Channel9.id-Amerika. Dewan HAM PBB sepakat untuk mengadakan investigasi internasional terbuka terhadap konflik 11-hari antara Israel dengan Palestina di Gaza, dan juga terhadap kekerasan yang sistematis di wilayah Palestina yang dijajah dan di dalam Israel, Jumat (28/5/2021).
Dengan hasil suara 24 negara setuju, sembilan menolak dan 14 abstain, ke 47 anggota forum menyetujui resolusi yang dicanangkan oleh Organisation of Islamci Cooperation (OIC) dan juga delegasi Palestina di PBB pada hari Kamis (27/5/2021).
Resolusi itu menyarankan dibuatnya Komisi Penyelidikan permanen untuk memonitor dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran di Israel, Jalur Gaza, Yerusalem Timur dan juga di Tepi Barat. Jika benar dilaksanakan, Komisi Penyelidikan itu akan menjadi yang pertama dengan mandat tanpa henti.
Komisi Penyelidikan nantinya juga akan mengidentifikasi seluruh akar penyebab terjadinya ketegangan, ketidakstabilan dan penggambaran konflik, termasuk diskriminasi dan represi.
Investigasi itu harus fokus dalam mengumpulkan fakta dan bukti untuk diselesaikan di jalur hukum, dan juga bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku untuk memastikan mereka bertanggung jawab atas perilakunya.
Israel tentu tak setuju dengan saran ini.
“Keputusan memalukan hari ini adalah contoh lain dari Dewan HAM PBB yang terobsesi dengan gerakan anti-Israel,” ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada pernyataannya. “Lelucon ini mencemooh hukum internasional dan mendukung tindakan teroris secara global,” tambahnya.
Juru bicara dari kelompok Hamas menyambut baik investigasi ini dan mendesak langkah cepat untuk menghukum Israel.
Otoritas Palestina juga menyambut baik resolusi dari PBB. Mereka mengatakan kalau resolusi itu secara internasional mengakui opresi dan diskriminasi Israel terhadap rakyat Palestina.
“Adanya apartheid dan impunitas sudah tak bisa lagi dihiraukan,” kutip pernyataan otoritas Palestina.
Wartawan Al Jazeera, Kristen Saloomey yang melaporkan dari New York mengatakan kalau “sesi spesial dewan HAM PBB itu diumumkan setelah tingkat pengawasan internasional melonjak tinggi dan juga dikarenakan ada desakan untuk segera bertindak karena kekerasan yang baru-baru ini terjadi,” lapornya.
(RAG)
