Channel9.id – Jakarta. Mahendra Dito Sampurna alias Dito Mahendra melalui kuasa hukumnya mengajukan nota keberatan atau eksepsi dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Dito meminta majelis hakim membebaskannya dari tahanan serta memulihkan nama baiknya.
“Agar terdakwa Mahendra Dito segera dilepaskan dari tahanan. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa Mahendra Dito. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak,” kata Kuasa hukum Dito, Boris Tampubolon dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).
Boris menyatakan dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) tidak jelas karena tidak meluruskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus menyampaikan dengan uraian perbuatan hukum.
Ia juga berpendapat cara perolehan alat bukti dalam perkara ini tidak sah karena dilakukan secara sembrono. Selain itu, dalam eksepsinya, Dito menyebut saksi-saksi yang diperiksa tanpa ada surat panggilan yang sah.
Boris menyampaikan kliennya tak punya niat menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan kejahatan. Ia menuturkan Dito adalah seorang pengusaha yang juga memiliki hobi menembak.
“Majelis hakim, kami juga mau menyampaikan salah satu hal yang prinsip dan sangat penting di persidangan ini bahwa klien kami ini adalah seorang pengusaha yang bekerja secara baik, yang sejak lama bertahun-tahun dan memiliki hobi olahraga menembak. Dia juga telah Perbakin,” kata Boris.
“Tidak ada niat jahat untuk melakukan kejahatan, membuat pemberontakan atau turut kegiatan-kegiatan teroris atau kegiatan jahat lainnya dengan senjata tersebut. Senjata tersebut murni karena hobi terdakwa dan digunakan pada tempatnya seperti di lapangan tembak sipil, lapangan tembak TNI, dan juga juga lapangan tembak Polri,” imbuhnya.
Dia mengatakan senpi itu murni digunakan Dito untuk kegiatan menembak. Dia menyebutkan pihak kepolisian juga telah menjelaskan jika senpi itu bukan senjata teroris.
“Senjata-senjata ini juga bukan senjata teroris, saksi-saksi dari kepolisan juga menjelaskan itu bukan senjata teroris,” ujarnya.
JPU meminta waktu selama satu pekan kepada majelis hakim untuk menanggapi eksepsi tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada 29 Januari 2024.
Dalam perkara ini, JPU mendakwa Dito atas kepemilikan senjata ilegal. Penemuan senjata berawal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah kediaman Dito di Jakarta Selatan pada 13 Maret 2023 terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.
KPK menemukan 15 unit senjata, peluru tajam untuk senapan laras panjang dan sejumlah peluru tajam 9 mm untuk senjata jenis pistol serta ada peluru kecil untuk Pistol S & W di satu ruangan kerja Dito.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan bersama Polri, 9 dari 15 senjata api yang ada di rumah Dito tidak memiliki izin.
Sembilan senjata ilegal tersebut adalah 1 pucuk Pistol Glock 17, 1 pucuk Revolver S&W;, 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev, 1 pucuk Pistol Angstatd Arms, dan 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP 5. Adapun sisanya berjenis senapan dengan rincian 1 pucuk Senapan Noveske Refleworks, 1 pucuk Senapan AK 101, 1 pucuk senapan Heckler & Koch G 36, dan 1 pucuk senapan angin Walther.
Penyidik juga menemukan 2.157 butir peluru. Jaksa mengatakan 9 senpi ilegal dan 2.157 butir peluru itu masih aktif dan dapat berfungsi.
Penggeledahan kembali dilakukan saat Dito menjadi buron. Penyidik lalu menemukan 1 senjata api jenis pistol dan 2 airsoft gun di kediaman Dito di Canggu, Bali.
Jaksa menyakini Dito melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah ‘Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen’ (Stbl.1948 No 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948.
Baca juga: Dito Mahendra Tiba di Bareskrim dengan Rompi Tersangka dan Tangan Terborgol
HT
