Connect with us

Hot Topic

Din dan Gatot Gagal Jenguk Petinggi KAMI, Polisi: Mereka Masih Diperiksa

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Bareskrim Polri menolak Din Syamsudin dan Gatot Nurmantyo untuk menjenguk petinggi KAMI  yang ditahan di rumah tahan (rutan). Ketiga pentolan KAMI ditahan karena dugaan terlibat dalam demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di beberapa daerah.

Kadiv Humas Polri Irjen Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan alasan Polri tidak memperkenankan presidium KAMI itu karena para tersangka masih dalam penyidikan.

“Namanya orang mau menengok, ada jadwalnya. Kalau masih dalam pemeriksaan, kami tidak izinkan. Penyidik masih bekerja, kita harus hormati,” ujarnya di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (15/10).

Baca juga: Gatot Nurmantyo Datangi Mabes Polri, Bacakan 7 Poin Petisi

Sebelumnya, Presidium KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo juga gagal menemui Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10). Gatot berupaya untuk membebaskan rekan-rekannya tersebut.

Gatot juga didampingi petinggi KAMI lainnya yaitu Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Ahmad Yani, dan Rochmat Wahab, untuk menemui pentolan KAMI. “Kami juga tidak diperbolehkan untuk menemui para aktivis KAMI yang ditahan,” kata Gatot.

Gatot mengatakan tidak mengetahui alasan kedatangannya untuk menengok para tersangka dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Azis ditolak polisi. “Tidak tahu, ya pokoknya tidak dapat izin, ya tidak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya ada sembilan aktivis KAMI yang ditangkap polisi yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, NZ, Kingkin Anida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Mereka ditangkap di Medan Sumatra Utara, Jakarta, Depok, dan Tangsel dalam rentang waktu 9-13 Oktober 2020.

Mereka diduga melakukan penghasutan, menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial untuk mendukung demonstrasi menentang UU Cipta Kerja. Sembilan aktivis itu telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran UU ITE dengan ancaman hukum bervariasi mulai dari 6 tahun hingga 10 tahun.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Urutan Pertama

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden 2024 berdasarkan lembaga survei Indikator. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan kedua dan ketiga.

Survei yang dilakukan Indikator terkait pilihan capres ini bukanlah yang pertama kali. Terakhir, dilakukan pada 24-30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Adapun metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Baca juga: Elektabilitas Anies Diapit Prabowo dan Ganjar

Dari hasil survey, kader PDIP Ganjar Pranowo memiliki jumlah suara tertinggi, yakni sebesar 18,7%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan 16,8%, dan Anies Baswedan 14,4%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Ganjar Pranowo selalu menduduki tingkat pertama dalam 3 survei terakhir.

“Bulan September ini kita melakukan lagi survei dan hasilnya Ganjar berada di tingkat pertama di 3 survei terakhir. Kemudian disusul Pak Prabowo dan Anies Baswedan di tingkat ketiga ini juga stagnan posisinya,” kata Burhanuddin, dalam hasil survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10).

Indikator menyodorkan 15 nama kepada responden, berikut ini hasilnya:

Ganjar Pranowo 18,7%
Prabowo Subianto 16,8%
Anies Baswedan 14,4%
Sandiaga Salahuddin Uno 8,8%
Ridwan Kamil 7,6%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Khofifah Indar Parawansa 4,0%
Gatot Nurmantyo 1,4%
M. Mahfud MD 1,3%
Airlangga Hartarto 1,2%
Puan Maharani 0,9%
Erick Thohir 0,8%
Tito Karnavian 0,4 %
Muhaimin Iskandar 0,2%
Budi Gunawan 0,1%

Continue Reading

Hot Topic

Oknum Polisi Jadi Kurir Narkoba, Komisi III DPR: Perketat Pengawasan Terhadap Anggota

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Seorang oknum perwira polisi menjadi kurir narkoba di Riau. Komisi III DPR menilai kasus ini menjadi peringatan keras bagi Polri. Dia pun meminta Polri membuat pengawasan yang lebih ketat terhadap anggotanya.

Untuk Informasi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap oknum polisi berpangkat perwira yang terlibat penyelundupan 16 kilogram sabu. Oknum polisi tersebut berinisial IZ (55).

“Polri harus sadar dengan kewenangan besar yang mereka punya, rawan sekali terjadi penyalahgunaan wewenang untuk hal-hal yang berbahaya seperti ini. Sehingga dengan kasus ini, Polri harus membuat sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap anggotanya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Minggu (25/10).

Tak hanya itu, Sahroni meminta Polri bergerak cepat jika ditemukan gerak-gerik mencurigakan dari anggotanya. Dia tak ingin ulah dari oknum ini mencoreng nama kepolisian.

“Bila ada gerak-gerik sedikit saja yang mencurigakan, langsung selidiki. Jangan sampai karena oknum 1-2 orang, kredibilitas Polri satu negara jadi rusak,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Polri Pecat 113 Anggota Sepanjang Januari Hingga Oktober 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, sepanjang Januari hingga Oktober 2020, sebanyak 113 oknum anggota Polri dipecat karena melakukan berbagai pelanggaran berat. Sebagian besar tersangkut kasus narkoba.

“Tindakan tegas polisi yang terlibat berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).

Menurut Argo, oknum anggota Polri yang terlibat masalah hukum termasuk narkoba ada yang sudah inkracht dan masih berproses di persidangan.

Argo menegaskan, Polri berkomitmen memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dia mengatakan, siapapun yang terlibat akan ditindak tegas tak terkecuali anggota Polri.

“Komitmen Kapolri Jenderal Idham Azis sudah sangat jelas dan tegas. Oknum anggota yang terlibat harus dihukum mati karena yang bersangkutan tahu undang-undang dan tahu hukum,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC