Connect with us

Opini

Dari Guru Honorer Menjadi PPPK dan PNS (1)

Published

on

Oleh: Satriwan Salim, S.Pd, M.Si

Channel9.id – Jakarta. Polemik terkait isu seleksi guru pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak akan dibuka lagi oleh pemerintah, mencuat sejak akhir Desember lalu. Pro kontra bermula dari pernyataan Kepala BKN yang dinilai meresahkan para guru honorer dan calon guru.

Berikut pernyataan Kepala BKN dikutip dari www.beritasatu.com (29/12/2020), “Guru beralih menjadi PPPK. Jadi bukan PNS lagi. Ke depan kami tidak akan menerima guru dengan status PNS, tetapi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).”

Disampaikan langsung dalam konferensi pers daring pada tanggal tersebut di Jakarta. Pernyataan kontroversial itu kemudian banyak dikutip media nasional. Rekaman videonya masih dapat diakses via youtubehingga sekarang.

Poin yang disampaikan BKN di atas, senada pula dengan isi Surat Menpan RB No. B/1313/M.SM.01.00/2020 bertanggal 1 Desember 2020, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (kepala daerah). Isi surat pada angka 1 (huruf a) berbunyi: “Pemenuhan kebutuhan guru tahun 2021 seluruhnya melalui jalur PPPK.” Huruf b berbunyi: “Instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan guru CPNS pada akhir Agustus 2020 diharapkan memperbaiki usulannya menjadi guru PPPK.”

Dua fakta di atas cukup menjadi bukti dan pertanda, bahwa diduga kuat pemerintah pusat sedari awal memang tak ada niatan merekrut guru PNS terkhusus untuk tahun 2021.

Meskipun kemudian, Selasa (5/01/2021) BKN melakukan “klarifikasi” daring, bahwa rekrutmen guru PNS tetap akan dilakukan walaupun terbatas pada jabatan guru manajerial. Misal, dilihat dari jumlah kepala sekolah pensiun, jika kosong maka akan direkrut guru PNS. Penjelasan yang sebenarnya tak memuaskan para guru. Mengingat semua kepala sekolah negeri pasti berasal dari guru PNS.

Kritik dan penolakan masyarakat khususnya organisasi guru terus muncul. Selain PGRI dan Pergunu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) termasuk yang pertama kali mengkritisi keputusan tersebut. Belakangan kritik keras juga datang dari Ketua DPD dan Komisi X DPR-RI, yang ramai dibahas media.

Mungkin saja BKN lupa, menjadi guru adalah harapan mulia, masih menjadi mimpi generasi bangsa hingga kini. Menjadi guru PNS merupakan impian tertinggi bagi para sarjana pendidikan lulusan LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan).

Mesti diinsafi, perjuangan menjadi guru PNS tidak semudah yang diperkirakan. Lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memberi ruang “pengangkatan” menjadi guru PNS, melainkan prinsip sistem merit yang konsekuensinya berbasis seleksi melalui serangkain tes. Komposisi ASN pun tak lagi tunggal hanya PNS, tetapi UU mengamanahkan ada ASN selain PNS, disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Tantangan menjadi guru PNS makin berat, jika berkaca kepada pernyataan dan kenyataan di atas. Para guru honorer dan calon guru wajar khawatir dan cemas, impiannya menjadi PNS tidak akan dibuka lagi oleh negara ke depan kelak. Sementara itu, data menunjukkan Indonesia tengah kekurangan 1,3 juta guru PNS (ASN) di sekolah negeri sampai 2024 (Kemendikbud, 2020).

Komposisi guru yang mengajar di sekolah negeri saat ini: 60 persen guru PNS dan 40 persen dibantu guru honorer. Negara punya “utang moral” kepada para guru honorer yang mengabdi belasan tahun bahkan lebih, dengan upah sekadarnya dari pemerintah daerah atau komite sekolah.

Skema P3K merupakan amanah UU ASN dan turunanya seperti PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Profesi guru juga dimasukkan ke dalam 147 profesi yang dapat dibuka formasi P3K berdasar Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PPPK.

