Channel9.id-Jakarta. Diplomat yang bertugas di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan pejabat kantor Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam rilis PTRI disebutkan. pertemuan ini selain bertujuan untuk menjelaskan situasi di Papua, juga memberikan gambaran lebih akurat terkait situasi di Papua saat ini mengingat banyaknya distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan perkembangan situasi dan sejumlah upaya yang dilakukan termasuk penegakan hukum, dialog, dan persuasi. Selain itu, disampaikan pula penanganan oleh aparat keamanan yang telah bertindak professional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa.
Terkait pembatasan sementara akses internet, PTRI menjelaskan tujuan pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya kembali penyebaran hoaks dan disinformasi yang dikhawatirkan akan memperkeruh suasana dan merugikan rakyat.
Dijelaskan pula, kebijakan ini terus dimonitor dan dievaluasi seiring dengan kondisi di Papua. Presiden dan jajaran pemerintah pusat serta daerah, juga termasuk elemen masyarakat Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang memicu protes massa di Papua.
PTRI berharap penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat bagi KTHAM PBB dalam memberikan komentar yang cukup berimbang antara penyampaian keprihatinannya dengan sambutan baik atas upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam mengatasi situasi di Papua.
KTHM PBB Michelle Bachelet telah memberikan konferensi pers satu tahun jabatannya sebagai KTHAM dan ulasan perkembangan situasi HAM di seluruh dunia pada Rabu (4/9).
Menurut PTRI, dalam konferensi pers tersebut, KTHAM tidak merujuk kepada Indonesia secara khusus. Rujukan Indonesia (Papua) hanya satu kali disampaikan terkait dengan kecenderungan terjadinya protes massa yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti Hong Kong, Rusia, Honduras, Zimbabwe, India, dan Indonesia.
Dalam konferensi pers tersebut, tidak ada satu pertanyaan pun yang diajukan wartawan mengenai Indonesia, khususnya terkait situasi di Papua.
KTHAM PBB juga telah memuat pernyataan media yang berisi keprihatinan atas jatuhnya korban, baik di sipil maupun aparat keamanan di Papua. KTHAM juga menegaskan pihaknya menyambut baik imbauan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi Indonesia lainnya untuk melawan rasisme dan diskriminasi, serta ajakan untuk berdialog dan pemulihan ketenangan.
