Connect with us

Hot Topic

IPW: Ada Pihak Manfaatkan Polemik PSBB Untuk Membuat Kekacauan

Published

on

Channel9.id- Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) menilai, ada pihak-pihak yang memanfaatkan polemik PSBB untuk membuat kekacauan di masa pandemi Covid-19. Pihak tersebut bertujuan menggulingkan kedudukan Jokowi sebagai presiden.

“Munculnya polemik terhadap keputusan PSBB yang dikeluarkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah hal wajar. Apalagi secara politik Anies memang berseberangan dengan Presiden Jokowi, sehingga sangat wajar jika ada pihak-pihak yang hendak mengadu domba untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid 19 ini,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Senin (14/9).

“Apalagi perekonomian nasional memang lagi memburuk dan lapangan pekerjaan makin sulit karena PHK kian meluas di tengah pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan. Artinya, ancaman gangguan sosial menganga di depan mata, di tengah kebingungan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Baca juga: Polri Siap Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Karena itu, Neta meminta TNI Polri yang berada di garda terdepan dalam melakukan operasi yustisi PSBB tahap kedua di Jakarta, senantiasa bersikap arif. Lantaran, tujuan operasi yustisi supaya masyarakat disiplin dan penyebaran wabah Covid 19 bisa dicegah.

“Tapi aparat TNI Polri di lapangan perlu cermat melihat perkembangan psikologis masyarakat yang sudah berbulan bulan terlilit situasi pandemi Covid-19. Memang, dalam mengamankan PSBB aparatur TNI Polri harus bersikap tegas. Namun tetap harus dalam koridor kebangsaan agar tidak muncul benturan dengan masyarakat dimana masyarakat saat ini dalam kondisi tensi tinggi akibat berbagai kesulitan yang melilitnya,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Neta, TNI polri sudah punya pengalaman dalam mengamankan Jakarta pada PSBB sebelumnya. Sehingga tentu tidak ada masalah ketika mulai Senin ini aparat TNI polri melakukan operasi yustisi ke perkantoran pada new PSBB Anies kali ini.

“Hanya aparatur TNI-Polri tetap perlu mengingat bahwa PSBB kali ini sangat berbeda dengan PSBB sebelumnya. Saat ini tensi masyarakat dalam tegangan tinggi dan secara psikologis masyarakat lebih nekat karena berbagai kesulitan tanpa henti terus melilitnya,” ujarnya.

Dalam kondisi ini gesekan sosial lebih mudah terpicu. Sebab itu TNI-Polri perlu juga meminta jaminan dari Anies bahwa distribusi bantuan sosial ke masyarakat harus lancar dan tidak terkendala apa pun.

Jangan sampai PSBB ini semua aktivitas masyarakat dibatasi tapi masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup karena bansos tidak diatur dan tidak diterima masyarakat, akhirnya yg terjadi adalah amuk massal.

“PSBB adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran wabah Covid 19 tapi jgn sampai akibat new PSBB masyarakat Jakarta kesulitan untuk bertahan hidup. Sebab sebagian besar warga Jakarta adalah pekerja lepas yang tidak punya pekerjaan tetap dan masalah kehidupan sosial mereka sangat berpotensi menjadi gesekan yg bisa menjadi gangguan Kamtibmas,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Said Didu: Ada Kesamaan Skandal Jiwasraya dan Bank Century

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyatakan ada kesamaan yang terjadi antara kasus Jiwasraya dengan Bank Century. Menurut Didu, keduanya sama-sama terjadi menjelang pemilihan presiden. Kasus Bank Century terjadi pada 2009, sedangkan kasus Jiwasyara terjadi pada 2016-2019.

“Perampokan Jiwasraya maupun Bank Century terkait dengan kekuasaan. Jadi penyertaan modal negara ini bukan untuk menyelamatkan Jiwasyara tetapi untuk menutupi perampokan yang terjadi menjelang pilpres 2019,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Hersubeno Arief pada Selasa (22/09).

Baca juga: Jiwasraya Rugikan Negara 168 T, pakar Hukum: Ada Itikad Jahat 

Didu menilai, perampokan terhadap Jiwasraya ini jauh lebih rumit ketimbang perampokan terhadap Bank Century, karena dalam kasus Bank Century perampoknya terfokus.

Ia lantas menyebut, penyertaan modal negara (PMN) dalam kasus perampokan Jiwasraya merupakan sebuah tindakan yang salah.

“Mengambilalih terhadap perampokan itu sangat salah. Dan Jiwasraya ini jelas dirampok. Tapi negara mengambil alih untuk menyelamatkannya melalui penyertaan modal negara,” ucapnya.

Dalam dunia perbankan, kata Didu, penyertaan modal negara itu disebut dengan bail out. Karena itu, kasus yang terjadi dengan Jiwasraya itu sama seperti kasus yang menimpa Bank Century.

Didu pun menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai orang yang bertanggung jawab. “Orang yang melakukannya juga sama, yaitu Sri Mulyani. Dan itu perlu diwaspadai,” tandasnya.

Sri Mulyani, kata Didu, akan menggelontorkan dana sebesar Rp20 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya.

Ia mempertanyakan sikap Sri Mulyani yang begitu mudah menggelontorkan dana besar untuk menambal perusahaan yang dirampok.

Didi pun membandingkan dengan sikap Sri Mulyani pada tahun 2007. Saat itu, ucap dia, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menolak permintaan penanaman modal negara (PMN) dari Jiwasraya sebesar Rp3 triliun.

 

 

Continue Reading

Hot Topic

Tersangka Penyerang Polsek Ciracas Jadi 66 Orang

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Puspom TNI menyampaikan, ada 66 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Jumlah ini bertambah 1 orang setelah sebelumnya ditetapkan sebanyak 65 tersangka.

“Dengan demikian, total jumlah tersangka kasus menjadi sebanyak 66 anggota TNI, terdiri dari 58 orang dari TNI Angkatan Darat, 7 orang dari TNI Angkatan Laut dan 1 orang dari TNI Angkatan Udara,” kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Letjen TNU Dodik Wijanarko dalam konferensi pers, Rabu (23/9).

Dodik menyampaikan, penetapan puluhan tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan tim sejak Selasa (15/9) hingga Rabu (23/9) ini. Hingga saat ini, Puspom TNI bersama Puspom TNI Angkatan Laut dan Puspom TNI Angkatan Udara, terus melakukan penyelidikan terhadap kasus pengrusakan Mapolsek Ciracas.

“Proses penyelidikan ini belum selesai, karena sampai hari ini masih mencari tau siapa yang membawa senjata. Saat ini kami sedang menelusuri nama dan kesatuannya,’’ pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Polda Metro Jaya Bongkar Praktek Aborsi, 10 Orang Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id- Jakarta. Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktek aborsi di salah satu klinik di Jalan Percetakan Negara 3, Johar Baru, Jakarta Pusat. Adapun 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, peran mereka berbeda-beda saat aborsi. Bahkan, salah satu pelaku ada yang berprofesi sebagai dokter.

“Yang pertama LA, pemilik klinik, kemudian inisial DK (30) ini laki-laki, LA perempuan ya, ini adalah dokter, yang tugasnya perannya adalah sebagai penindakan aborsi,” kada Yusri, Rabu (23/9).

Pelaku inisial NA berperan sebagai registrasi pasien yang datang ke klinik dan juga merangkap sebagai kasir. Selanjutnya, ada tersangka MM perannya adalah USG orang yang ingin melakukan aborsi di klinik tempat kerjanya. Lalu, YA (51) membantu dokter melakukan aborsi, RA sebagai penjaga di klinik tersebut, selanjutnya tersangka LL juga membantu di ruangan tindakan aborsi di dalam klinik.

“Ada juga tersangka berinisial ED ini bertugas sebagai cleaning servis, ada SM melayani pasien, RS pasien aborsi pada saat kita amankan. Semuanya ini berawal dari informasi masyarakat yang kita terima bahwa ada 1 klinik yang sering melakukan aborsi dan cukup lama,” ujarnya.

Yusri menjelaskan, pada 2002 sampai 2004 klinik pernah buka, tapi karena pelanggannya terus menurun kemudian ditutup. Pada 2017 kemarin klinik ini kembali buka untuk melayani Aborsi.

“Yang setiap hari dilakukan praktek, kecuali hari Minggu, yang dari jam 7 pagi sampai 1 siang, ya,” kata Yusri.

Selama 3 tahun beroperasi, sudah sebanyak 32 lebih janin yang dibuang ke dalam closed. Sebab, setiap harinya klinik ini bisa menggugurkan janin sebanyak 4 sampai 6 pasien.

Klinik ini membuka pelayanan melakui website dengan naman klinikaborsiresmi.com. Polisi bakal menggandeng Kominfo untuk melaksanakan patroli Cyber guna mengungkap klinik lainnya.

“Ya karena ini sangat terbuka sekali di website tersebut. Kemudian di media sosialnya bisa menawarkan aborsi dengan biaya yang ada,” ujarnya.

Yusri menyampaikan, biaya yang ditawarkan sekitar Rp 2 juta perorang dan janin yang bisa digugurkan juga terbatas hanya berusia 2 Minggu. Namun ketika janin berusia 5 Minggu dokter ini meminta uang sebesar Rp 4 juta.

Dalam sehari, klinik ini mendapatkan keuntungan dari praktek aborsi ilegal sebesar Rp 10 juta. Kemudian pembagianya 40 persen untuk dokter, 40 persen pemilik dan 20 persen untuk pegawai dan lainnya.

“Pegawainya dibayar Rp 250 ribu sehari. Tetapi Minggu tutup. Kalau kita hitung total dari 2017, kita kalikan kalau kita hitung berapa keuntungan yang diraup, itu ada sekitar Rp10 miliar lebih. Dihitung dari 2017, ada 32.760 janin yang sudah digugurkan. Ini yang sudah kita hitung, masih kita dalami lagi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC