Connect with us

Internasional

Chili, Salah Satu Negara Yang Sudah Divaksinasi, Dilockdown

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Otoritas kesehatan Chili mengumumkan akan menerapkan lockdown di ibukotanya, Santiago pada hari Kamis (10/6/2021). Peraturan ini diberlakukan karena ada lonjakan tinggi disana walaupun setengah populasinya sudah divaksinasi.

Laporan ini terjadi setelah Chili mengkonfirmasi adanya kenaikan kasus Covid-19 sebesar 17% di Chile selama dua minggu akhir ini. Untuk Santiago, yang dihuni oleh setengah populasi Chili, dilaporkan kenaikan kasus Covid-19 naik sebesar 25%.

Kamar ICU di santiago dikabarkan saat ini sudah hampir penuh sebesar 98%. Jose Luis Espinoza, presiden Chile’s National Federation of Nursing Associations (FENASENF), mengatakan kalau perawat-perawatnya sudah hampir ambruk.

Chili merupakan salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi. Sekitar 75% dari 15 juta populasinya sudah divaksinasi setidaknya sekali, dan sekitar 58% warganya sudah divaksinasi dua kali.

Mereka sudah menggunakan hampir 23 juta vaksinnya sejauh ini – 17.2 juta vaksin Sinovac, 4.6 juta vaksin Pfizer, dan kurang dari satu juta vaksin AstraZeneca dan CanSino.

Para ahli medis memang sudah mengatakan kalau vaksin saat ini masih belum sepenuhnya dapat menangkal  Covid-19. Selain itu mereka juga mengatakan vaksin masih membutuhkan waktu sebelum mencapai keefektifan maksimalnya.

“Dari 7,716 orang yang terkonfirmasi Covid-19 dari hari Rabu sampai Kamis, 73% nya masih belum mendapatkan vaksin keduanya dan 74% diantaranya berusia dibawah 49 tahun,” ungkap kementerian kesehatan Chili.

Baca juga: PM Inggris Seukan Donasi 1M Vaksin, AKtivis Sebut Jumlahnya Kurang 

Dr. Cesar Cortes, dokter darurat di rumah sakit Universitas Chili, mengatakan kalau masyarakat yang tahun lalu tak keluar rumah karena takut Covid-19, sekarang menjadi lebih takut kehilangan pekerjaannya.

“Tahun lalu, sirkulasi pergerakan masyarakat masih kecil dan peraturan lockdown dan protokol kesehatan masih efektif karena mereka dengan virus Covid-19. Kali ini, keadaannya sudah berubah,” ujarnya.

Cesar menambahkan kalau keadaannya bisa lebih buruk lagi kalau tidak ada vaksin. “Situasi sulit saat ini bisa saja terus memburuk,” pungkasnya.

(RAG)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Terungkap, Korupsi di Eropa Makin Menjamur di Tengah Pandemi Corona

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Transparency International merilis survei terbarunya awal minggu ini di Berlin. Dalam laporan tahunan Barometer Korupsi Global untuk Uni Eropa, organisasi anti-korupsi itu mengatakan bahwa perawatan kesehatan telah menjadi “titik rawan korupsi”, ketika warga sangat membutuhkan dukungan medis dan vaksinasi di tengah wabah Covid-19.

Transparency International yang bermarkas di ibu kota Jerman, Berlin, melakukan survei terhadap lebih 40.000 warga yang tinggal di 27 negara anggota Uni Eropa antara bulan Oktober sampai Desember 2020.

“Survei itu menunjukkan bahwa 29% warga menggunakan koneksi pribadi seperti teman atau keluarga yang terhubung dengan baik untuk mendapat perawatan medis dan 6% warga membayar langsung uang sogok untuk mendapat perawatan kesehatan,” demikian bunyi survei Transparency International, Minggu, 20 Juni 2021 dikutip DW.Com.

Tingkat penyuapan di bidang perawatan kesehatan yang tertinggi ditemukan di Rumania (22%) dan Bulgaria (19%), sementara memanfaatkan koneksi pribadi paling sering terjadi di Republik Ceko (54%) dan Portugal (46%).

Banyak responden di Uni Eropa yang juga percaya bahwa pemerintah mereka tidak menangani pandemi secara transparan. Di Prancis, Polandia, dan Spanyol, 60% responden atau lebih mengatakan pemerintah mereka tidak transparan.

“Nyawa bisa hilang ketika orang-orang yang punya koneksi mendapatkan vaksin COVID-19 atau perawatan medis, sebelum orang-orang yang memiliki kebutuhan lebih mendesak,” laporan itu memperingatkan.

Baca juga: Khawatir Virus Corona, Bursa Pariwisata Berlin Batal Digelar

“Sangat penting bahwa pemerintah di seluruh Uni Eropa menggandakan upaya untuk memastikan pemulihan yang adil dan merata dari pandemi yang sedang berlangsung,” kata laporan itu.

Survei Transparency Interantional menyebutkan di Hungaria dan Polandia pemerintah telah memanfaatkan pandemi sebagai “alasan untuk menghambat demokrasi” dengan memberlakukan langkah-langkah yang melemahkan institusi demokrasi.
Banyak politisi melihat krisis kesehatan “sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan,” kata Transparency International, menunjuk pada skandal yang melibatkan beberapa anggota parlemen Jerman yang mendapat uang ketika menjadi makelar pengadaan masker.

Survei Transparency Internasionl menyebutkan bahwa di Uni Eropa, Jerman menjadi satu dari empat negara yang mendapat penilaian terburuk untuk situasi korupsi. 26,4% responden percaya bahwa tingkat korupsi di Jerman meningkat selama setahun terakhir. Sedangkan lebih dari sepertiga responden menganggap korupsi pada pemerintahan federal Jerman sudah menjadi masalah besar.

Sekalipun responden di Jerman secara umum memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada polisi dan lembaga peradilan, 61,6% responden memiliki persepsi bahwa pemerintah Jerman sebagian besar dikendalikan oleh beberapa kelompok kepentingan besar. Lebih sepertiga responden Jerman percaya bahwa semua atau sebagian besar pemimpin bisnis di Jerman terlibat korupsi, sementara 57,5% menduga bahwa perusahaan menggunakan uang atau koneksi untuk mendapatkan kontrak publik.

“Ini adalah nilai-nilai persepsi,” kata Ketua Transparansi Jerman Hartmut Bumer. Jadi tidak mencerminkan bagaimana realita masalah korupsi yang sebenarnya di Jerman, dia menambahkan.

IG

Continue Reading

Internasional

Ahli Medis Jepang Sarankan Olimpiade Tanpa Penonton

Published

on

By

Ahli Medis Jepang Sarankan Olimpiade Tanpa Penonton

Channel9.id-Jepang. Menghadapi tugas berat jalankan acara olahraga terbesar di dunia dengan aman, beberapa pekerja kesehatan yang bertugas di beberapa stadium Olimpiade Tokyo meminta panitia untuk acara olimpiade tanpa penonton, Minggu (20/6/2021).

Para panitia baru akan menentukan keputusannya pada hari Senin nanti mengenai isu tersebut.

Kepala Olimpiade Tokyo sebelumnya sudah merencanakan kalau ia hanya akan mengizinkan 10,000 penonton per stadium. Keputusan ini mendapatkan peringatan dari pemerintah dan ahli medis.

Penolakan dari publik Jepang kian mereda walaupun hasil polling hari Jumat dari Jiji News menemukan kalau masih ada 41% masyarakat Jepang yang ingin Olimpiade dibatalkan. Jika Olimpiade tersebut tetap dilaksanakan, polling tersebut menunjukkan 64% warga menginginkan kalau acara tersebut diadakan tanpa ada penonton..

Dari 42 stadion olahraga sudah ditempatkan masing-masing pekerja kesehatan. Puluhan pekerja medis veteran ditugaskan untuk mengatasi masalah kesehatan selama berlangsungnya acara.

Dengan dibukanya acara pada tanggal 23 Juli nanti, Shoji Yokobori, kepala departemen emergency dan obat-obatan ruang ICU  Rumah Sakit Sekolah Medis Nippon yang merupakan salah satu pekerja kesehatan untuk stadion angkat berat, mengatakan kalau ia merasa khawatir mengenai berapa banyak orang yang akan hadir untuk menonton.

“Skenario ‘tak ada penonton’ jauh lebih baik daripada opsi lainnya. Kemungkinan kami masih akan menghadapi pandemi yang parah di musim panas ini,” kata Yokobori.

“Saya adalah komandan stadion. Seberapa banyak penonton yang hadir adalah kekhawatiran besar saya. Saya harap nanti tidak banyak penonton yang hadir,” ujarnya.

Yokobori dan dua petugas kesehatan lainnya mengatakan kepada Reuters kalau pandemi ini menambah beban yang berat untuk mengadakan Olimpiade.

Panitia Olimpiade selalu mengadakan diskusi dengan para dokter sekali atau dua kali selama sebulan, namun Yokobori mengatakan kalau diskusi itu masih belum memberikan informasi yang jelas mengenai jumlah penonton..

“Kami tak mempunyai banyak informasi mengenai seberapa banyak penonton dan seberapa banyak atlit yang akan datang. Karena itu kita tak bisa membayangkan acara nanti seperti apa,” pungkasnya.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

KBRI Tokyo–Universitas Osaka Jalin Kerja Sama Kesehatan, Pangan dan Bioteknologi

Published

on

By

KBRI Tokyo–Universitas Osaka Jalin Kerja Sama Kesehatan, Pangan dan Bioteknologi

Channel9.id-Jepang. KBRI Tokyo dan Universitas Osaka melakukan kesepakatan kerja sama di bidang Kesehatan, Pangan dan Bioteknologi di Osaka Jumat (18/6). Kesepakatan kerja sama ini ditandatangani oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi dan Presiden Universitas Osaka, Shojiro Nishio. Turut hadir mendampingi Dubes Heri Akhmadi, Konsul Jenderal RI Osaka Diana ES Sutikno dan pejabat KBRI dan KJRI lainnya.

Penandatanganan kerja sama ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional pada masa pandemi global Covid-19. Termasuk dalam mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang terkait.

Baca juga: Warga Jepang Promosikan Batik Indonesia, Nuning Akhmadi Mengaku Bangga

Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan, “Indonesia meyakini komunitas global harus bekerja lebih erat lagi untuk mengatasi krisis global yang dipicu pandemi Covid-19, mengingat tidak ada satupun negara yang mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini tanpa melakukan kerja sama dengan negara lain.”

Lebih lanjut Dubes Heri mengatakan, “Amat penting kerja sama internasional antara Indonesia dan Jepang dalam menanggapi pandemi global. KBRI Tokyo menyambut baik upaya memperkuat kerja sama yang sudah ada maupun yang akan datang antara Indonesia dan Jepang. Terutama antar pemangku kepentingan di bidang kesehatan, pangan dan bioteknologi.”

Komunikasi dengan pihak terkait di Indonesia menurut Dubes Heri perlu terus dilakukan, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Institut Teknologi Bandung dan lembaga penelitian di Indonesia, untuk mendorong kerja sama yang konkret dengan Universitas Osaka.

Menanggapi hal itu, Presiden Universitas Osaka, Shojiro Nishio menyampaikan, pihaknya menyambut baik kerja sama dan kemitraan Indonesia – Jepang. Ia berharap kerja sama yang lebih erat dengan institusi di Indonesia, baik Pemerintah, swasta dan akademisi.

Dubes Heri Akhmadi di akhir pertemuan berharap pertemuan secara virtual antara berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dengan Universitas Osaka untuk membahas ruang lingkup sama antara Indonesia dan Jepang dapat segera dilakukan.

Kesepakatan kerja sama antara KBRI Tokyo dan Universitas Osaka merupakan tindak lanjut kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia pada Oktober 2020 lalu. Salah satu hasil penting yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo dan PM Yoshihide Suga adalah kesepakatan penguatan kerja sama lebih erat di bidang kesehatan antara Indonesia – Jepang.

Continue Reading

HOT TOPIC