu 14 April 2021.

“ini adalah bentuk ketidakseriusan Pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila,” tegas Dr. Tarto.

Dr. Tarto menambahkan bahwa jargon – jargon yang selama ini hendak mengarusutamakan Pancasila, baik untuk peserta didik dari tingkat dasar, menengah dan tinggi dalam memperkuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, hanya lips service semata.

“Alhasil regulasi yang diundangkan akhir Maret tersebut tidak memuat pendidikan Pancasila,” ujar Dr. Tarto.

Padahal, menurut Dr. Tarto, pengajaran Pancasila sangat penting untuk menata fondasi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Bagaimana secara nyata kita hendak memerangi kemiskinan, kebodohan, korupsi, terorisme dan radikalisme namun justru Pancasila diabaikan sebagai kurikulum wajib dalam dunia pendidikan, bahwa Pancasila dan Pendidikan adalah dua hal yang sangat penting dalam menata fondasi kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Bekali Kepala Daerah Baru soal Politik, Ekonomi, dan Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu (14/4/2021), para kepala daerah yang baru saja dilantik itu, mendapatkan pembekalan tentang kebijakan yang berkaitan dengan Stabilitas Politik, Pemulihan Ekonomi hingga Penanganan Pandemi.

“Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas Covid-19, dan ditutup oleh kami selaku Mendagri dengan topik utama adalah selain stabilitas politik dan keamanan, adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dalam acara yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo itu, Tito juga membeberkan, sebagai catatan di tahun 2020 terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan umum.

Menurutnya, hal positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi yaitu 76,09%, lebih tinggi dibanding Pilkada Tahun 2018 yakni 74,92%, Pilkada Tahun 2017 yaitu 74,89%, dan Pilkada Tahun 2015 yakni sebesar 69,35%.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Prokes 

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19.  Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” paparnya.

Karena itu, sambung Tito, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan.

“Selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional, para kepala daerah juga diminta responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi,”tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Bertambah 5.656, Jabar Penyumbang Terbesar Kasus Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 5.656, Rabu (14/04). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.583.182, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Tercatat penambahan 124 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 42.909

Baca juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah Terpilih Kendalikan Laju Covid-19 

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.747 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 1.431.892 orang.

Jawa Barat masih terus menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 setelah menambah 1.568 kasus. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan menambah 716 kasus. Di urutan ketiga DKI Jakarta dengan penambahan kasus sebanyak 661.

Continue Reading

HOT TOPIC