Kekhawatiran Skema Guru P3K

Setidaknya ada lima kekhawatiran para guru, jika seleksi guru hanya melalui skema tunggal P3K. Yang semestinya formasi PNS dan P3K dibuka bersamaan.

Pertama, terus meningkatnya minat siswa berkuliah di LPTK. Total ada sekitar 5.998 program studi (prodi) kependidikan, yang meluluskan sekitar 250 ribu mahasiswa sarjana pendidikan tiap tahun.

Secara nasional, lulusan sarjana pendidikan berasal dari 421 LPTK. Rincian LPTK: 12 LPTK (eks IKIP) negeri; 28 FKIP; 1 FKIP Universitas Terbuka; dan 380 LPTK swasta (Kemristekdikti, 2015). Data terbaru menyebut terdapat 425 LPTK di Indonesia.

Akan berdampak buruk terhadap motivasi mahasiswa LPTK dan eksistensi LPTK. Persaingan makin tinggi, sedangkan perekrutan guru PNS makin terbatas. Alhasil, lulusan LPTK mengabdi lagi menjadi honorer di sekolah. Atau menjadi guru swasta, dengan pendapatan yang jauh dari sejahtera.

Lingkaran persoalan guru honorer akan begitu terus sampai kapanpun. Pengabdian maksimal dengan kesejahteraan dan perlindungan minimal. Maka membatasi rekrutmen guru PNS, sama saja menabung masalah pemenuhan akan kekurangan guru ke depan. Mengingat guru P3K ada masa batas perjanjian kontraknya.

Kedua, merujuk Permenpan RB No. 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan PPPK yang Menduduki Jabatan Fungsional khususnya Pasal 14 (3), ada klausul pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHK) kepada P3K, yang relatif mudah dilakukan pejabat pembina kepegawaian (kepala daerah). Kontras dengan mekanisme pemberhentian PNS yang relatif sulit dan berjenjang, seperti diatur dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Bahkan dalam PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Pasal 57 (ayat 1) eksplisit menyebutkan, pemutusan hubungan perjanjian kerja dapat dilakukan dalam rangka perampingan organisasi atau karena kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Jelas bahwa guru P3K dapat diberhentikan secara sepihak oleh pemerintah dengan dua alasan tersebut.

Perlakuan negara terhadap guru PNS dan P3K jelas berbeda. Ada potensi diskriminasi terhadap guru P3K nanti. Posisi guru P3K sangat lemah, karena regulasi memang melemahkannya.

Ketiga, masih dalam PP No. 49 Tahun 2018, Pasal 37 (ayat 1) dan turunannya Permenpan RB No. 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK, Pasal 4 (ayat 2) menyebutkan, masa hubungan perjanjian kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN.

Guru P3K hanya dihargai satu tahun kontrak oleh negara. Padahal guru P3K yang lolos seleksi, mayoritas adalah guru honorer Kategori II (K-2) dan Non-Kategori. Usia mereka rata-rata di atas 35 tahun, bahkan ada yang usia 50 an, sudah mengabdi bertahun-tahun, dengan pendapatan jauh di bawah PNS, serta minimnya perlindungan profesi selama ini.

Keempat, minimnya perlindungan terhadap guru P3K berpotensi akan tetap terjadi. Mengingat belum adanya regulasi khusus tentang hak-hak dan perlindungan khusus sebagai guru P3K. Absennya negara dan perlakukan diskriminatif pada guru P3K sudah dirasakan sejak 2019.

Contoh kasus, guru P3K yang lolos seleksi pada 2019 berjumlah 34.954 orang. Hingga awal Januari 2021, mayoritas belum kunjung mendapat NIP, gaji, dan SK Pengangkatan. Hanya sebagian kecil sudah dapat SK kepala daerah. Berbanding terbalik dengan nasib guru PNS yang sama-sama seleksi 2019. Semuanya sudah dapat SK, gaji, NIP, mengikuti pelatihan sebagai PNS, dan tugas penempatan.

