Connect with us

Ekbis

Dampak Pandemi Covid-19, Garuda Terancam Bangkrut

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama Maskapai Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebut sinyal kebangkrutan maskapai nasional akibat pandemi COVID-19 yang sudah dialami lebih dulu oleh maskapai di sejumlah negara.

“Bapak Ibu mengetahui juga banyak maskapai yang menyatakan kebangkrutan. Di dekat kita ada Thai Airways. Jadi enggak usah terlalu kaget kalau dalam waktu dekat ada maskapai di Indonesia yang tidak tahan lagi,” kata Irfan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (07/07).

Pernyataan tersebut menanggapi usulan diskon yang dinilai tidak mungkin diberikan lagi karena maskapai kondisi keuangan maskapai sendiri sudah terpuruk akibat pembatasan penumpang selama pandemi COVID-19.

“Betul penting untuk memperoleh harga murah, tapi mohon dipahami hari ini industri penerbangan mengalami pukulan yang sangat besar, kita jumlah penumpang tinggal 10 persen. Kalau diminta diskon lagi harga yang rendah mungkin klasifikasi kita sebentar lagi menjadi makin sulit,” katanya.

Salah satu sektor yang erat kaitannya dengan industri penerbangan adalah sektor pariwisata di mana maskapai Garuda sendiri kehilangan penumpang wisatawan mancanegara (wisman) dari sejumlah negara penyumbang terbesar wisman, salah satunya Australia.

Namun, Australia sudah memberlakukan pelarangan bagi warganya untuk bepergian hingga akhir tahun, termasuk ke Bali.

Irfan menyebut, jumlah wisman turun drastis akibat pandemi COVID-19 sebesar 87 persen di April 2020 dan semakin anjlok menjadi 90 persen di Mei 2020.

“Kita berharap pariwisata ini mulai meningkat di bulan Juli 2020 ini, namun kami saksikan ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam ‘recovery’ (pemulihan) pariwsata ini. Ini kerja sama penting. Karena begitu industri ini pulih, pariwisata akan pulih dengan cepat,” katanya.

Untuk itu, Irfan mengatakan pihaknya berfokus pada wisatawan dalam negeri dan mengupayakan agar masyarakat kembali percaya diri untuk melakukan penerbangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat meskipun berdampak ke pendapatan.

“Jadi, Garuda dan teman-teman di industri operator penerbangan, fokus memastikan new normal dalam pesawat karena penting meningkatkan ‘confidence’ masyarakat untuk berpergian. garuda menekankan sekali soal ini. Kita fokus sekali ke ‘physical distancing’. walaupun kita tahu dari sisi operasi dan pendapatan ini punya pengaruh yang besar. Tapi, buat kami lebih penting lagi yakinkan publik yakin terbang lagi sehingga pulih dari industri lebih cepat,” ujarnya.

Upaya kedua yang dilakukan, yakni kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan promosi.

“Jadi kita akan ‘raise teaser’ kembali ke Bali. kedua mendorong masyarkaat indonesia, apabila memutuskan untuk berlibur lagi, berlibur lah di indonesia saja,” imbuhnya.

Irfan menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan operator bandara, yakni PT Angkasa Pura I an II serta Kementerian BUMN untuk menginisiasi membuat holding aviasi.

“Di mana AP I dan AP II Garuda Pelita digabungkan jadi satu digabungkan jadi satu mempermudah aksi-aksi peningkatan pariwisata satu pintu. Bisa berharap situasi seperti Dubai maupun Qatar dengan kerja sama ‘stakeholders’ holing aviasi,” pungkasnya, seperti dikutip Antaranews.com. (IG)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

DFW Indonesia Kepada LBP: Fokus Program di Pesisir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan.

Sementara itu, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri KP Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan agar fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.

“Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu,” kata Arif, Jumat (27/11).

Dia mengatakan, sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha dimasa krisis seperti saat ini.
Sayangya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh.

“Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan Sept 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan,” tutur Abdi.

Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.

Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” ujar Abdi.

Oleh karena itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

“PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistim Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan” kata Abdi.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin meminta presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP.

“Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif,” kata Arif.

Dia berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.

“Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat,” tandas Arif.

IG

 

Continue Reading

Ekbis

Turun Lagi, Logam Mulia Antam Dibanderol Rp951.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun menjelang akhir pekan. Logam mulia Antam diperdagangkan Rp951.000 per gram atau turun Rp2.000 perdagangan kemarin, Kamis (26/11).

Sementara itu, harga buy back atau beli kembali turun Rp3.000 menjadi Rp826.000 per gram.

Baca juga: Tak Bergerak, Emas Antam Dibanderol Rp953.000 

Berikut daftar harga emas Antam pada Jumat, 27 November 2020:

1 gram Rp 951.000

2 gram Rp 1.842.000

3 gram Rp 2.738.000

5 gram Rp 4.530.000

10 gram Rp 9.005.000

25 gram Rp 22.387.000

50 gram Rp 44.695.000

100 gram Rp 89.312.000

Continue Reading

Ekbis

KKP Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster

Published

on

By

Chanel9.id-Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat sementara ekspor benih lobster. Hal ini merupakan tindak lanjut atas penahanan Menteri Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghentian sementara ekspor benih lobster ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.22891/DJPTPI.130/XI/2020. Surat tertanggal 26 November ini diteken Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Baca juga: Resmi Ditahan, Edhy Prabowo Mundur Sebagai Menteri dan Waketum Gerindra 

“Bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL (benih bening lobster) dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan,” demikian tulis beleid tersebut, Kamis (26/11).

Penerbitan Surat Edaran itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hal ini juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhitung surat edaran ini ditetapkan.

Penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC