Connect with us

Politik

DPR Minta Kejagung Awasi Potensi Penyimpangan Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kejagung mengawasi dan memitigasi potensi penyimpangan anggaran penanganan pandemi Covid-19 agar penyerapannya berjalan optimal.

“Beri pendampingan kepala daerah agar penyerapan anggaran optimal. Jangan menakut-takuti, tapi jangan kongkalingkong juga,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis 22 Juli 2021.

Puan berharap Kejaksaan RI selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengusutan kasus, terutama terkait tindak pidana korupsi.

Puan menilai pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai dan telah membebani negara begitu besar.

“Perjuangan melawan korupsi tak boleh surut meskipun bangsa ini tengah dilanda pandemi. Justru, saat darurat seperti ini kita wajib memastikan bahwa korupsi tidak punya ruang untuk bergerak dan memanfaatkan keadaan,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengemukakan rasa terima kasih atas kerja keras Kejaksaan RI selama ini khususnya kinerja institusi tersebut dalam memberantas korupsi.

Baca juga: Presiden Keluhkan Serapan Anggaran Covid-19 Belum Optimal

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014-2019 itu mengutip laporan Kejaksaan, yaitu sepanjang tahun 2020, lembaga tersebut telah melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total Rp19,6 triliun dalam bidang pidana khusus.

Selain itu, Kejaksaan RI melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020 telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total mencapai Rp388,8 triliun dan 11,8 juta dolar AS.

“Dalam periode sama, Kejaksaan RI juga telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp11,1 triliun dan 406.906 dolar AS,” ujarnya.

Puan menilai Kejaksaan juga berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dibuktikan sejak awal Juli, institusi itu sudah melaksanakan vaksinasi.

Hal itu menurut dia membuktikan bahwa seluruh elemen negara memang sedang mendorong upaya-upaya agar Indonesia segera terlepas dari pandemi.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bersilaturahmi ke kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada Kamis (23/9). Muzani bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang dalam kesempatan tersebut didampingi anggota PP Muhammadiyah lainnya, seperti Busyro Muqodas.

Muzani menuturkan, silaturahmi seperti ini adalah cara untuk menjaga komunikasi antara pemangku kepentingan baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Meski berbeda fungsi, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu selalu berjuang demi kemajuan umat dan rakyat umum, terutama di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kata Muzani, selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya.

“Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berpesan kepada kami untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang dan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan banyak ormas lainnya. Maka silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, tetapi semua berujung pada satu tujuan yang sama yaitu demi kepentingan dan kemaslahatan umum yakni demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai.

“Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” tegas Haedar.

Baca juga: Bersilaturahmi ke Haedar Nashir, Kapolri Ungkap Virtual Police

Dalam pertemuan itu pula Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammadiyah. Antara lain tetaplah menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran,”imbuhnya.

Selain itu, Haedar menyebut perlunya menjaga kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan, sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan.

“Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM,” ucapnya.

Terakhir, Haedar juga menyoroti isu amendemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD.

“Apakah tidak cukup hanya dengan UU,  Muhammadiyah akan terus mengikuti perkembangan ini,”tutupnya.

Continue Reading

Politik

Sahroni: Tidak Boleh Ada Intimidasi Terhadap Setiap Warga Negara

Published

on

By

Sahroni: Tidak Boleh Ada Intimidasi Terhadap Setiap Warga Negara

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan, tidak boleh ada tindakan intimidasi terhadap setiap warga negara. Karena itu kepolisian harus menindak pelaku yang diduga melakukan intimidasi.

Hal itu dikatakannya terkait seorang warga di Cibubur, Bogor, Jawa Barat, bernama Lirabica yang mengaku mengalami dugaan persekusi dan intimidasi oleh para perempuan yang tinggal di sekitar komplek rumahnya.

“Saya sudah menelepon kepolisian agar segera turun langsung dalam menangani kasus ini. Kita tidak akan mentolerir berbagai tindakan intimidasi terhadap warga negara,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 22 September 2021.

Sahroni menyesalkan tindakan intimidasi tersebut karena setiap warga memiliki hak yang sama untuk tinggal dengan rasa aman.

Menurut dia, kalau ada perilaku dari Lirabica yang kurang berkenan sebaiknya diberitahu secara baik-baik, jangan dengan cara yang kurang tepat, seperti tindakan intimidasi.

Baca juga: Warga Bali Dibunuh Debt Collector, Ahmad Sahroni Minta Polri Tegas Awasi Pinjol

“Kalau seperti itu seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan saja, tidak perlu ribut-ribut datang ke rumahnya. Semua warga punya hak yang sama dan mempunyai hak merasa aman di lingkungan perumahannya,” ujarnya.

Sahroni menegaskan bahwa dirinya sudah menindaklanjuti kasus tersebut kepada Polres Bogor, tempat Lirabica melaporkan dugaan tindakan intimidasi.

Dia berharap polisi segera memproses laporan tersebut agar pihak-pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

HY

Continue Reading

Politik

Giring Sebut Anies Pembohong, Jubir PSI: Itu Fakta

Published

on

By

Giring Sebut Anies Pembohong, Jubir PSI: Itu Fakta

Channel9.id – Jakarta. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nanang Priyo Utomo mengklarifikasi pernyataan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong.

Ia juga mempersilahkan jika pihak yang keberatan dengan pernyataan itu untuk melapor ke polisi. Namun, kata dia, pernyataan Giring itu bukan pencemaran nama baik, namun mengungkap fakta.

“Kami minta kepada Pak Anies supaya mengembalikan pembangunan DKI Jakarta kepada khittahnya. Jangan melenceng dari garis yang sudah ditentukan,” katanya, Rabu (22/9).

Kemudian, Nanang mengatakan, mengapa Giring menyebut Anies sebagai pembohong. Kata dia, kebohongan yang dimaksud itu lantaran apa yang dijanjikan Anies ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, berbeda dengan apa yang dilakukannya setelah terpilih.

Ketika mencalonkan, kata dia, Anies menjanjikan program-program yang akan membantu rakyat kecil, seperti rumah DP 0, hingga OKE OCE.

Baca juga: Anies Baswedan Diperiksa KPK Atas Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan

“Yang ditunggu masyarakat kan janji itu sebenarnya tapi rumah DP 0, dipangkas 95 persen targetnya dan itu pun belum terpenuhi semua. OKE OCE juga tidak jelas ceritanya. Tiba-tiba malah ada uang 1 triliun lebih malah digunakan untuk balapan (Formula E). Nah itu loh kebohongan itu,” kata dia dilansir CNNIndonesia.com.

Nanang menyebut, pernyataan yang dikeluarkan Giring itu juga untuk memperjelas sikap PSI yang menolak gelaran Formula E di Jakarta.

“Antara interpelasi dengan pernyataan ketua umum saling berkaitan. Jadi justru seperti itu sebagai penjelas dari langkah kawan-kawan di DPRD ajukan interpelasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya tidak mengambil pusing jika ada pihak yang menyebut pernyataan Giring terlalu tendensius. Ia mengklaim apa yang diucapkan Giring terbaik untuk masyarakat.

Sebelumnya, terkait tudingan Giring, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan sebagai warga negara, Giring seharusnya bijak dan berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Dia tak ingin warga negara saling menyalahkan satu sama lain.

“Sebagai warga bangsa kita harus bijak, harus hati-hati, jangan saling menyalahkan satu sama lain sesama anak bangsa, apalagi generasi muda harus menunjukkan sikap yang baik antara tutur kata, perbuatan itu harus sama,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/9) malam.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC