Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membawa tiga agenda di Presidensi G20 Indonesia. Tiga agenda ini akan dipersiapkan dalam Digital Economy Working Group (DEWG) untuk kemudian dibahas di Forum G20.
Untuk diketahui, G20 ialah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Indonesia sendiri tergabung ke kelompok G20 lantaran mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam dua dekade ini. Di 2022 ini, Indonesia menjadi Presidensi G20—dimulai sejak 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022.
Adapun di sektor teknologi, tiga agenda yang ingin dibawa Kominfo antara lain Connectivy and Post-Covid Recovery, Digital Literacy and Digital Talent, dan Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust.
Connectivity and Post-Covid Recovery menjadi prioritas guna, demikian menurut Kominfo. Ini guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari ekonomi digital, salah satunya dengan meningkatkan konektivitas digital. Konektivitas digital ini mesti dibarengi dengan pertimbangan aspek human connectivity, di lain sisi tetap bisa memberi manfaat kepada pengusaha digital yang membangun infrastruktur digital.
“Dengan adanya peluang dan tantangan tersebut, G20 mengakui pentingnya meningkatkan konektivitas digital,” kata Kominfo.
Setelah Connectivity and Post-Covid Recovery, hal penting lainnya yaitu Digital Literacy dan Digital Talent. Indonesia dalam mengusulkan perumusan G20 Toolkit untuk Mengukur Literasi Digital dan Digital Keterampilan.
Sebagai konsep awal, Toolkit berisikan kerangka kerja untuk mengukur literasi dan keterampilan digital, termasuk keterampilan terkait TIK, di berbagai tingkatan. Toolkit akan meletakkan komponen untuk melakukan pengukuran pada level digital yang berbeda literasi dan keterampilan.
Kominfo mengungkapkan bahwa hal ini selaras dengan urgensi Anggota G20 untuk membantu upaya pemulihan ekonomi di tingkat mikro, di mana individu harus diperlengkapi untuk mendorong ekonomi digital.
“Pengembangan Literasi Digital dan Alat Pengukuran Keterampilan Digital akan membantu Negara-negara Anggota G20 untuk melakukan penilaian kuantitatif dan kualitatif dengan kecepatan mereka sendiri, pada tingkat yang paling sesuai dengan tingkat keterampilan dan literasi digital mereka,” ucap Kominfo.
Selanjutnya yaitu Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust. Pada 2019, Forum Ekonomi Dunia (WEF) memproyeksikan bahwa data di seluruh dunia digital diperkirakan akan mencapai 44 zetta bytes pada 2020. Angka ini, kata Kominfo, menandakan bahwa saat ini dan masa depan, kita akan bergantung pada bagaimana data dapat digunakan secara efektif.
Sementara data menjadi prioritas strategis di Indonesia, diskusi tentang data juga menjadi agenda utama, termasuk di lingkup Asia Tenggara (ASEAN).
“Indonesia bersama dengan Negara Anggota ASEAN lainnya mengadopsi Model Klausul Kontraktual ASEAN untuk Transfer Data Lintas Batas serta Kerangka Manajemen Data ASEAN di ADGMIN pertama pada Januari 2021,” tutur Kominfo.
Adopsi model itu menunjukkan perhatian dan komitmen yang besar terhadap pembahasan data. Termasuk pentingnya pemahaman tentang aliran data lintas batas di tingkat regional, dan bagaimana data berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital.
Dengan latar belakang itu, Indonesia menawarkan kepada Anggota G20 untuk memberi pandangan dan pemahaman terhadap data. Indonesia juga menyambut baik diskusi lebih lanjut sebagai berbagi pandangan dan pemahaman terhadap data dan harmonisasi lintas batas aliran data lintas pada berbagai forum regional, misalnya ASEAN dan APEC.
(LH)
