Channel9.id – Jakarta. Staf Khusus Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Malik Haramain, menyebutkan bahwa komunikasi program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), bisa lebih efektif melibatkan masyarakat desa lewat Forum Musyawarah Desa.
“Program P3PD akan lebih efektif di bidang perencanaan pembangunan desa oleh aparatur desa jika melibatkan masyarakat dalam Forum Musyawarah Desa. Karena dari musyawarah desa inilah ditentukan Rencana Kegiatan Pemerintahan (RKP) Desa, maupun RPJMDes. Di sini dibahas prioritas penganggaran kegiatan desa,” ujar Malik Haramaian dalam Workshop P3PD Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta, 30 November 2021.
Baca juga: Strategi Komunikasi Efisien Dukung P3PD Perkuat Kapasitas Desa
Malik mengakui, pemberian kewenangan yang besar kepada desa agar lebih maju dan otonom, sehingga persoalan nasional bisa selesai di desa tidak semudah bayangan dia dulu ketika masih menjadi Panitia Kerja Rancangan UU Desa di Komisi II DPR RI.
“Birokrasi di tingkat Kabupaten oleh Bupati sering menjadi hambatan kemajuan desa. Misalnya, jika ada bantuan pusat, bupati yang punya kewenangan dapat menunda sampai waktunya mendekati Pilkada. Termasuk contoh lain yang banyak ditemukan,” kata Malik.
Dalam kaitan ini, Malik menyampaikan hanya intervensi Kementerian Dalam Negeri yang dapat meluruskan berbagai penyimpangan ini.
“Kami dari Kementerian Desa banyak bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan cepat menyelesaikan berbagai masalah ini di daerah,” katanya.
Sedangkan Pakar Komunikasi dari Halma Strategic, Halim Mahfudz, menyebutkan perlunya command center yang menjadi satu pintu informasi dari komunikasi P3PD. Dari penjelasan Kementerian Desa, soal begitu banyaknya urusan desa oleh Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga yang terlibat langsung di desa maka perlu ada Command Center untuk menghindari chaotic information bagi program P3PD yang didanai oleh World Bank atau Bank Dunia ini.
“Di command center ini semua informasi dari desa diolah menjadi knowledge management secara tertulis dan di-cataloging secara digital agar semua local wisdom tercatat, semua data tercatat. Data inilah yang akan menjadi instrumen program pemerintahan yang lain, seperti data masyarakat paling miskin di desa, data stunting dll,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Ngemplak Jombang Jawa Timur ini.
