Connect with us

Nasional

PSBB Diberlakukan Hari Ini, Perhatikan Poin-poin Ini

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konperensi pers

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tentang PSBB versi ketat hari ini. Berikut ini 8 poin terkait PSBB ketat yang perlu disimak.

Anies mulanya menjelaskan bahwa Pergub terkait PSBB ketat diterbitkan pada 13 September. Namun, baru diberlakukan hari ini, 14 September.

“Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 ditetapkan hari ini, 13 September, tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 33,” ujar Anies dalam konferensi persnya di Balai Kota, Minggu (13/09/2020).

Baca juga: PSBB Jakarta, Sekolah Hingga Kawasan Wisata Dilarang Buka

Anies mengatakan pergub ini nantinya akan menjadi salah satu landasan dalam penerapan PSBB. Anies menuturkan pengelolaan PSBB di Jakarta diatur dalam tiga pergub. Dia menegaskan PSBB yang lebih ketat daripada PSBB transisi ini berlaku mulai hari ini. “Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang akan mulai dilaksanakan 14 September,” kata Anies.

Berikut ini poin-poin PSBB versi ketat yang mulai berlaku hari ini:

  1. Kapasitas Kantor 25%, 11 Sektor Boleh 50%

Anies menegaskan kapasitas perkantoran di DKI Jakarta, baik pemerintah maupun swasta, untuk dua pekan ke depan diatur sebesar 25 persen. Bilamana ditemukan ada kasus positif virus Corona baru (COVID-19), gedung perkantoran itu akan ditutup setidaknya selama tiga hari.

Namun aturan itu, disebut Anies, bisa dikesampingkan untuk sektor tertentu, seperti kebencanaan dan penegakan hukum. Nantinya, menurut Anies, aturan yang lebih rinci tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020.

Aturan yang sama, disebut Anies, berlaku pula untuk perkantoran swasta. Sedangkan untuk pasar dan pusat perbelanjaan serta 11 sektor esensial, disebut Anies, berlaku kapasitas 50 persen.

  1. Ojol Boleh Angkut Penumpang

Berbeda dengan saat awal Corona, ojek online (ojol) boleh mengangkut penumpang dan barang saat PSBB. Ojol diwajibkan menjaga protokol kesehatan.

  1. Selain Keluarga, Kendaraan Pribadi Maksimal 2 Orang Sebaris

Kendaraan pribadi hanya boleh mengangkut maksimal satu baris mobil diisi dua orang. Namun aturan ini tidak berlaku jika seluruh penumpang mobil satu tempat tinggal.

Selain itu, Anies meniadakan ganjil-genap selama PSBB total. Belum diketahui sampai kapan Pemprov meniadakan ganjil

  1. Kerumunan

Anies menegaskan kerumunan di DKI Jakarta tidak boleh lebih dari lima orang. Warga diimbau tetap di rumah.

  1. Institusi Pendidikan hingga Sarana Olahraga Tutup

Selama PSBB kembali diperketat, tempat-tempat berikut ini harus ditutup secara penuh:
-Sekolah dan institusi pendidikan
-Kawasan pariwisata dan taman rekreasi
-Taman kota dan RPTRA
-Sarana olahraga publik (olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah)
-Tempat resepsi pernikahan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil

  1. Restoran hingga Tempat Ibadah Boleh Buka dengan Catatan

Tempat-tempat berikut ini dapat beroperasi dengan kondisi tertentu:
-Restoran, rumah makan, kafe hanya menerima pesan antar/bawa pulang. (Tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat)
-Tempat ibadah di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga setempat dapat beroperasi (Tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, misal: masjid raya, dan tempat ibadah yang berada di wilayah zona merah ditutup sementara)

  1. Mobilitas Warga Dikurangi

Mobilitas warga akan dikurangi dengan pengendalian transportasi publik:
-Pengendalian TransJakarta, MRT, LRT, KRL CommuterLine, taksi, angkot dan kapal penumpang.
-Dilakukan pembatasan kapasitas, pengurangan frekuensi layanan dan armada.
-Pengurangan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas normal.
-Diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020.
-Akan diatur secara detail teknis melalui SK Kadishub.

  1. Pemberian Bansos Tetap Berjalan

Pemberian bantuan sosial terus diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun. Penerima bantuan sosial adalah warga rentan dan kurang mampu sesuai data Kemensos dan Dinsos yang selama ini telah menerima bantuan sosial.

Penerima ditentukan berdasarkan keputusan gubernur. Bantuan sosial berbentuk bahan kebutuhan pokok akan terus diberikan secara periodik kepada 2.460.203 keluarga rentan di DKI Jakarta hingga Desember 2020. Pembiayaan bantuan sosial dilakukan melalui APBN, APBD dan/atau sumber lainnya. Bantuan sosial didistribusikan melalui PD Pasar Jaya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Surat Nikah dan Cerai Soekarno Dijual, Sejarawan: Itu Harta Karun Bangsa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sejarawan Andi Achdian angkat suara terkait surat nikah dan surat cerai Soekarno dan Inggit Ganarsih yang akan dijual di online shop. Menurut Andi, negara harus mengupayakan agar surat-surat tersebut ada di tangan negara karena merupakan harta karun kekayaan bangsa Indonesia.

“Saya kira negara harus turut serta menyelamatkan warisan itu, memberikan kompensasi yang layak bagi yang menyimpannya. Intinya harus bernegosiasi dengan yang menyimpan,” ujar Andi lewat sambungan telepon kepada channel9, Jumat (25/09).

Andi mengatakan, pengambilalihan surat-surat tersebut telah diamanatkan lewat UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kerasipan dan UU No 11 2010 tentang Cagar Budaya.

“Di negara lain pun sama, seperti di Amerika Serikat, surat-surat pejuangnya John Adam serta istrinya itu diamankan oleh pemerintah. Karena hal tersebut merupakan upaya memperkaya cerita seorang yang berperan besar bagi negara,” jelas Andi.

Senada dengan Andi, peneliti sejarah Satriono Priyo mengatakan agar Lembaga Arsip Nasional bisa menyimpan barang berharga tersebut. Sebab, jika surat nikah dan  cerai itu otentik tentu sangat berharga dimiliki negara.

“Yang tahu perceraian Inggit dan Soekarno kan Bung Hatta, tapi dia sudah meninggal. Maka sangat penting sekali dokomen itu,” ujarnya.

Baru baru ini, sebuah akun online shop di Instagram bikin heboh. Akun itu menawarkan surat nikah dan surat cerai pahlawan kemerdekaan Soekarno dengan Inggit Garnasih.

Surat nikah dan surat cerai Bung Karno dan Inggit itu ditawarkan kepada pembeli lewat akun @popstoreindo. Toko yang memiliki tagline kami menjual kejutan itu memiliki alamat di Bandung.

Pada Rabu (23/9/2020), @popsotoreindo mengunggah foto dan keterangan yang bikin warganet berpolemik. Akun itu menawarkan barang yang disebut bernilai sejarah.

“Seorang bapak di Bandung menawarkan Surat Nikah dan Suat Cerai Asli Presiden pertama RI:Ir Soekarno & Ibu Inggit Garnasih. Beliau ternyata cucunya Ibu Inggit.”

“Saya kaget pas baca dokumen sangat bersejarah ini. Baru tahu juga yang jadi saksi cerainya Bung Karno dan Bu Inggit adalah Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantara & KH. Mas Mansoer.”

“Bisa dicek di Wikipedia, Ir Soekarno menikah dengan Ibu Inggit Garnasih pada 24 Maret 1923 (Soerat Keterangan Kawin no. 1138), persis sama, kan?”

“Yang minat serius PM saya aja langsung dan cek barang ke rumah.”

Akun tersebut komplit menyebut nomor telepon yang bisa dihubungi untuk melakukan transaksi.

Oleh follower, postingan itu ditanggapi beragam. Ada sebagian yang menyayangkan tawaran penjualan itu, sebagian lain menyebut sah-sah saja.

Netizen yang kontra menilai surat-surat tersebut seharusnya disimpan di museum. Sementara itu, warganet yang menyilakan surat itu dimiliki kolektor pribadi menyebut surat itu sebagai surat pribadi, tidak berhubungan dengan kepentingan negara.

Unggahan itu juga menjadi ramai di Twitter. Sejumlah netizen tangkapan layar dari Instagram dan menyinggung akun milik pemerhati sejarah.

IG

Continue Reading

Nasional

Pertama Kali, Jokowi Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai Sacara Virtual

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai. Peresmian untuk pertama kalinya dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 25 September 2020.

“Alhamdulillah, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer dengan biaya Rp12,18 triliun telah selesai, dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun masyarakat yang melintasi Pulau Sumatera,” ujarnya yang tampak mengenakan helm dan rompi sebagaimana yang biasa dikenakan dalam peresmian secara luring.

Baca juga: Presiden Akan Resmikan Sibanceh, Ruas Tol Pertama di Aceh

Ruas tol tersebut merupakan jalan tol pertama di Provinsi Riau yang terdiri atas 6 seksi dan mulai dibangun sejak pertengahan 2017 lalu. Dengan adanya jalan tol tersebut konektivitas antara ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai dapat meningkat sekaligus mendukung tumbuhnya industri dan sentra ekonomi di wilayah itu.

“Saya mendapat laporan bahwa keberadaan jalan tol ini sudah mengundang minat investasi untuk mengembangkan usaha di sekitar jalur tol ini seperti membangun kawasan industri, mengembangkan perumahan, dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang akan membuka lapangan pekerjaan,” kata Jokowi.

Tol tersebut juga merupakan bagian dari jalan tol trans-Sumatera yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Keseluruhan trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.987 kilometer nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh yang diharapkan secara langsung maupun tidak langsung juga turut meningkatkan perekonomian di seluruh Pulau Sumatera.

“Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru ini tentu akan meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak bagi anak-anak muda kita,” jelas Jokowi.

“Minat investor untuk ikut mendukung pengembangan daerah seperti ini harus direspons dengan cepat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bisa mendapat manfaat yang lebih banyak dari keberadaan infrastruktur yang dibangun pemerintah,” sambungnya.

Selain itu, tol Pekanbaru-Dumai juga merupakan tol yang unik dan istimewa karena memiliki lima lintas bawah (underpass) atau terowongan untuk perlintasan satwa khususnya gajah. Area pembangunan jalan tol tersebut memang bersinggungan dengan kawasan suaka margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil yang menjadi habitat gajah sumatera.

Dibangunnya lintas bawah yang tepatnya berlokasi di seksi 4 jalan tol yang menghubungkan Kandis Utara dan Duri Selatan tersebut dimaksudkan agar habitat gajah yang ada di sana tidak terganggu dan tetap terpelihara sekaligus memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan.

“Saya titip kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat Pekanbaru-Dumai agar memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya. Jadikan modal untuk mengembangkan lebih banyak lagi peluang usaha dan sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Dear Paslon, Rapat Umum Dilarang dalam Kampanye Pilkada 2020

Published

on

By

Oleh: Reza Fahlevi*

Channel9.id-Jakarta. Parade pelanggaran protokol kesehatan sejumlah pasangan calon (Paslon) Kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 saat pendaftaran ke KPU menjadi bahan evaluasi para pemangku kebijakan.

KPU RI, atas usulan Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI, untuk memperbaiki Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur aturan main dalam Pilkasa 2020. Salah satu regulasi yang diperbaiki ialah metode kampanye, yakni Paslon, partai politik dan tim sukses tidak diperbolehkan sama sekali menggelar kampanye dalam bentuk Rapat Umum atau bentuk kampanye lain sejenis yang berpotensi mengumpulkan kerumunan massa.

Hal tersebut sesuai Pasal 88C pada PKPU 13 Tahun 2020, yang berbunyi: Bahwa “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: a. rapat umum; b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; d. perlombaan; e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menegaskan, penyelenggaraan rapat umum pada masa kampanye dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 tidak diperkenankan.

Menurut Benni, ketentuan itu diatur secara tegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Rapat umum dilarang, dengan demikian kampanye via daring (online) mesti didorong,” tegas Benni.

Lebih lanjut, Benni menjelaskan, melalui revisi ini ketentuan pada Pasal 63 yang semula membolehkan pelaksanaan rapat umum diubah, sehingga Pasal 63 pada PKPU 13 Tahun 2020 berbunyi, “Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.”

Mantan Direktur di Ditjen Bina Pemerintahan Desa itu menjelaskan bagi daerah yang tidak bisa mengakses atau di luar jangkauan media sosial dan media daring dapat memanfaat pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilakukan dalam ruangan atau gedung dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan Covid-19.

 

Menurutnya, para Paslon yang daerahnya memiliki keterbatasan jaringan internet, bisa memanfaatkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog yang dilakukan dalam ruangan atau gedung yang dihadiri peserta secara keseluruhan maksimal 50 orang dan memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak paling kurang 1 meter. Selain itu, para peserta kampanye harus menggunakan APD paling kurang berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu; menyediakan sarana sanitasi fasilitas cuci tangan dengan perlengkapannya dan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan lainnya.

Kemendagri meminta agar PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang baru saja diterbitkan KPU pada Rabu (23/9), harus benar-benar dipatuhi dan dijalankan dengan konsisten oleh seluruh pihak, terutama para paslon, partai politik pengusung, tim sukses, dan seluruh pendukung di daerah.

Karena aturan tersebut adalah upaya serius dari pihak penyelenggara bersama pemerintah dan DPR untuk mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang aman dari Covid-19 dan tidak menjadi kluster penyebaran.

Sebelumnya, dalam PKPU No.10/2020 yang mengizinkan menggelar konser musik dalam rangka kampanye Pilkada 2020 telah meresahkan banyak pihak. Salah satunya dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang akhirnya mengusulkan KPU untuk memperbaiki PKPU-nya.

Sebagai informasi, sesuai PKPU terbaru, yang diperbolehkan dalam Pilkada 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PKPU 13/2020:

Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka dan dialog;

c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;

f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara larangan dan sanksi Pilkada 2020 menurut PKPU No.13/2020, jika partai politik, pasangan calon kepala daerah atau tim kampanye melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 88C Ayat (2) PKPU 13/2020.

Sanksi bisa berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Namun, apabila peringatan tertulis tak diindahkan, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota berhak melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, jadi buat para Paslon Kandidat, Parpol, dan Timsesnya yang masih pada mbalelo, nakal dan tidak taat aturan protokol kesehatan sesuai PKPU No.13/2020, maka berlaku penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas, dimana dalam PKPU itu didasarkan sesuai dengan sejumlah UU yang bersinggungan dengan Pilkada maupun pandemi Covid-19.

Sekali lagi penulis kutip ulang Pasal 88A, Ayat (3): Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, sesuai aturan Perundang-Undangan, berlaku secara hukum sesuai sara Mendagri Tito Karnavian ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3) dan  UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular khususnya Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93.

Saran lain dari Mendagri terkait penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada, yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dilakukan bagi pihak yang melanggar protokol kesehatan selama penyelenggaraan pilkada. Pasal KUHP yang bisa digunakan ialah pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218 KUHP yang pada intinya apabila melakukan perlawanan dan tidak berkenan dibubarkan saat berkerumun, dapat dikenakan sanksi pidana.

Jadi, jelas ya tidak ada satu pun pemerintah  di dunia ini yang ingin mengorbankan rakyatnya.

Nah, jangan lagi ada narasi Pilkada hanya akan menjadikan rakyat sebagai korban karena Pilkada berpotensi menjadi kluster penyebaran Covid-19. Karena, dengan sejumlah aturan dan regulasi yang sudah diformulasikan bersama antara DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu, hal tersebut merupakan perwujudan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

*Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC