Channel9.id – Jakarta. Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah P. Kusuma menyampaikan, draf penyederhanaan kurikulum berupaya menggeser mata pelajaran sejarah dari wajib menjadi pilihan.

“Posisi mata pelajaran sejarah bergeser, yang semula wajib kemudian menjadi pilihan, implikasinya siswa bisa saja tidak belajar sejarah karena tidak menjadikannya pilihan,” kata Sumardiansyah dalam Webinar ‘Penyederhanaan Kurikulum: Ambisi atau Solusi’, Jumat (25/9)

Menurut Sumardiansyah, hal itu yang ingin dicegah AGSI meski tak menyangkal pernyataan Kemendikbud yang tak ingin menghapus mapel sejarah. Mapel sejarah tetap ada dalam struktur penyederhanaan kurikulum.

“Kemendikbud benar, Nadiem benar. Tapi pelajaran sejarah digeser posisinya dan belum ada penjelasan yang jernih dari Kemendikbud,” ungkapnya.

Menurut Sumardiansyah, menggeser mapel sejarah bisa diamati dari upaya menjadikannya bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada jenjang SMA kelas X. Seharusnya mapel sejarah, begitu pun mapel dalam rumpun IPS lainnya, tetap berdiri sendiri.

“Seharusnya mapel berdiri sendiri secara leg specialis, dan ternyata sejarah menjadi bagian IPS di kelas X,” katanya.

AGSI sendiri sejak awal tak pernah menyatakan pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum, melainkan digeser perannya. Namun, hingga saat ini Kemendikbud belum bisa menjelaskan alasan mengenai rencana menggeser posisi mapel sejarah di tingkat SMA.

“Kami juga menuntut agar mapel sejarah jangan direduksi menjadi IPS di jenjang menengah atas. Implikasinya bukan hanya (mapel) sejarah, tapi sosiologi, geografi juga sama,” pungkasnya.

(HY)

Channel9.id – Jakarta. Merasa ditipu, tersangka Djoko Tjandra melalui kuasa hukumnya berencana melaporkan terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan tersangka Andi Irfan Jaya terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan ke Kepolisian.

Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Krisna Mukti menyampaikan kliennya merasa telah ditipu sebesar US$500.000 oleh keduanya tentang pembuatan fatwa Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu diperlukan supaya Djoko tidak dieksekusi oleh eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Uang sebesar US$500.000 tersebut hanya uang muka untuk mengurus fatwa MA. Kemudian setelah uang itu dikirim ke Andi Irfan Jaya, kliennya baru menerima action plan yang akan dijalankan Andi Irfan Jaya dan Pinangki Sirna Malasari terkait fatwa MA.

“Kemudian, setelah dilihat action plan-nya itu Pak Djoko tidak setuju dan ditolak. Kemudian dikirim ke Anita Kolopaking dan bilang kalau ini penipuan. Kami sedang pertimbangkan untuk melaporkan hal ini,” katanya, Jumat (25/9).

Krisna menyampaikan, peran tersangka Andi Irfan Jaya dalam kasus ini adalah sebagai konsultan hukum kliennya. Menurut Krisna, Andi Irfan Jaya minta uang sebesar US$1 juta untuk jasa konsultasi dan keberhasilan action plan tersebut.

“Pak, kalau sepakat kami sebagai konsultannya dengan fee sekian (US$1 juta), saya minta 50 persen dulu,” kata Krisna menirukan bahasa Andi Irfan Jaya saat melobi Djoko Tjandra di salah satu restoran mewah di Jakarta.

Sekedar informasi, Djoko Tjandra telah diperiksa tim penyidik Kejagung sebagai saksi untuk tersangka Andi Irfan Jaya di Gedung Bundar pada Kamis 24 September 2020. Djoko Tjandra dicecar sebanyak 25 pertanyaan oleh tim penyidik berkaitan dengan action plan yang dibuat tersangka Andi Irfan Jaya.

(HY)

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta kalangan pengusaha mendukung kebijakan perpajangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperketat hingga 11 Oktober 2020. “Bagi dunia usaha tidak ada pilihan, bahwa kami harus menerima dan melaksanakan aturan main PSBB sekalipun membatasi ruang gerak operasional usaha,” ujarnya, Jumat, 25 September 2020.

Menurut Sarman, perpanjangan PSBB memberatkan kalangan pengusaha, karena omset bakal turun 80 persen, arus kas tertekan dan biaya operasional naik. Namun, semua beban itu merupakan risiko yang ditanggung akibat pandemi Covid-19.

Sarman berharap PSBB kali ini menjadi yang terakhir. Sebab pandemi berkepanjangan akan memunculkan berbagai masalah. “Seperti PHK bertambah, banyak UMKM tutup, angka kemiskinan bertambah dan munculnya berbagai masalah sosial,” ujarnya.

Para pengusaha, kata dia, tidak khawatir dengan resesi ekonomi. Alasannya, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan dapat membaik jika Covid-19 dapat segera teratasi. Sebaliknya pandemi berkepanjangan membuat pengusaha was-was dan tak pasti melakukan usaha.