Channel9.id-Jakarta. Pemerintah menjadwalkan pelaksanaan program vaksinasi gotong royong pada hari ini, Senin, 17 Mei 2021. Pengadaan vaksinasi gotong royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 10/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
Mengacu pada beleid tersebut, vaksinasi gotong royong merupakan pelaksanaan vaksinasi kepada pekerja, keluarga, dan individu lainnya yang pendanaannya dibebankan pada badan usaha atau badan hukum.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.
Baca juga: Indonesia Terima 82 Ribu Dosis Vaksin Untuk Vaksinasi Gotong Royong
Dalam keputusan tersebut, harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu huruf a, untuk satu dosis sebesar Rp321.660 yang dibeli oleh badan hukum atau badan usaha dengan keuntungan 20 persen tanpa PPN.
Selanjutnya, tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu huruf b, untuk satu dosis sebesar Rp 117.910 yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta dengan keuntungan 15 persen tanpa PPh.
Pemerintah telah menetapkan harga vaksin Gotong Royong Rp500.000. Jumlah tersebut merupakan akumulasi harga per dosis dan biaya suntik. Untuk penyuntikan dua dosis, maka dibutuhkan total biaya Rp1 juta per orang.
Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, 500.000 dosis vaksin gotong royong telah tersedia dari kebutuhan 7,5 juta dosis. Jumlah ini didapat hasil kesepakatan kontrak dengan Sinopharm.
“Harga sudah diterapkan harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikannya Rp125.000, sehingga totalnya Rp500.000,” kata Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Senin (10/5).
Vaksin Gotong Royong merupakan inisiatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk ketersediaan vaksin bagi kalangan swasta. Vaksin ini berbeda dengan milik pemerintah karena harus dibeli oleh swasta.
