Channel9.id – Jakarta. Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema A menilai, Mendikbud Nadiem Makarim terlalu eksklusif dalam membuat kebijakan. Nadiem belum terbuka dalam membuat kebijakan bersama pemangku kepentingan lainnya.
“Salah satunya dengan Pemerintah daerah, yang akibatnya banyak kebijakan yang tidak sinkron antara peraturan yang dikeluarkan pusat dengan implementasinya di daerah,” kata Doni dalam Webinar, Selasa, (7/7).
Menurut Doni, Mendkibud seharusnya mendengarkan banyak pihak, tak hanya tim Kemendikbud.
“Karena saat ini saja terbukti, implentasi dari kebijakan yang dikeluarkan Nadiem seperti pembejalaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini belum diimplementasikan dengan baik. PJJ dan lain lain masih amburadul,” ujarnya.
Terlebih, muncul berbagai wacana, salah satunya nomenklatur pendidikan agama yang dilebur ke dalam mata pelajaran lain dalam evaluasi Kurikulum 2013.
“Sebenarnya itu bisa didialogkan, perlu keterbukaan. Pendidikan urusan bangsa, enggak bisa sendiri-sendiri. Jadi tetap perlu kerja sama dengan orang-orang yang relevan, lembaga-lembaga yang relevan, akademisi, dan lain-lain,” katanya.
Karena itu, Nadiem perlu memperbaiki komunikasinya, supaya masukan dari berbagai pihak bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Termasuk pengambilan kebijakan pendidikan yang memang sangat strategis,” katanya.
(HY)
