Connect with us

Hot Topic

DPR Minta Pemerintah Desak Freeport Bangun Smelter

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyampaikan, pemerintah harus mendesak PT. Freeport Indonesia untuk segera membangun smelter (fasilitas pengolahan sisa bahan tambang). Pembangunan smelter diperlukan guna memperoleh nilai tambah dari material sisa tambang yang selama ini diekspor oleh perusahaan tambang.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Minerba yang baru, Freeport wajib membangun smelter paling lambat tiga tahun sejak UU Minerba itu diberlakukan. UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020, maka paling lambat pada tahun 2023 PTFI harus sudah selesai membangun smleter.

“Tapi hingga kini, progresnya sangat minim, malah minta mundurkan jadwal. Pemerintah harus tegas dan berani mendesak Freeport dalam hal pembangunan smelter ini,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Pemerintah, katanya, jangan memberi toleransi kepada Freeport dalam hal pembangunan smelter. Pasalnya, pembangunan smelter ini merupakan syarat perpanjangan operasional Kontrak Karya (KK) yang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jika hingga tahun 2023 Freeport tidak juga selesai membangun smelter sesuai ketentuan, maka berdasarkan Undang-Undang yang ada, Freeport dilarang melakukan ekspor konsentrat.

“Saya menilai Freeport hanya bikin gaduh dan memaksakan kehendaknya untuk menghindari UU Minerba dan kesepakatan saat diberikan izin usaha penambangan khusus (IUPK). Ini niat yang tidak baik,” ujarnya.

Pun pemerintah jangan membuka pintu negosiasi untuk bersekongkol dengan Freeport. Lantaran, sejauh ini Freeport tidak punya itikad baik dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mulyanto, Freeport sudah dua kali melanggar target waktu yang ditentukan untuk membangun smelter. Freeport berdalih menghadapi banyak kendala yang membuat sulit untuk merealisasikan pembangunan smelter sesuai target.

“Tahun ini juga begitu. Alasannya terkendala pandemi covid-19 dan minta pemerintah memaklumi. Bagi saya ini alasan yang dicari-cari untuk dapat menghindar dari kewajiban,” kata Mulyanto.

Dia menilai, jika pemerintah selalu memberikan waktu kepada Freeport dikhawatirkan akan muncul persepsi lain dari publik. Dia khawatir pemerintah akan dinilai bekerjasama secara negatif dengan Freeport.

“Jangan sampai ada oknum pemerintah yang main mata dengan perusahaan tambang ini. Saya rasa KPK perlu ambil tindakan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wali Kota Cimahi Ditangkap, KPK Sita Uang dan Dokumen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp 425 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Selain itu, beberapa dokumen keuangan juga turut disita.

“Turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini uang dalam pecahan rupiah setidaknya sekitar Rp 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak RS,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Selain Ajay, kata Ali, total 10 orang diamankan tim satgas lembaga antirasuah dalam operasi senyap terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

“Jumat, 27 November 2020, sekitar jam 10.40 KPK telah mengamankan sekitar 10 orang di wilayah Bandung, Jawa Barat,” terang Ali.

Baca juga: Wali Kota Cimahi di OTT KPK, PDIP: Diberhentikan Tidak Hormat 

Ali menuturkan, dari 10 orang yang diamankan tersebut termasuk Wali Kota Cimahi Ajay, pejabat di Pemerintah Kota Cimahi, dan beberapa orang dari pihak swasta.

“Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Ali.

Sebelumnya, Wali Kota Cimahi  Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK dalam satu operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 27 November 2020, sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan Ajay diduga terkait tindak pidana korupsi pembangunan RS Kasih Bunda Cimahi.

“Dugaan walkot melakukan kopupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Sesuai KUHP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

 

Continue Reading

Hot Topic

Wali Kota Cimahi di-OTT KPK, PDIP: Diberhentikan Tidak Hormat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat. Menurut dia, pemberhentian dari partai itu secara otomatis langsung diberlakukan.

“Yang jelas yang bersangkutan pasti diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Djarot kepada, Jumat (27/11) dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga: KPK Tangkap Wali Kota Cimahi 

Djarot pun menyampaikan, PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ajay yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi.

“Partai tidak akan memberikan bantuan hukum,” ucap Djarot. Petugas KPK diketahui melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ajay dan menyita uang sebesar Rp420 juta, Jumat (27/11).

Belum diketahui pasti berapa nilai korupsi dalam kasus yang membelit kepala daerah ini. Lembaga antirasuah juga belum mengungkap siapa saja pihak yang turut ditangkap bersama Ajay.

Ajay menjabat Wali Kota Cimahi sejak 22 Oktober 2017. Sebelum masuk dunia politik, ia merupakan pengusaha dan pernah menjabat Ketua HIPMI Jabar.

KPK juga pernah mengusut dugaan korupsi Wali Kota Cimahi sebelumnya, Atty Suharti pada 2016. Saat itu, Atty ditetapkan sebagai tersangka suap bersama suaminya, M Itoch Tochija terkait pembangunan pasar.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Komjen Listyo Sigit Siap Penuhi Undangan Hakim Jika Dibutuhkan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit akan patuh pada hukum dan memenuhi undangan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta jika dibutuhkan keterangannya.

Seperti diketahui, nama Listyo sempat disebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte pada saat memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana gratifikasi penghapusan status red notice Djoko Tjandra.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Polri akan menghormati dan mendukung penuh seluruh proses persidangan terkait kasus tersebut.

“Terkait dengan kegiatan pemanggilan semua kan ada hakim tentunya tadi kita hormati apapun yang terjadi nanti,” kata Awi, Jumat (27/11).

Kendati begitu, Awi memastikan, nama Komjen Listyo Sigit tidak pernah ada di dalam BAP Irjen Pol Napoleon Bonaparte sewaktu menjadi tersangka maupun dalam BAP tersangka lainya.

“Jadi ini sekali lagi perlu kami jelaskan ini adalah kesaksian terdakwa NB di pengadilan. Tetapi tidak pernah ada di BAP, BAP tersangka sendiri maupun tersangka lainnya,” katanya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC