Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya minta pemerintah lakukan langkah tegas terkait pelanggaran di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, terutama di wilayah Natuna.
Pemerintah, kata Teuku, perlu meningkatkan level diplomasinya, sebab insiden kapal asing milik China melanggar ZEE sudah terjadi berulang kali.
“Kami mengharapkan diplomasi tidak hanya nota protes, karena pelanggaran itu bukan yang pertama kali. Kami mengingatkan perlunya meningkatkan level diplomasi pemerintah,” ucap Riefky di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/1).
Ia pula menerangkan, diplomasi secara total itu harus dilakukan pemerintah terhadap segala bentuk pelanggaran, termasuk dalam menyikapi klaim sepihak yang tidak berdasar terhadap wilayah Laut Natuna Utara.
“Yang penting posisi tawar kita sebagai sebuah bangsa berdaulat lebih dipandang oleh negara lain,” ujar Riefky.
Teuku pula menyampaikan pemerintah perlu terus menempuh jalur diplomasi yang intensif dengan sejumlah negara terutama Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Australia, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Terkait penguatan TNI dan Bakamla di perairan Natuna, Riefky meminta dilakukan pembangunan kekuatan TNI di sana. Bahkan, penguatan juga perlu dilakukan di wilayah perbatasan lain seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, ALKI 2, serta ALKI 3. (vru)
