Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai, buron kasus hak tagih (cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra, telah mencabik-cabik kewibawaan hukum dan keadilan di Indonesia.
Menurutnya, kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai akibat kelalaian semata. Namun, mesti disikapi dengan berpijak pada premis bahwa adanya unsur kesengajaan dan kongkalikong pihak terkait.
“Sudah hampir pasti, keluar masuknya Djoko dengan mudah karena ada yang memfasilitasinya. Ada pembantu ‘ojek’ yang mengantarkannya,” kata Desmond dalam keterangan resminya, Rabu (22/7).
Menurutnya, sangat mengkhawatirkan bila masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia ini sudah menjadi bagian dari skenario para pejabat birokrat maupun penegak hukum di Indonesia. Lantaran, Desmond mensinyalir dugaan adanya cipta prakondisi mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, pengajuan PK, hingga surat jalan dari kepolisian.
“Ketika unsur aparat Kepolisian diduga terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri sepertinya ‘kompak membela’ Djoko Tjandra, maka publik pasti akan bertanya tanya. Mungkinkah bebas keluar-masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia itu hanya kebetulan belaka difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek-ojek pengantar karena tergiur uangnya,” katanya.
“Kalau ada gerak lembaga yang kompak seperti itu siapa kira kira pengarahnya? Mungkinkah ada super ‘ojek’ yang menjadi komandannya?” kata Desmond.
Selain itu, Desmond menambahkan, kasus ini juga mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum, Imigrasi, kelurahan, pengadilan dan kepolisian negara.
“Jaringan mafia ini bisa jadi adalah ‘ojek’ yang sudah dikondisikan dalam waktu lama oleh Djoko Tjandra,” pungkasnya.
(HY)
