Channnel9.id – Jakarta. Pegiat Sosial Denny Siregar menilai, pemberlakuan kembali PSBB akan memperburuk roda ekonomi di Jakarta. Menurut Denny, hal itu memperparah ekonomi Indonesia yang berada di jurang resesi.
“Ekonomi mulai tergerus lagi. Dana triliunan rupiah yang sudah digelontorkan pusat untuk membuat ekonomi kecil bergerak, jadi sia-sia. Kita akhirnya terjerembab ke jurang resesi,” kata Denny, Kamis (10/9)
“Kebijakan Anies akan mendorong paksa kita masuk jurang, bersama belasan negara di dunia lainnya. Dampaknya bukan hanya Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Denny menjelaskan, kebijakan itu akan membuat beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berhenti yang sebetulnya berupaya memulihkan diri.
“Itu berarti PSBB akan diberlakukan semakin kencang. Kantor-kantor kembali tutup, kegiatan-kegiatan dibubarkan dan kafe juga resto yang baru bernafas harus hilang. Roda perekonomian Jakarta berhenti. Taksi dan ojek online kehilangan penumpang. Pedagang kecil kehilangan pelanggan,” katanya.
Menurut Denny, keputusan Anies Baswedan memberlakukan PSBB kembali merupakan kebijakan Aneh. Pasalnya, sebelum mengambil keputusan itu, Anies malah memberi izin orang untuk berkumpul, bahkan demo dan deklarasi.
“Ini kebijakan aneh. Sebelum rem darurat ditarik kencang, Gubernur malah memberi izin orang berkumpul dalam jumlah besar di acara demo dan deklarasi. Kenapa sebelum rem darurat ditarik, Jakarta bukannya menginjak rem pelan-pelan malah menekan gas kencang ?,” ujarnya.
Pemerintah pusat pun tak bisa melakukan apapun untuk menghentikan tindakan Anies Baswedan.
“Kalau itu dilakukan pusat, maka Anies akan menimpakan kesalahan naiknya penderita Covid karena pusat melarang dia mengetatkan PSBB. Dia akan menuding, “Itu lho, pemerintah pusat yang membuat banyak orang mati di Jakarta,” katanya.
“Anies melenggang sebagai pahlawan dengan senyum lebar karena dia sudah melemparkan buah simalakama. Siapa yang salah kalau ekonomi kita hancur ? Ya, Jokowi lagi. Anies lepas tangan, sambil ketawa keras. Dia menang,” katanya.
Denny sebenarnya enggan mengaitkan masalah pandemi dengan politik. Namun, melihat rekam jejak Anies yang membawa politik identitas sebagai piala kemenangannya membuat dirinya berpikir kembali.
“Di Indonesia, apapun bisa dijadikan bargaining politik. Apalagi masa jabatan habis di 2022, dan kalau harus nunggu Pilkada serentak tahun 2024 bisa hilang namanya,” kata Denny.
“Harus ada cara untuk menekan pusat. Harus. Bagaimanapun caranya. Gak bisa ayat, pakai mayat sebagai kekuatan,” pungkasnya.
(HY)
