Connect with us

Techno

Data 279 Juta Penduduk RI Bocor, Ini Kata Pakar

Published

on

Data 279 Juta Penduduk RI Bocor, Ini Kata Pakar

Channel9.id-Jakarta. Baru-baru ini, data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual online di forum hacker, Raid Forums. Adapun data yang bocor berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, hingga nomor telepon.

Penjual data dengan nama Knotz itu menyertakan file sebesar 240 MB yang berisikan sejuta sampel data. “1 juta sampel data untuk tes. Seluruhnya 279 juta. 20 juta di antaranya punya foto pribadi,” tulisnya pada Rabu, 12 Mei lalu.

Kasus itu menuai komentar dari sejumlah ahli. Salah satunya pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya, yang berpendapat kasus itu bisa saja valid. “Kalau dia (penjual data) bisa dapat seluruh data yah logikanya data base atau backup-nya yang jebol, data pusat,” sambungnya, Kamis (20/5).

Ia menegaskan bahwa rajin backup data saja tak cukup untuk melindungi data. Demi keamanan, harus ada solusi keamanan yg mumpuni seperti DoH DNS over Https dan cloud protection.

Lebih lanjut, setelah ditelusuri Vaksincom, rupanya kebocoran data itu berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Itu confirm datanya BPJS. Menurut pengecekan Vaksincom memang data yang disebarkan di raid forum adalah data BPJS,” ungkap Alfons.

Pihak Vaksincom sudah melakukan tes terhadap mayoritas sejuta data sampel yang bocor itu dan ternyata sinkron dengan informasi di BPJS. Pihak Vaksincom mengecek data dengan menyocokkan nomor kartu dan nama anggota, kemudian didapati bahwa hasilnya sesuai ketika dicek di website BPJS Kesehatan.

Meski belum semuanya diteliti, Alfons dan pihaknya berasumsi semuanya valid.

Belum diketahui dengan pasti bagaimana data sensitif penduduk tersebut bisa sampai bocor dan siapa pelaku atau hacker di baliknya.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Iqbal Anas Ma’ruf menegaskan pihaknya sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data yang bocor tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.

“Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” kata Iqbal, Kamis (20/5).

Meski begitu, Iqbal menegaskan bahwa BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya. Ia menyebut pihaknya memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data dan bekoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal.

Risiko kebocoran data
Chairman Lembaga Riset Siber CISSReC Pratama Persadha membeberkan bahaya kebocoran data bagi si korban.

“Sangat berbahaya bila benar data ini bocor dari BPJS. Karena datanya valid dan bisa digunakan sebagai bahan baku kejahatan digital terutama kejahatan perbankan. Dari data ini bisa digunakan pelaku kejahatan untuk membuat KTP palsu dan kemudian menjebol rekening korban,” ungkap dia melalui keterangan tertulis, Jumat (21/5).

Dengan informasi itu, penjahat siber bisa melakukan serangan phising dan social engineering yang jauh lebih meyakinkan bagi para korbannya.

“Walaupun di dalam file tak ditemukan data yang sangat sensitif seperti detail kartu kredit, namun dengan beberapa data pribadi yang ada, maka bagi pelaku penjahat dunia maya sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan dan ancaman nyata,” jelas Pratama.

Ia menjelaskan, untuk menghindari pelaku peretasan sebaiknya mulai saat ini semua instansi di bawah pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic guna menutupi celah sistem keamanan siber.

“Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau Penetration Test (Pentest) secara berkala kepada seluruh sistem lembaga pemerintahan. Ini sebagai langkah preventif sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera,” lanjut dia.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa tak ada sistem yang 100 persen% dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lainnya. “Karena sadar akan hal tersebut, maka perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan oleh orang-orang terbaik dan berkompeten agar selalu bisa melakukan pengamanan dengan standar yang tinggi,” pungkasnya.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Zoom Bisa Tampilkan “Kata Ganti”

Published

on

By

Zoom Bisa Tampilkan “Kata Ganti”

Channel9.id-Jakarta. Menyusul sejumlah platfrom lainnya, kini Zoom juga akan menampilkan “kata ganti”. “Kata ganti” (seperti she/her/hers, he/him/his, atau they/them/theirs) ini akan muncul di dalam tanda kurung, di sebelah nama orang dalam panggilan. Pengguna pun akan diberi opsi untuk mengelolanya saat “kata ganti” ingin ditampilkan.

Pengguna bisa memutuskan apakah mereka ingin “kata ganti” mereka ditampilkan saat rapat atau webinar. Di setelan profil, pengguna bisa memilih opsi untuk selalu atau jangan pernah menampilkannya, atau selalu ditanya apakah harus ditampilkan selama rapat atau webinar.

Baca juga: Pengguna Bisa Bikin Acara dan Monetisasi di Zoom

Fleksibilitas itu berguna bagi pengguna yang ingin menggunakan “kata ganti” di sejumlah situasi tertentu. Namun, perlu diingat, “kata ganti” selalu terlihat di kartu profil.

Pada dasarnya, tampilannya sama ketika pengguna masuk ke dalam panggilan secara manual.

Adapun kata ganti akan terlihat secara default di halaman profil pada akun Basic Zoom yang gratis dan akun berlisensi. Sementara, fitur ini akan dinonaktifkan secara default untuk akun dengan banyak pengguna, kendati admin bisa mengaktifkannya di setelan akun.

Untuk diketahui, fitur “kata ganti” itu hadir mulai Selasa, 22 Juni 2021.

Zoom adalah salah satu dari beberapa situs dan layanan yang telah meluncurkan “kata ganti” baru-baru ini. Instagram dan Slack sudah menambahkannya bulan lalu, dan Twitter saat ini tengah mengembangkannya.

Continue Reading

Techno

Twitter Buka Pendaftaran untuk Uji Coba Ticketed Spaces dan Super Follows

Published

on

By

Twitter Buka Pendaftaran untuk Uji Coba Ticketed Spaces dan Super Follows

Channel9.id-Jakarta. Twitter membuka pendaftaran Super Follows dan Ticketed Spaces untuk uji coba terbatas. Pengguna yang berbasis di Amerika Serikat bisa mendaftar melalui aplikasi Twitter seluler. Adapun uji coba Super Follows dibatasi untuk iOS, sementara Ticketed Spaces bisa untuk iOS dan Android.

Twitter akan memilih sekelompok kecil pengguna untuk menguji fitur monetisasi tersebut. Fitur Super Follows memungkinkan pengguna mengenakan biaya kepada pengguna lain sebesar $2,99 (atau Rp43 ribu), $4,99 (atau Rp72 ribu), atau $9,99 (atau 144 ribu) per bulan, untuk mendapat konten eksklusif.

Baca juga: Twitter Akan Hadirkan Fitur Un-Mention

Sementara, Ticketed Spaces memungkinkan pengguna mengenakan biaya antara $1 (atau Rp14 ribu) dan $999 (Rp14,4 juta) agar pengguna lain bisa mengakses ke ruang audio Spaces-nya, dan menawarkan fitur tambahan seperti mengatur batas peserta.

Pengguna bisa melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk mendaftar dengan mencentang opsi “Monetisasi” baru di side bar aplikasi seluler.

Peserta uji coba itu akan menyimpan 97% uang yang mereka dapat dari Ticketed Spaces atau Super Follows, setelah iOS dan Android mengenakan biaya. Twitter akan meningkatkan pemotongannya dari 3% menjadi 20% jika pengguna menghasilkan total $50.000 (atau Rp722 juta) dari kedua fitur.

Untuk diketahui, pembagian komisi itu telah diumumkan sejak pratinjau Ticketed Spaces pada bulan lalu.

“Kami ingin memastikan bahwa fitur audio itu bisa menghasilkan uang, itulah sebabnya mereka (perusahaan) berhak mendapat bagian yang besar… Menghasilkan $50K+ dari Super Follows dan Ticketed Spaces menunjukkan bahwa Anda mendapatkan nilai dari fitur-fitur ini dan mereka (perusahaan) membantu Anda mewujudkannya,” jelas Manajer Produk Senior di Twitter Esther Crawford, Selasa (22/6).

Untuk diketahui, komisi 20% Twitter lebih rendah daripada platform berlangganan lainnya. Layanan video milik Amazon, Twitch, mengambil potongan 50% dari layanan berlangganan, dan YouTube mengambil 30% dari biaya keanggotaan. Namun, biaya langganannya juga sepadan dengan 20% OnlyFans.

Tapi komisi itu jauh lebih tinggi dari komisi 10% platform buletin Substack atau tarif dasar 5% dari platform keanggotaan Patreon, meskipun kedua layanan tersebut perlu biaya tambahan. Sementara itu, Facebook memperkenalkan layanan berlangganan pada 2018, dikatakan tak akan mengambil komisi apa pun hingga 2023, selain biaya pembelian dalam aplikasi Apple dan Google.