Jika kenyataan demikian, tidak salah para guru honorer berpikir ulang menjadi P3K. Nasib guru P3K formasi 2019 saja masih terkatung-katung, bagaimana kira-kira nasib satu juta guru yang akan direkrut massal 2021 nanti?

Fakta yang juga ganjil adalah, ada guru P3K dapat SK kontrak hanya satu tahun, namun ada yang kontraknya justru lima tahun, di daerah yang sama. Tentu membuat sesama guru P3K cemburu dan curiga, apa gerangan yang membuat dirinya hanya satu tahun. Inilah bentuk diskriminasi berikutnya dan celah politisasi akan selalu terjadi.

Kelima, kekhawatiran besarnya politisasi tingkat lokal terhadap guru P3K oleh kepala daerah atau birokrat daerah. Merujuk pada aturan masa perjanjian kerja di atas, kepala daerah dapat tidak memperpanjang masa kontrak guru P3K. Alasan “objektif” di atas kertas administrasi bisa saja dibuat (buat). Faktor like and dislike birokrat (kepala) daerah akan dominan.

 

Penulis adalah Koordinator Nasional  Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Biden Harus Mulai Marshall Plan Baru Melawan Hegemoni Cina

Published

on

By

Oleh: Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Ketika dunia memasuki fase pandemi yang baru, dan berpotensi lebih mematikan, para politisi harus mencari solusi yabg lebih baik dalam menangani krisis kesehatan masyarakat.

Masyarakat menjadi lelah dengan pandemi, lonjakan kasus yang tak henti-hentinya, penguncilan dan kesulitan keuangan. Dan mereka sekarang mulai mengekspresikan ketidakpuasan mereka di jalanan.

Kita telah melihat gerakan massa di Brasil, Kuba, Afrika Selatan, dan baru-baru ini rakyat Malaysia berkumpul protes menuntut perubahan politik.

Dengan pandemi yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, krisis itu dapat cepat berkembang menjadi krisis politik.

Akses vaksin yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara maju membuat negara-negara berkembang akan menderita lebih lama akivat Covid-19, daripada negara-negara di Amerika Utara dan Eropa.

Di negara-negara berkembang, tingkat vaksinasi rata-rata di bawah 20 persen, dan di banyak negara Afrika yang lebih miskin, tingkat rata-ratanya kurang dari 5 persen.

Di negara-negara berpenghasilan rendah, tingkat vaksinasi secara keseluruhan sangat rendah 1,1 persen. Kita boleh ambil contoh Venezuela, jika tingkat vaksinasi tidak dipercepat, akan dibutuhkan satu dekade lagi untuk mencapai keseluruhan penduduk tervaksinasi.

Dengan kata lain, jika bantuan tidak segera datang, itu akan menjadi situasi tanpa harapan.

Kita sering bertanya-tanya, bagaimana jadinya dunia setelah pandemi berlalu. Saat ini, tidak terlihat sangat menjanjikan.

Namun, kita tidak boleh putus asa, dan saya tidak dapat memikirkan contoh lebih baik tentang apa yang terjadi di Eropa pada tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Setelah Rusia menyerbu Jerman, dan Berlin jatuh pada tahun 1945, Uni Soviet di bawah rezim Stalin dengan cepat menguasai kendali atas negara-negara Baltik dan Eropa Timur.

Pada akhir 1940-an, sebagian besar Eropa Timur dikurung di balik apa yang kemudian dikenal sebagai Tirai Besi.

Sementara itu, di Eropa Barat yang dipimpin AS, perang dunia kedua telah menghancurkan seluruh perekonomian.

Pusat-pusat industri terkemuka telah hancur, infrastruktur penting rusak dan Eropa Barat tidak memiliki kemampuan utk memperbaiki. Produksi pertanian terganggu sampai-sampai orang Eropa di ambang kelaparan.

Karena kesengsaraan seperti itu, banyak perkiraan  bahwa masa depan politik Eropa Barat akan jatuh ke tangan partai komunis lokal yang didukung oleh Uni Soviet.

Telah tercipta iklim yang matang untuk revolusi dan, pada bulan Maret 1947, ketika Yunani dan Turki di ambang pengambil  alihan oleh gerakan gerilya yang didukung Soviet, hal itu membuat AS harus bersikap.

Presiden AS Harry Truman dan para pembantu utamanya mengatakan bahwa AS harus turun tangan dan memberikan dukungan militer dan ekonomi.

Eropa Barat cemas akan menghadapi nasib yang sama seperti Eropa Timur, dibawah hegemoni komunis dan Soviet Russia. Pada bulan Juni tahun itu, Presiden Truman mengumumkan kebijakan ‘Marshall Plan’, sebuah upaya kemanusiaan darurat yang memberikan bantuan 17 miliar dolar AS ke Eropa.

Empat tahun kemudian, pendapatan rakyat Eropa Barat naik dua kali lipat, tertinggi sejak sebelum perang, mereka kembali bekerja, dan demokrasi aman berkembang.

Apa yang dulu tampak tidak bisa terelakkan, bahwa seluruh Eropa akan menjadi satelit komunis Uni Soviet, ternyata tidak terjadi.

Kita menghadapi situasi yang sama hari ini. Alih-alih perang, dunia sedang mengalami pandemi, yang terburuk dalam lebih dari satu abad dan yang diyakini para ahli statistik dapat menyebabkan sebanyak 12 juta kematian, atau tiga kali lebih banyak dari jumlah resmi.

Triliunan dolar telah hilang dalam output ekonomi. Dan dengan kehancuran seperti itu, seperti yang dialami Eropa setelah Perang Dunia II, bisa berkembang menjadi krisis politik.

Alih-alih Rusia, hari ini Cina yang akan mencari cara untuk mengeksploitasi dinamika yang terjadi untuk memperkuat pengaruhnya, dan lebih lanjut melanjutkan agenda hegemoninya.

Namun pada saat penulisan ini, baik Joe Biden dari AS maupun para pemimpin dunia demokratis lainnya belum melangkah untuk mengatasi tantangan eksistensial ini.

Bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh para perencana kebijakan Barat, ancaman langsung dari Cina tidak berasal dari militernya.

Apa yang disebut Quad, semacam NATO untuk Asia, bukanlah solusi untuk ancaman saat ini.

Inisiatif ‘G7’s Build Back Better World’,  yang secara konsep akan menyediakan pembiayaan multilateral untuk proyek-proyek infrastruktur di negara berkembang, seolah-olah dengan persyaratan, yang dianggap lebih menguntungkan daripada ‘Inisiatif Belt Road Cina’, ternyata tidak memadai.

Biden sekarang harus menyadari tidak ada yang bisa menghentikan Beijing untuk mencoba mengeksploitasi ketidakstabilan politik di halaman belakang Amerika sendiri, Amerika Selatan.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang Afrika dan Asia, dua wilayah rentan lainnya di dunia.

Presiden Truman  memahami perlunya tindakan segera menghadapi hegemoni komunis Soviet Russia, Biden harus menyadari bahwa dia harus menerapkan Marshall Plan Baru untuk menghadapi hegemoni Cina.

Negara-negara berkembang yang  bisa jatuh dengan cepat ke dalam jurang membutuhkan dukungan segera. Jika tidak, akibatnya akan terasa jauh dan sangat luas.

Tulisan Edisi Bahasa Inggris dimuat di Thediplomat.com.

*Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Continue Reading

Opini

Bukan Lockdown Solusi Covid-19 di Tanah Air

Published

on

By

Pegawai KPK Tidak Lolos Test, Bentuk Saja Wadah Mentan Pegawai KPK

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Terus terang, saya termasuk yang prihatin tentang kasus Covid-19 yang menerpa negeri kita setahun lebih dan hingga kini belum ada tanda-tanda (indikator) yang meyakinkan bahwa akan berakhir kasus Covid-19 pada suatu waktu tertentu ke depan di tanah air.

Namun demikian, izinkan saya memberi pendapat sebagai seorang komunikolog Indonesia bahwa lockdown belum solusi efektif atasi Covid-19 dengan kondisi geografis, ekonomi dan sosial kultural masyarakat Indonesia.

Solusinya menurut hemat saya sebagai komunikolog bahwa seluruh masyarakat harus menjadi garis paling depan lawan Covid-19 dengan memberi “senjata perang” melalui komunikasi yang menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku taat ketat prokes.

Baca juga: KPK Laporkan Greenpeace Indonesia ke Kepolisian Sangat Tepat 

Untuk itu, pengelolaan komunikasi publik pemerintah penanganan Covid-19 harus hal utama, jangan sampai dinomorduakan dan harus dilakukan di hulu. Sebagai keutamaan, antara lain, alokasi biaya komunikasi tersebut paling sedikit harus setara dengan biaya pengadaan vaksin.

Selain itu, izinkan juga saya menyampaikan saran kepada Bapak Presiden agar segera mengangkat seseorang langsung di bawah Presiden untuk memimpin komunikasi publik pemerintah dari seorang komunikolog handal yang menguasai konsep, teori, manajemen dan aksiologi komunikasi serta juga memiliki profesional komunikasi di ruang publik.

Jika komunikasi bukan keutamaan dalam penanganan Covid-19, dipastikan akan mengalami kendala dalam rangka menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku di masyarakat. Padahal, tiga hal ini penting sekali.

Dengan komunikasi publik yang buruk, pada suatu waktu ke depan kemungkinan kita bisa berada pada jebakan pandemi, sebagaimana dikatakan oleh seorang epidemiolog, ketika kami live bersama di stasiun televisi berita terkemuka di tanah air beberapa hari lalu. Saya berpendapat, jebakan pandemi ini jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan persoalan yang semakin sulit diurai dan ditangani.

Sebaliknya, jika komunikasi publik pemerintah dikelola dengan prinsip manajemen yang baik dalam rangka mengatasi Covid-19, maka persoalan di hilir (tracing, testing, treatment) dipastikan akan semakin terkendali dan kasus Covid-19 menjadi berkurang signifikan. Pada akhirnya kita bisa lepas dari pandemi. Tentu, lebih cepat lebih baik.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

Opini

4 Wapres, Moerdiono, 1 Sifu

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Denmark. Piala Eropa baru saja selesai. Tim dinamit tidak jadi meledak.

Atas kuasa langit, tampak lelaki berperawakan sedang, sawo matang, berjas kebesaran, sedang menuju stasiun kereta api di Kopenhagen. Tak jauh dari stasiun itu, terdapat deretan toko penjahit pakaian. Sistem pasar sosial yang berlaku di Denmark langsung terlacak. Usia toko-toko itu rerata sudah lebih dari satu abad.

Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Pria berkacamata berusia 119 tahun kurang dua hari itu pernah berutang budi kepada penjahit pakaian Denmark. Tak punya uang, mantel robek, tukang jahit itu membolehkan Hatta yang masih mahasiswa di Amsterdam untuk berhutang.

“Pelajar Hindia Belanda adalah warga paling jujur di planet bumi,” begitu alasan penjahit itu.

Saking terkesan pada penjahit itu, Hatta terus berlangganan sampai usia menjemput.
Yang melayani Hatta berusia kepala lima.

Penjahit: “Mau bikin apa, Mister?”

Hatta mengeluarkan kiriman Gustika, cucunya, garmen untuk pakaian pramuka. Termasuk kacu merah-putih. Celana coklat. Baju warna coklat muda. Berbeda dengan pakaian pramuka orang Eropa yang lebih coklat tua.

Penjahit: “Kenapa warnanya lebih muda?”

Hatta: “Hemat bahan pewarna.”

Sebentar lagi 17 Agustus. Hatta lebih senang berpakaian pramuka, hadir di barisan energi pahlawan yang turut bernyanyi Indonesia Raya di Istana Negara.

Ketika duduk menunggu pakaian jadi, seseorang mendehem.

“Sehat ya, Bung Hatta? Walau tanah air kita sedang dilanda krisis manajemen penanganan krisis. Krisis di atas krisis,” ujar orang itu.

Hatta: “Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono IX? Sejak kapan di sini?”

Sultan HB IX: “Dua hari yang lalu datang. Baru sempat ke sini. Kerajaan Denmark ini masih menganggap saya sebagai raja dari Hindia Belanda. Mereka adakan upacara kerajaan. Termasuk naik kereta kencana. Beruntung mereka kalah pada babak dengan sistem gugur Liga Eropa. Saya bisa menyamar jadi orang biasa, keluar dari penjagaan pengawal kerajaan, naik trem ke sini. Kan Bung Hatta yang kasih tahu tempat ini.”

Kedua sosok itu saling berangkulan. Sama-sama pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun berperilaku seperti rajawali. Satu berwatak Elang Laut Hindia. Satu lagi berijiwa Elang Bondo Jawa, lebih banyak berada di kalangan jelata burung-burung.

Hatta jarang berkomentar tentang Sultan HB IX, pun sebaliknya. Usia mereka berselisih 10 tahun. Hatta lebih senior.

Dua pasang mata itu tertuju ke arah pintu masuk. Seorang lelaki dengan warna kulit yang sama sedang masuk. Tersenyum ramah. Bercakap sumringah dengan siapa saja. Mudah akrab. Satu kancing baju lepas.

Lelaki itu sadar sedang diamati. Setengah berlari, sambil merunduk, langsung ke arah kedua tokoh itu.

“Sendiko dawuh, Sultan. Merdeka, Bung Hatta!” kata lelaki itu.

Sultan HB IX: “Moerdiono. Susah mencari café khusus musik tradisional Asia di sini, ya?”

Moerdiono: “Nggih, Sultan!”

Hatta: “Seingatku, Moerdiono jarang sekali berpakaian pramuka? Kenapa tadi membawa bahan garmen yang sama?”

Moerdiono: “Kan Sultan HB IX adalah Maharaja Diraja Kerajaan Pramuka di Nusantara? Legendaris. Saya tahu, medan energi para pahlawan bakal berbaris di Istana Negara jelang Hari Proklamasi. Jurnalis segan bertanya kepada para tetua. Saya bersedia jadi bumper guna memberi informasi lengkap.”

Ketiga lelaki itu bercakap akrab. Moerdiono terlihat semakin muda. Sembilan belas hari lagi, Moerdiono baru berusia 87 tahun.

Mereka berpindah ke café yang berada di luar tempat penjahit baju. Sebelum sempat duduk, pelayan sudah menunjukkan meja buat mereka.

Moerdiono: “Siapa yang pesan?’

Pelayan menoleh ke arah meja dekat kasir. Seorang lelaki bermuka runcing, mirip Zola, pemain Tim Nasional Italia. Berjaket kulit hitam. Parlente. Berkacamata hitam.

Hatta: “Tempat duduk saja bisa diatur oleh Adam Malik Batubara. Sejak zaman Jepang paling berani sebagai jurnalis. Punya jaringan kuat di kalangan pemilik warung.”

Lelaki yang dibicarakan itu tampak tersenyum. Berjalan penuh percaya diri. Memeluk Moerdiono. Bersalaman dengan Hatta dan Sultan HB IX.

Moerdiono: “Jam segini sudah minum anggur?”

Adam Malik: “Minum berbeda dengan menghirup aroma anggur. Walau bukan untuk mencegah virus Corona, ya.”

Moerdiono: “Bukankah Faisal Basri Batubara suka menghirup aroma anggur dari botol-botol tua di rumah? Kalau ketemu Faisal, kami suka bicarakan kebiasaan para pembesar negeri. Faisal keras khas Batak, tapi bertutur lembut seperti orang Sunda.”

Hatta, Sultan HB IX dan Adam Malik sama-sama tertawa. Mereka tahu, Faisal adalah cucu Adam Malik yang baru saja ulang tahun ke 104 tahun. Kejujuran Moerdiono menganggap mereka sebagai pembesar negeri lumayan menghibur.

“Sunda mampu mengubah segalanya. Apapun. Siapapun,” ucap seseorang bernada berat. Tubuhnya tambun. Duduk di pojokan, hampir dekat toilet.

Moerdiono mendekati lelaki itu. Memberi hormat dalam militer. Lalu mengawal ke arah meja tiga orang itu.

“Umar Wirahadi Kusumah! Lengkap sudah secara etnografis. Batak, Minang-Palembang, Jawa Ngayogyakarta, Banyuwangi – Jawa Timuran, dan Sunda! Yang belum ada, Semarang, Jawa Tengah. Cuma, saya sudah telanjur pesan pakaian pramuka dari Shanghai!”

Pria yang tak kalah bangsawannya dibanding Sultan HB IX itu, terlihat masih tegap di usia menjelang 97 tahun. Kewibawaannya mencapai tujuh lapis langit.

Seseorang menyerobot jalan Umar dan Moerdiono, sambil membawa bangku sendiri.

Adam Malik: “Paling muda. Paling pandai memintal.”

Hatta: “Yang namanya jurnalis di republik ini, sudah pasti secara geneanologis terhubung dengan Adam Malik. Tapi Tuan Christianto Wibisono sudah pasti tak termasuk kelompok anti kaum tua, apalagi sampai menculik senior citizen.”

Hatta menyindir sekondannya, Adam Malik. Sultan HB IX menyeringai.

Moerdiono: “Dek Chris, boleh tanya? Kenapa beli di Shanghai?”

Christianto yang jelas paling muda, langsung bersalaman gaya jamaah. Menyembah dengan dua kepal tangan.

“Indra J Piliang, boss saya, pernah ketipu ketika belanja di Shanghai. Padahal, murah dan dekat dari Jakarta. Tan Malaka saja belanja baju-baju murah di Shanghai, sebelum Jepang masuk kan? Saya bisa bahasa Mandarin. Sekaligus, supaya tak dianggap pelit, saya langsung pesan satu kontainer untuk dikirim ke alamat Sangga Nusantara. Biar mereka berseragam, setelah diam-diam saja melewati ulang tahun ketiga,” jelas Christianto sejelas-jelasnya.

Hanya satu orang yang tersenyum mendengar jawaban Christianto. Siapa lagi kalau bukan Moerdiono. Senyum kecut. Sebab belakangan, murid Christianto itu mulai masuk industri hiburan di tanah air, yakni bernyanyi berjam-jam di facebook atau instagram, walau hampir tak ada penonton.

“Dek, kalau HUT Kemerdekaan nanti, kita singgah ke markas gerilyawan ya?” bisik Moerdiono ke Christianto.

CW: “Ada yang penting, Cak?”

Moerdiono: “Aku ngakak baca kolom Indra J Piliang minggu lalu. Aku ndak mau diperlakukan seperti Mas Harmoko itu lho. Nanti aku dibilang jubir komat-kamit lagi.”

Bel berbunyi dari arah toko penjahit. Karyawan datang. Memberi tahu pesanan pakaian pramuka mereka sudah selesai.

“Semua bisa diatur, Cak. Semua ada harganya, tentu,” bisik CW ke telinga Moerdiono. Sambil berjalan ke arah toko penjahit.

Moerdiono kembali meringis. Mengatupkan kedua bibir. Membasahi.

Jakarta, 31 Juli 2021

Hatta, bernama Mohammad Attar, lahir di Fort de Kock – sebelum diganti nama menjadi Bukittinggi, guna menghapus jejak PRRI – lupa PDRI – pada 12 Agustus 1902.
Adam Malik, lahir di Pematang Siantar, 22 Juli 1917.
Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912.
Christianto Wibisono alias Oey Kian Kok, lahir di Semarang, 10 April 1945.
Moerdiono, lahir di Banyuwangi, 19 Agustus 1934.
Umar Wirahadikusumah, lahir di Sumedang, 10 Oktober 1924.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

HOT TOPIC