Connect with us

Hukum

Dugaan Korupsi PLTU, KPK Dalami Ignatius Jonan dan Melchias Mekeng

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi suap PLTU Riau-I yang melibatkan Samin Tan. KPK akan menelusuri keterlibatan eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan anggota DPR RI Melchias Marcus Mekeng.

“Tentunya nanti kita kembangkan. Pak Mekeng, Jonan, nanti kita lihat sampai sejauh mana perannya. Bukan hanya pengakuan saja, kira-kira terhadap apa dia diberi dan berbuat untuk apanya,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dalam jumpa pers, Selasa (20/4).

Baca juga: Melchias Mekkeng Diperiksa KPK

Nama Jonan pertama kali disinggung oleh mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-I. Saat itu, Eni selaku terdakwa mengaku menerima uang sebesar Sin$10 ribu dari Jonan. Mantan bos PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu juga sempat diperiksa terkait kasus tersebut.

Sementara Mekeng diketahui pernah dipanggil penyidik KPK sebanyak tiga kali terkait kasus dugaan korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) dengan tersangka Samin Tan.

Ia menjadi salah satu orang yang masuk dalam daftar saksi yang mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah.

Namun Karyoto belum tegas menjawab apakah yang bersangkutan nantinya akan dipanggil kembali atau tidak.

Mekeng sempat dimasukkan KPK ke dalam daftar saksi yang dicegah bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pengurusan terminasi kontrak PKP2B.

Sementara itu, Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi uang Rp5 miliar kepada Eni untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT. Kasus tersebut merupakan pengembangan perkara dari kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I.

Saat itu, KPK menjerat Eni, pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes B. Kotjo, mantan Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, dan mantan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.

Dari sejumlah nama tersebut, hanya Sofyan yang divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Pria Provokasi Terobos Penyekatan Untuk Mudik, Eks Wakil Ketua FPI Aceh

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pria berinisial WHD yang memprovokasi masyarakat untuk mudik lebaran dengan menerobos pos penyekatan, merupakan eks Wakil Ketua FPI Aceh.

“Iya benar,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy, Senin 10 Mei 2021.

Polisi juga telah menetapkan WHD sebagai tersangka usai polisi mengantongi sejumlah bukti yang cukup.

Penetapan status tersangka disebutnya melalui proses gelar perkara. Polisi juga sudah mengamankan bukti yang cukup untuk menetapkan pria tersebut sebagai tersangka.

Usai menjadi tersangka, kini dia langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

“Mulai hari ini, tadi pagi setelah menjalani pemeriksaan secara intensif sudah dilakukan penahanan,” katanya.

Tersangka dijerat Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polisi menilai, video tersebut memprovokasi masyarakat.

Baca juga: Video Viral Pria Provokasi Terobos Penyekatan Mudik: Lawan Rezim Zalim

Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan seorang pria yang memprovokasi masyarakat untuk tetap mudik meski pemerintah sudah melarang mudik lebaran.

Terlihat pria tersebut duduk di dalam mobil dan memangku anak kecil. Tampak seorang anak kecil lain di kursi belakang. Dia mengajak masyarakat untuk mudik bersama-sama dan menerobos penyekatan.

“Kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik di mana pun antum berada, terus mudik. Harus bersama-sama, ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan,” ujar pria tersebut, Minggu 9 Mei 2021.

Dia mengajak masyarakat untuk menerobos penyekatan-penyekatan yang ada. Diketahui, polri telah menyiapkan 381 titik penyekatan di sembilan provinsi.

“Lawan, terobos mereka, pulang, jumpai orang tua, jumpai ibumu, jumpai ayahmu, jumpai anakmu, jumpai sanak saudaramu. Minta keampunan dari Allah SWT, minta kerelaan, minta keridhoan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim setan iblis yang sudah dikuasai komunis. Mereka bekerja untuk komunis,” tambahnya.

Menurut pria itu, umat Islam harus bersatu untuk melawan pemerintah yang dianggap rezim zalim.

“Jaga persatuan, pupuk persatuan, lawan rezim yang zalim ini. Terobos di mana semua tempat-tempat penyekatan, perbatasan-perbatasan. Indonesia milik kita, merdeka Indonesia dengan kalimat takbir. Allahuakbar. Kita sudah sangat toleransi, tetapi mereka tidak toleransi dengan kita, Islam. Mereka ingin membungkam Islam, ingin membunuh orang Islam, ingin menghilangkan agama Islam. Sebelum terlambat, bangkit, berjuang! Takbir, Allahuakbar!” ucap pria itu.

HY

Continue Reading

Hukum

Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK Tadi Malam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK dan Bareskrim Polri, tadi malam.

Tim penyidik KPK, yang dipimpin oleh Kasatgas Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid, sampai saat ini masih memeriksa bupati dan sejumlah pejabat Pemkab Nganjuk.

OTT terhadap Bupati Nganjuk diduga berkaitan dengan isu suap dalam proses lelang jabatan yang saat ini sedang berlangsung di Pemkab Nganjuk. Selain mengamankan bupati, KPK dikabarkan juga menyita uang ratusan juta rupiah.

Sumber KPK mengatakan suap untuk Novi terkait dengan praktek jual beli jabatan di wilayahnya.  Novi diduga menetapkan tarif  untuk jajarannya yang ingin mendapatkan jabatan.

“Untuk Camat Rp 100 juta. Untuk staf hingga Rp 50 juya,” demikian sumber KPK yang dikutip detik.com, Senin 10 Mei 2021.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk.

Continue Reading

Hukum

Polisi Tangkap Buron Kasus Kerusuhan di Papua, Victor Yeimo

Published

on

By

Channel9.id –  Jakarta. Polisi menangkap buron kasus kerusuhan di Papua tahun 2019, Victor Yeimo alias Victor Frederik Yeimo. Dia ditangkap pada Minggu 9 Mei 2021 pukul 19.15 WIT di Jayapura.

“Ditangkap Minggu 9 Mei 2021 jam 19.15 WIT di Jayapura,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudussy, Minggu 9 Mei 2021.

Iqbal menyampaikan, Victor talah dinyatakan sebagai tersangka aktor kerusuhan di Papua tahun 2019 berdasarkan keterangan sejumlah saksi.

“Victor dinyatakan sebagai tersangka aktor kerusuhan berdasarkan keterangan saksi yang menyebutnya sebagai pimpinan demo dan orator yang berorasi mengenai Papua merdeka dan memprovokasi masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum,” kata Iqbal.

“Selain itu, dia juga dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan keterangan ahli. Dan saat ini tersangka Victor Yeimo dalam pemeriksaan di Mapolda Jayapura,” lanjutnya.

Iqbal menjelaskan, Victor melakukan gerakan makar dan menyiarkan berita atau informasi yang berpotensi memicu keonaran di masyarakat.

“Kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap,” kata Iqbal.

Victor juga terlibat dalam gerakan penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan dan atau pembakaran, pencurian dengan kekerasan sampai membawa senjata tajam tanpa izin.

Sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 106 jo pasal 87 KUHP dan atau pasal 110 KUHP dan atau pasal 14 ayat (1), (2) dan pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 66 UU No. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan dan atau pasal 160 KUHP dan atau 187 KUHP dan atau 365 KUHP dan atau 170 KUHP ayat (1) KUHP dan atau pasal 2 UU Drt No, 12 tahun 1951 Jo Pasal 64 KUHP.

Untuk diketahui bahwa Victor Yeimo sendiri merupakan bagian Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang pada tahun 2019 lalu terlibat kerusuhan di Papua, hingga memunculkan demo besar buntut kasus rasial.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC