Connect with us

Hot Topic

dr. Reisa: Vaksin Membawa Kita Lebih Dekat Dalam Kondisi Sehat

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Indonesia akan menerima kembali jutaan vaksin dari Covax Facility yang merupakan jalur diplomasi dan kerja sama multilateral.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah, dr. Reisa Broto Asmoro dalam keterangan persnya di Kantor Presiden (26/04) yang ditayangkan pada kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Melalui program advanced market commitment yang diikuti oleh lebih dari 90 negara, Indonesia akan menerima kedatangan kedua dari vaksin hibah ini.

“Kita apresiasi kerja keras Gavi, CEPI, WHO, dan UNICEF serta negara-negara sahabat yang menjadi donor Covax atas inisiatif yang memastikan bahwa kekebalan kelompok harus terbentuk secara global,” ujar dr. Reisa.

Melansir dari halaman vaksin.kemkes.go.id, Juru Bicara Pemerintah menjelaskan bahwa hingga hari Minggu (25/04) sudah lebih dari 18,5 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 11,7 juta orang yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas publik, dan masyarakat lanjut usia. Juga sudah lebih dari 6,8 juta diantaranya atau 16,9% sudah mendapatkan dosis kedua. Namun, dari 21 juta lansia yang berhak menerima vaksin, baru lebih dari 11% yang sudah menerima vaksin.

“Kementerian Kesehatan meluncurkan dashboard agar masyarakat dapat memantau progres vaksinasi Covid-19 secara langsung, transparansi ini ditujukan agar kita semua bisa bergotong-royong untuk memastikan kita mencapai target kita memvaksinasi puluhan juta lansia dan 17 juta pelayan publik sampai pertengahan tahun 2021,” ujar dr. Reisa.

Baca juga: dr. Reisa: Vaksinasi Kuatkan Aktivitas Masyarakat di Tengah Pandemi

Minggu lalu, Indonesia mencatatkan kasus aktif di bawah 100 ribu dengan angka pasien sembuh per hari semakin lama menjadi lebih banyak daripada yang terkonfirmasi.

“Mari kita syukuri semua pencapaian kita saat ini dengan makin ketat mematuhi protokol kesehatan dan 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan tidak berkerumun, dan mencuci tangan sesering mungkin,” ajak dr. Reisa.

Pandemi masih terjadi, virus Covid-19 masih bertebaran dan siap menulari siapapun yang tidak melindungi dirinya. Maka dari itu, pemerintah tetap melarang mudik tahun ini karena risiko penularan masih tinggi.

“Sudah empat kali kita diberikan pelajaran pahit, berduka terhadap sanak keluarga, kolega, dan tetangga kita yang dirawat dan bahkan ada yang meninggalkan kita karena Covid-19,” ucap dr. Reisa.

Juru Bicara Pemerintah menyampaikan kembali bahwa Satgas Penanganan Covid-19 telah mengumumkan bahwa pelarangan mudik akan berlaku mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan pengetatan perjalanan dengan syarat hasil tes Covid-19 negatif selama 1×24 jam sudah berlaku sejak tanggal 22 April 2021 dan akan berlaku kembali mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Pemerintah turut menginformasikan bahwa sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 30 April 2021, masyarakat Indonesia tengah memperingati pekan imunisasi dunia atau World Immunization Week 2021, dengan mengangkat tema “Vaksin Membawa Kita Lebih Dekat”. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan agar anak-anak Indonesia divaksin secara lengkap.

“Vaksin telah membawa kita lebih dekat, dekat dalam kondisi sehat, kita bisa berjumpa, bercengkerama bersama, dan produktif bersama karena kita sehat,” jelas dr. Reisa.

Juru Bicara Pemerintah mengajak untuk tetap melaksanakan imunisasi anak-anak di masa pandemi, memastikan mereka untuk melengkapi jadwal imunisasi sehingga dapat mencapai cita-cita mereka dalam kondisi sehat.

“Memastikan anak-anak diimunisasi sama juga dengan memastikan kita tekan kemungkinan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi”, ujar dr. Reisa.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kronologi KPK dan Bareskrim Polri OTT Bupati Nganjuk

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. KPK dan Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologi kasus ini. Mulanya, KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk. Informasi itu diterima pada akhir Maret 2021.

“Ternyata Bareskrim Mabes Polri juga menerima laporan yang sama. Akhirnya dilakukan koordinasi bersama Bareskrim Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat ini,” kata Lili, Senin 10 Mei 2021.

KPK dan Bareskrim Polri kemudian sepakat untuk bekerja sama menindaklanjuti laporan tersebut. Kerja sama itu dalam bentuk pengumpulan bahan keterangan dan kegiatan penyidikan.

“Dilakukan koordinasi antara KPK dan Bareskrim Mabes Polri ada sebanyak 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerja sama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud, terkait pengumpulan bahan keterangan maupun pada kegiatan penyelidikan,” kata Lili.

Kemudian, dari data yang dikumpulkan, KPK dan Bareskrim Polri saling membagi tugas. Penyelidikan kasus ini akhirnya dimulai pada April 2021.

Baca juga: Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta

“Pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama dengan tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri. Ini akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi oleh Bareskrim Polri. Penyelidikan kasus ini oleh KPK dan Bareskrim Polri dilakukan sejak April 2021,” kata Lili.

Kemudian tim melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk pada 9 Mei 2021. OTT dilakukan setelah informasi adanya penyerahan uang dari camat melalui ajudan Novi.

“Hal ini dapat kami sampaikan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 penggabungan KPK dan Bareskrim Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang oleh pihak terkait dalam proses pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di jajaran pemerintah kabupaten Nganjuk Jawa Timur,” kata Lili.

Selain mengamankan Novi, Lili menyatakan, ada empat orang camat yang diamankan. Keempatnya diamankan beserta barang bukti uang.

“Tim gabungan ini kemudian menindaklanjuti dan mengamankan empat orang camat pada wilayah kabupaten Nganjuk beserta barang bukti uang. Setelah dilakukan permintaan keterangan diperoleh fakta dugaan penerimaan sejumlah uang dikumpulkan atas arahan bupati Nganjuk,” kata Lili.

“Tim gabungan menemukan fakta ada beberapa dugaan Para camat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Selanjutnya tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri mengamankan Bupati untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkap praktek jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

“Dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa antara Rp10 sampai Rp15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas itu sementara yang kami dapat informasi Rp150 juta,” kata Agus, Senin 10 Mei 2021.

Agus menyampaikan, pihaknya akan mendalami harga praktik jual beli jabatan tersebut melalui proses penyidikan.

“Mudah-mudahan dari hasil penyidikan, kami akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap selama ini praktik jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk itu seperti apa,” kata Agus.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Baca juga: Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Baca juga: KPK: OTT Bupati Nganjuk Berawal dari Penyelidikan Bareskrim Polri Sejak April 2021

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC