Connect with us

Ekbis

Jokowi: Ekonomi APEC Minus 2,7%, 74 Juta Orang Jadi Pengangguran

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa ekonomi APEC mengalami kontraksi PDB hingga 2,7% dan 74 juta penduduk kehilangan mata pencaharian secara bersamaan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT APEC tahun 2020 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11).

“Saya secara jujur mengatakan bahwa fondasi kebersamaan yang telah dibangun di masa lalu cenderung melemah 2 tahun lalu di mana KTT APEC tidak dapat mencapai kesepakatan apapun,”ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Rajut Kembali ‘Bogor Goals’ Pada Visi Apec Pasca 2020

Ia menilai bahwa APEC harus membalikkan keadaan ini. Terkait hal itu, Jokowi menyampaikan tiga hal.  Pertama, Jokowi menekankan pentingnya kembali merajut strategic trust guna mewujudkan kerja sama antar negara yang saling menguntungkan.

“Kedua, presiden menekankan pentingnya mereaktivasi pertumbuhan perekonomian APEC. Presiden mengharapkan 2021 akan terjadi pertumbuhan positif dan upaya harus didorong termasuk melalui optimalisasi APEC bisnis travel card,” katanya.

Ketiga, Jokowi menekankan pentingnya reformasi struktural dan multileralisme yang harus terus didorong.

APEC 2020 diharapkan dapat menyepakati visi APEC Pasca-2020 yang akan menentukan arah kerja APEC untuk 20 tahun mendatang. Visi tersebut akan meneruskan visi Bogor Goals 1994 yang merupakan kerangka kerja sama APEC selama 26 tahun terakhir yang disepakati pada masa keketuaan Indonesia di APEC 1994.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

DFW Indonesia Kepada LBP: Fokus Program di Pesisir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan.

Sementara itu, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri KP Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan agar fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.

“Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu,” kata Arif, Jumat (27/11).

Dia mengatakan, sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha dimasa krisis seperti saat ini.
Sayangya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh.

“Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan Sept 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan,” tutur Abdi.

Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.

Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” ujar Abdi.

Oleh karena itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

“PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistim Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan” kata Abdi.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin meminta presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP.

“Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif,” kata Arif.

Dia berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.

“Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat,” tandas Arif.

IG

 

Continue Reading

Ekbis

Turun Lagi, Logam Mulia Antam Dibanderol Rp951.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun menjelang akhir pekan. Logam mulia Antam diperdagangkan Rp951.000 per gram atau turun Rp2.000 perdagangan kemarin, Kamis (26/11).

Sementara itu, harga buy back atau beli kembali turun Rp3.000 menjadi Rp826.000 per gram.

Baca juga: Tak Bergerak, Emas Antam Dibanderol Rp953.000 

Berikut daftar harga emas Antam pada Jumat, 27 November 2020:

1 gram Rp 951.000

2 gram Rp 1.842.000

3 gram Rp 2.738.000

5 gram Rp 4.530.000

10 gram Rp 9.005.000

25 gram Rp 22.387.000

50 gram Rp 44.695.000

100 gram Rp 89.312.000

Continue Reading

Ekbis

KKP Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster

Published

on

By

Chanel9.id-Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat sementara ekspor benih lobster. Hal ini merupakan tindak lanjut atas penahanan Menteri Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghentian sementara ekspor benih lobster ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.22891/DJPTPI.130/XI/2020. Surat tertanggal 26 November ini diteken Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Baca juga: Resmi Ditahan, Edhy Prabowo Mundur Sebagai Menteri dan Waketum Gerindra 

“Bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL (benih bening lobster) dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan,” demikian tulis beleid tersebut, Kamis (26/11).

Penerbitan Surat Edaran itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hal ini juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhitung surat edaran ini ditetapkan.

Penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC