Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tak cukup melalui peraturan yang melarang pembakaran. Tito mengusulkan, pembentukan desa mandiri dengan memanfaatkan dana desa.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri yang membahas “Antisipasi Kebakaran Hutan Periode Puncak Kemarau Tahun 2020” yang digelar di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Kamis (02/07).
Menurut Tito, selain upaya keras untuk mencegah pembakaran lahan 2 hektar oleh masyarakat lewat peraturan, perlu juga usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah. Artinya dibantu oleh pemerintah.
“Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, kita paham di desa yang sulit itu, mereka untuk membuka lahan 2 hektar yang paling gampang dengan dibakar. Ada beberapa paling tidak empat langkah yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.
Tito memaparkan, langkah pertama dapat menggunakan dana desa. Ia menyebut, selama tiga tahun ini dana desa meningkat. Hingga tahun 2020 ini dana desa yang tersedia sejumlah Rp72 triliun.
“Tapi karena ada Covid-19, 30 persen dari dana desa dijadikan BLT. Masih ada sisa 70 persen,” katanya.
Dalam rakorsus tersebut, Tito mengusulkan, penggunaan dana desa yang 70 persen itu, sebagian bisa dimanfaatkan untuk mencegah Karhutla. Misalnya, kata dia, di daerah Sumatera bagian timur atau di Kalimantan yang diidentifikasi rawan terbakar.
“Kita dorong desa-desa itu untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas Karhutla. Kalau Covid ada kampung tangguh, desa tangguh, ini desa mandiri bebas Karhutla dengan biaya 70 persen yang mereka miliki, masih ada ruang fiskal,” jelasnya.
Selain itu, sambung Tito, bantuan lainnya juga bisa diambil dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) provinsi, kabupaten atau kota.
“Pos inilah yang dijadikan oleh Pemda untuk rencana termasuk Karhutla. Akhirnya mengandalkan pusat. Kita lihat seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, setelah tahun 2020 memang naik tinggi karena ada Covid-19,”katanya.
Menurut Tito, pos dana BTT ini bisa dialokasikan untuk pencegahan Karhutla selain Covid.
“Kita melihat bahwa Sumut itu tertinggi 1,5 triliun atau 11 persen lebih anggarannya. Saya kira ini datanya, tapi ini bisa dimanfaatkan juga kalau Covid-nya melandai, bisa dimanfaatkan untuk Karhutla,” imbuhnya.
Kemudian dari pemerintah pusat, kata Tito, perlu juga di dorong atau dihimbau, kementerian atau lembaga yang kompeten terkait penanganan Karhutla seperti Kementerian Pertanian, Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup dan lainnya, bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masayarakat membuka lahan yang 2 hektar itu tanpa membakar.
“Yang terakhir adalah melalui swasta, baik secara mandiri, karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang ingin berkontribusi karena bagi mereka juga ada yang terganggu dengan adanya kebakaran. Apalagi daerah tempat dia ada yang terkena sedikit dan kemudian dituduh dia sebagai pembakar, ada beberapa kasus yang akhirnya bebas murni,” katanya.
Selain itu, Tito juga melihat ada potensi pos lain dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pendanaan untuk pencegahan Karhutla. Pertama dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.
“Badan ini adalah badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Tujuannya adalah untuk melakukan peremajaan kebun sawit, pencegahan deforestasi atau memperbaiki deforestasi karena pembukaan kelapa sawit. Sekaligus juga untuk mendorong perbaikan iklim. Termasuk perluasan lahannya,” urainya.
“Namun sebenarnya dana ini bisa digunakan juga karena menyangkut hidup matinya sawit juga ketika terjadi kebakaran. Dana ini cukup besar di tahun 2018 saja kami melihat anggarannya terkumpul 14,48 triliun dan di tahun 2019 dicairkan sebanyak 2,35 triliun. Artinya ada cadangan yang cukup besar dari dana kelapa sawit yang dikelola oleh badan itu yang merupakan badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Yang kedua adalah dari badan pengelola dana lingkungan hidup atau BPDLH, itu juga badan layanan umum di bawah Kemenkeu. Kalau saya tidak salah Ibu Menteri KLH adalah wakil dewan pengarah, itu anggarannya juga 4 triliun lebih,” sambung Tito.
Dana di badan itu, kata dia, mungkin juga bisa digunakan untuk membantu daerah-daerah yang memang target utamanya adalah membantu masyarakat.
“Khususnya dalam rangka mengalihkan dari cara mereka membakar 2 hektar itu menjadi cara yang tidak membakar dengan menggunakan pemanfaatan-pemanfaatan yang lebih baik,”pungkasnya.
