Channel9.id, Jakarta. Operasi militer Amerika Serikat di Venezuela memicu respons beragam dari komunitas internasional, memperlihatkan jurang perbedaan sikap soal legitimasi intervensi dan dampaknya terhadap tatanan hukum global. Klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Washington telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, menjadi pemantik reaksi keras sejumlah negara.
China menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Kementerian Luar Negeri China pada Minggu (4/1/2026) mendesak AS untuk segera membebaskan Maduro dan Flores serta menjamin keselamatan keduanya. Beijing menilai penahanan paksa tersebut bertentangan dengan hukum internasional, norma hubungan antarnegara, dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. China juga menyerukan penyelesaian krisis Venezuela melalui dialog dan negosiasi, bukan perubahan rezim dengan kekuatan militer.
Nada berbeda datang dari Jepang. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan Tokyo akan mengintensifkan jalur diplomatik guna memulihkan demokrasi dan menstabilkan situasi di Venezuela. Jepang menegaskan komitmennya pada nilai kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum, seraya menyatakan akan berkoordinasi dengan negara-negara G7 serta memantau kondisi keamanan demi melindungi warganya di Venezuela.
Meski demikian, Tokyo tidak secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap operasi militer AS, di tengah pertanyaan legalitas aksi tersebut tanpa persetujuan Kongres AS atau ancaman keamanan yang mendesak.
Sikap penolakan tegas terhadap intervensi juga disampaikan Spanyol. Perdana Menteri Pedro Sánchez menegaskan Madrid tidak akan mendukung tindakan eksternal apa pun yang melanggar hukum internasional dan berpotensi memperkeruh ketegangan kawasan.
Kendati Spanyol belum mengakui pemerintahan Maduro, Sánchez menekankan pentingnya menghormati Piagam PBB dan mendorong proses transisi politik melalui dialog, bukan militerisasi konflik.
Di tengah dinamika tersebut, Rusia menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela dan menuntut pembebasan Maduro serta Flores. Moskow memperingatkan risiko eskalasi konflik yang lebih luas jika pendekatan militer terus ditempuh.
Sementara itu, situasi di lapangan masih dipenuhi ketidakpastian. Sejumlah media internasional melaporkan ledakan di Caracas dan mengaitkannya dengan operasi unit khusus AS, dengan korban jiwa dilaporkan mencakup personel militer dan warga sipil. Otoritas Venezuela menyatakan tidak mengetahui keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa ia masih hidup, sementara Trump membagikan foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang AS. Media AS juga menyiarkan gambar pesawat yang mendarat di New York, diduga membawa Maduro dan Flores dengan pengawalan aparat penegak hukum.
Merespons perkembangan itu, Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa kasus ini ke berbagai forum internasional dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari 2026.
Rangkaian reaksi ini menegaskan bahwa krisis Venezuela kini tidak hanya menjadi isu domestik atau bilateral, melainkan ujian bagi konsensus global tentang batas intervensi militer, kedaulatan negara, dan supremasi hukum internasional. Jika Anda ingin, saya bisa menyesuaikan angle menjadi ekonomi-global, implikasi geopolitik kawasan, atau analisis hukum internasional.