(LH)

Continue Reading

Techno

Dinilai Monopoli, Microsoft Harus Diawasi Seperti Perusahaan Besar Lain

Published

on

By

Dinilai Monopoli, Microsoft Harus Diawasi Seperti Perusahaan Besar Lain

Channel9.id-Jakarta. Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Jim Jordan mengatakan bahwa Microsoft harus diawasi seperti perusahaan teknologi besar lainnya, yang kini diawasi karena kasus anti monopoli. Hal ini ia sampaikan melalui surat yang ia kirim pada Senin (21/6) kepada perusahaan Microsoft.

Kepada Presiden Microsoft Brad Smith, Jordan bertanya apakah perusahaan akan terpengaruh undang-undang anti monopoli yang diperkenalkan oleh dewan perwakilan pada awal bulan ini. Total undang-undang yang dimaksud ada lima, membahas mulai dari denda karena pelanggaran yang lebih besar hingga pelarangan teknologi besar membeli pesaing kecil.

Baca juga: Dominasi Iklan di Industri Media, Microsoft Protes ke Google

Undang-undang anti monopoli sendiri telah membikin perusahaan besar seperti Amazon, Apple, Facebook, dan Google diawasi, setelah diselidiki beberapa tahun karena dugaan perilaku anti persaingan. Namun, pengaruh undang-undang ini terhadap Microsoft tak jelas. Menurut klaim, Microsoft memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang dan dianggap sebagai “platform tertutup”. Disebutkan bahwa perusahaan memenuhi kapitalisasi pasar lebih dari $600 miliar dan 50 juta pengguna aktif bulanan. Undang-undang sendiri tak menargetkan banyak hal di lini bisnis perusahaan secara spesifik.

“Perusahaan teknologi besar, termasuk Microsoft, Inc., semakin konservatif. Tidak jelas mengapa Microsoft menghindari atensi Demokrat,” tulis Jordan, melalui suratnya, dikutip dari The Verge.

Tampaknya, Microsoft harus mengikuti standard yang ditulis undang-undang tersebut, seperti dalam hal mengakuisisi perusahaan. Amazon dan Apple pun akan menghadapi lebih banyak perubahan struktural, seperti menjual lini bisnis yang terpisah. Meski begitu, bisa jadi Microsoft tak akan tunduk pada aturan tersebut.

Sekadar informasi, surat Jordan itu muncul saat adanya keretakan di dalam Partai Republik karena pembahasan undang-undang tersebut. Kendati undang-undang diperkenalkan bersama Partai Republik dan Demokrat, tak semua Partai Republik ikut mendukung. Pada pekan lalu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa anggota kongres dari Partai Republik Kevin McCarthy tak mendukung undang-undang tersebut.

Jordan yang merupakan bagian dari Partai Republik menentang ketidaksetujuan itu. Ia mengambil tindakan yang berbeda dalam menghadapi perusahaan teknologi. Misalnya, mereformasi Bagian 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi, untuk menyasar platform yang diduga menyensor pidato konservatif.

“Pemakzulan Demokrat tak peduli dengan sensor konservatif. Misi besar mereka berikutnya? Berdayakan perusahaan teknologi besar dan pemerintah untuk memperburuknya,” tulis Jordan melalui cuitan pada pekan lalu.

Anggota kongres lain yang juga dari Partai Republik, yaitu Ken Buck, memanggil Jordan atas kritiknya di Twitter. “Menggunakan undang-undang anti monopoli untuk menghentikan perilaku buruk perusahaan teknologi besar bukanlah pemerintah, itu penegakan hukum,” katanya.

Komite Kehakiman Dewan Perwakilan berencana untuk menandai paket pada Rabu (23/6). Tak jelas apa yang akan diputuskan anggota. Sementara itu, di awal bulan ini, pelobi untuk perusahaan media Rupert Murdoch, termasuk Fox Corp. dan News Corp., mendesak Partai Republik untuk mendukung undang-undang tersebut. Pada Jumat (18/6) lalu, pembawa acara Fox News Tucker Carlson juga mendesak anggota parlemen untuk menyetujui RUU tersebut.

“Monopoli teknologi sebenarnya merupakan ancaman bagi negara. Jika Anda peduli dengan demokrasi, Anda harus menghancurkan monopoli,” kata Carlson.

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC