Channel9.id – Jakarta. Partai Demokrat merespons wacana mereka akan mengisi posisi Menteri Pertanian lewat perombakan kabinet alias reshuffle. Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut keputusan reshuffle berada di tangan presiden, bukan siapa pun, termasuk pihaknya.
“Mengenai reshuffle kabinet dan penempatan menteri adalah kehendak presiden, bukan bersedia atau tidak,” kata Herman saat dihubungi, Selasa (24/10/2023), dikutip dari CNN Indonesia.
Senada dengan Herman, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan partainya tidak ingin mengomentari isu tersebut. Sebab, menurut Kamhar, reshuffle merupakan kewenangan mutlak Jokowi selaku presiden.
“Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, kami tak ingin mengomentari dan berandai-andai,” ujar Kamhar.
Kamhar menyebut sekarang Demokrat masih fokus mempersiapkan diri menghadapi Pilpres dan Pileg 2024.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle pekan ini. Posisi menteri yang akan di-reshuffle salah satunya adalah Menteri Pertanian (Mentan).
“Mungkin minggu ini. (Hari ini) Baru disiapkan,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
“(Yang dirombak) pos Menteri Pertanian,” imbuhnya.
Mentan sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo, mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Jokowi tidak menyebut sosok yang akan menggantikan Syahrul sebagai Mentan yang baru.
Wartawan lantas bertanya soal isu Partai Demokrat masuk kabinet. Jokowi pun nampak mengangguk.
Adapun Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Demokrat mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres.
Demokrat tadinya bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Namun, Demokrat pecah kongsi dengan KPP setelah Nasdem mengikat kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres.
HT
