Connect with us

Politik

DPR Desak Kominfo Serius Lindungi Data Strategis Milik Negara

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi I DPR meminta pemerintah serius melindungi data-data strategis milik negara menyusul laporan adanya 10 kementerian/lembaga Indonesia yang dibobol oleh hacker asal China.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakaan serangan siber terhadap website dan dan sistem informasi Indonesia telah menyebabkan rawannya data strategis milik negara. Karena itu pengamanan dunia cyber juga harus dilakukan untuk melindungi data-data rakyat sehingga ada kepastian keamanan.

“Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (15/9).

Sukamta meyakini serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada di bidang ekonomi, kesehatan dan sosial. Oleh karenanya, komisi DPR RI yang membidangi pertahanan dan informatika ini meminta adanya evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.

“Pengamanan situs dan data di Indonesia harus diseriusi oleh pemerintah. Lakukan audit seluruh website dan sistem yang digunakan kementerian/lembaga, kemudian pembenahan sistem keamanan cyber, dan vulnerability test (uji kerentanan) secara berkala,” kata legislator Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Dia mengharapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Intelijen Negara (BIN) segera menindaklanjuti laporan pembobolan data tersebut.

“Bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN, Kominfo, serta BIN untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita karena bisa berdampak terhadap kesejahteraan dan keselamatan rakyat,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/9).

Dugaan pembobolan kementerian/lembaga Indonesia diberitakan The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group yang merupakan divisi riset ancaman siber milik Recorded Future. Pelaku pembobolan disebut sebagai kelompok hacker bernama Mustang Panda.

Baca juga: Kabar Diretas Hacker Cina, BIN: Server Kami Aman 

Menurut laporan itu, pembobolan sudah terjadi sejak bulan Maret 2021. Karena itu Sukamta menyoroti peran Kominfo sebagai kementerian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi negara.

“Kominfo seperti macan ompong, aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya,” ujarnya.

Sukamta menilai Kominfo harus lebih garang lagi dengan menunjukkan taringnya di bidang siber. Dia juga meminta Kominfo untuk tak hanya galak saat memblokir situs-situs porno, judi, penipuan dan SARA, tapi juga tegas menghalau serangan siber yang akan merugikan rakyat.

“Kominfo harus bisa memberikan bukti perlindungan data-data milik rakyat dari serangan hacker,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Polemik Status Tersangka Azis Syamsuddin, DPR: Jangan Berandai-andai

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat agar tak berspekulasi terkait status Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus suap. Dasco menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi belum menetapkan status Azis Syamsuddin.

“Jangan kita berandai andai kalau belum ditetapkan ya jangan bilang ditetapkan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 24 September 2021.

Politikus Partai Gerindra itu pun enggan mengomentari terlalu jauh terkait polemik tersebut.
“Itu (isu penetapan tersangka Azis) tanya aja ke KPK benar atau engga karna yang seperti ini kan hanya KPK yang tahu,” katanya.

Baca juga: KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka

Dasco juga tak mengetahui apakah Azis bakal memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Pasalnya, koleganya di pimpinan lembaga legislatif itu dikabarkan menjalani isolasi mandiri.

“Saya belum tahu perkembangan Pak Azis apakah datang atau enggak, pagi ini saya belum dapat kabarnya nanti saya cek,” imbuhnya.

Diketahui, nama Azis Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Salah satunya, Azis Syamsuddin meminta tolong kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Jaksa KPK dalam surat dakwaan itu menyebutkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 ke AKP Robin dan seorang rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Husain. Maskur juga sedang diadili dalam perkara tersebut.

Continue Reading

Hot Topic

Demokrat Murka, Yusril Jadi Pengacara Kubu Moeldoko

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Langkah Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menjadi penasihat hukum kubu Moeldoko membuat Partai Demokrat yang dibesut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) murka.

Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman bahkan mengaku sudah tidak lagi hormat dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

“Hilang respek dan hormat saya ke Pak Yusril, ketika dia memutuskan untuk jadi kuasa hukum begal partai,” tuturnya lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (24/9).

Taufiqurrahman tidak tahu celah mana yang akan dipakai Yusril. Hanya saja, dia memastikan bahwa Demokrat tidak akan mundur selangkahpun dalam menghadapi Yusril.

Baca juga: Yusril Bela Demokrat KLB, Max Sopacua dan Marzuki Alie Bereda Pengakuan 

Sebagai orang yang masih mempunyai nurani, Yusril diminta untuk mengundurkan diri dari posisi penasiha hukum kubu Moeldoko.

“Lebih baik lagi anda urus partai anda sendiri Pak Yusril, daripada ikut membantu begal partai untuk merebut alat perjuangan kami dalam upaya mensejahterakan rakyat, menyuarakan kegelisahan rakyat,” tegasnya.

“Betul hari ini kami di luar pemerintahan tapi kami tidak takut dan siap menang!” ujarnya.

IG

Continue Reading

Politik

Perjuangan Mengembalikan Tanah Kepada Rakyat

Published

on

By

Oleh: DR. Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Baru bulan lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam setiap memperingati Hari Kemerdekaan ada hal yang menarik, tepatnya ironi, karena pada saat yang bersamaan, bahkan saya rasakan sejak aktif dalam gerakan mahasiswa di ITB pertengahan tahun 70-an, pada hari kemerdekaan itu muncul pertanyaan sinis: Apakah kita sudah merdeka?

Makin ke sini, pertanyaan “Apakah kita sudah merdeka?” bukannya hilang, bahkan makin nyaring dan menggema di hati kebanyakan rakyat Indonesia.

Sebetulnya, kalau dilihat dari produk politik yang dilahirkan pemerintahan RI, terutama Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentag Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bangsa ini sudah sangat merdeka.

Sebab inilah undang-undang yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Inilah undang-undang yang secara revolusioner mengubah 180 derajat peraturan kepemilikan tanah dari versi penjajah Belanda yang memberikan keleluasaan kepada penjajah memiliki dan menguasai tanah sesuka-suka mereka.

Pada intinya, UUPA yang lazim disebut UU Reforma Agraria ini filosofinya “mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya, kepada rakyat Indonesia!”

Karena pada dasarnya mayoritas rakyat Indonesia ini petani, maka tidak salah jika tiga (3) tahun kemudian Presiden Sukarno menetapkan tanggal disahkannya UUPA 24 September (1960) sebagai hari dikembalikannya hak (ekonomi) atas tanah kepada petani, yang kita kenal sebagai Hari Tani Nasional.

Hari ini, peringatan Hari Tani Nasional itu. Hari Tani Nasional yang ke-58 kalau dihitung sejak ditetapkan oleh Presiden Sukarno.

Akan tetap uniknya, atau tepatnya ironisnya, sebagaimana saat ketika kita memperingati Hari Tani Nasional pada tahun-tahun sebelumnya, alih-alih tanah sudah kembali menjadi milik petani, justru yang mengemuka pada setiap memperingati Hari Tani Nasional, yang diungkap teman-teman pejuang hak-hak masyarakat sipil, khususnya hak-hak para petani, justru angka konflik tanah yang terus membengkak, jumlah konflik agraria yang kian sulit menemukan titik penyelesaiannya.

Padahal pada 1960 itu, para pendiri bangsa segera membuat  UUPA begitu situasi politik relatif stabil, karena pasca gejolak politik yang tiada henti hingga muncul Dekrit 5 Juli 1959, pemerintahan waktu itu ingin agar rakyat, khususnya petani, benar-benar merasakan hidup di negeri yang merdeka. Karena pemerintah tidak ingin ada konflik soal tanah muncul ke permukaan.

Para pendiri bangsa sangat paham bila muncul konflik soal tanah akan menimbulkan keguncangan politik yang sulit diprediksi dan sulit dikendalikan.

Para pendiri bangsa sangat paham, perang besar berkepanjangan yang merugikan pemerintahan penjajahan Belanda terjadi gara-gara, atau dipicu oleh konflik soal tanah. Itulah Perang Diponegoro di Jawa (1825-1630) dan Perang Padri di Sumatera Barat (1803–1838).

Soal dua perang besar ini, saudara bisa mencari tahu kisah lengkapnya di internet. Tinggal googling saja.

Saya sangat memahami, karena terus mengikuti persoalan soal tanah. Bahwa yang paling banyak terdampak persoalan tanah adalah para petani dan kaum buruh. Ada yang semula petani, lalu sawahnya digusur, kemudian menjadi buruh, dan kesulitan memperoleh perumahan, bahkan yang paling sederhana sekalipun.

Itulah sebabnya, ujung dari persoalan tanah kemudian menjadi persoalan Hak Asasi Manusia, menjadi pelanggaran HAM.

Pendapat ini dikonfirmasi oleh Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi manusia.

Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab terjadinya konflik sosial, benturan horisontal, dan kekerasan terhadap rakyat yang berujung pelanggaran HAM.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM memang terjadi di Indonesia. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2019 terjadi 279 Konflik Agraria, melibatkan tanah seluas 734.239 hektar dan berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga.

Kemudian pada 2020 KPA mengungkapkan ada total 241 kasus Konflik Agraria. Terjadi di 359 daerah di Indonesia dengan korban terdampaknya 135.332 Kepala Keluarga (KK). Tertinggi terjadi pada sektor perkebunan (122 kasus).

Selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan properti. Komnas HAM juga punya catatan tersendiri mengenai Konflik Agraria yang diadukan ke lembaga ini dan tak pernah menemukan penyelesaiannya.

Kenapa konflik agraria nyaris tak ada yang bisa diselesaikan secara proprosional, kecuali memberikan keuntungan kepada para pemilik modal? Intinya karena para pejabat kita, terutama yang terkait dengan soal tanah, yang memiliki otoritas di sektor tanah, mentalnya masih mental pejabat zaman penjajah. Jadi tidak kompatibel dengan UUPA produk zaman kemerdekaan.

Kita harus bergerak maju. Kita harus memiliki perhitungan ke depan yang positif. Harus memiliki kemajuan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan rakyat, memperbaiki catatan-catatan buruk bangsa ini di berbagai sektor.

Mari kita akhiri seremoni peringatan hari-hari bersejarah bangsa ini dengan ironinya sendiri-sendiri.

Mari kita mulai dengan memperbaiki cara memperingati Hari Tani Nasional ini dengan progres yang terukur. Kita harus bertekad agar tahun depan persoalan pertanahan, konflik-konflik agraria secara nasional harus turun.

Untuk itu, dari tempat yang bersejarah ini, saya meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk:

  1. Memaklumatkan Moratorium Nasional penggusuran rakyat dari tanah yang dikelolanya, baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur maupun properti.
  2. Mengevaluasi, memeriksa dan mengaudit terhadap semua izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll yang telah diberikan, baik masa berlakukanya maupun cara mendapatkan izin-izin tersebut.
  3. Mewajibkan semua pemilik SIPPT, HGU, HGB, dll untuk mengumumkan a) jenis dan nomer surat izin, b) luas wilayah yang diberikan izin, c) peta (denah) lokasi lahan yang diizinkan dikelola, dan memasangnya di atas plang (billboard) atau yang sejenisnya di tempat strategis agar diketahui masyarakat, khususnya penduduk/pengelola lahan yang menjadi obyek surat izin tersebut.

Dengan cara ini persoalan pertanahan menjadi lebih transparan, dan apabila masyarakat setuju dengan izin-izin tersebut bisa mempersiapkan diri secara lebih seksama, sehingga tidak menjadi korban mafia tanah atau persekongkolan jahat antara pemilik modal dan para preman atau penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membela para pemilik modal.

Setuju?

Kalau setuju, saya minta kepada Bung Iwan Sumule dan kawan-kawan di Jaringan Aktivis Gerakan Pro Demokrasi (ProDEM) serta para tokoh pergerakan pembela demokrasi, untuk membuat surat resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jangan lupa, tembusannya dikirim ke seluruh Kepala Daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) di seluruh Indonesia. Tembuskan juga kepada Panglima TNI dan Kapolri, agar diteruskan ke pejabat di bawahnya, Kodam, Kodim, Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

Saya percaya, dengan tekad yang kuat, dan pengawalan yang serius dari seluruh rakyat Indonesia atas permintaan “Tiga Hal” di atas. Pertama, moratorium penggusuran secara nasional, kedua, mengaudit semua jenis surat izin, dan ketiga, transparansi penguasaan pengelolaan lahan, persoalan pertanahan di negeri ini, konflik agraria, tahun depan akan berkurang secara signifikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa membimbing jalan perjuangan kita.

Naskah asli adalah Pidato Peringatan Hari Tani Nasional, di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/9).

*Ekonom Senior

Continue Reading

HOT TOPIC