Oleh: Kemal H Simanjuntak*
Channel9.id-Jakarta. Sering kali kita terjebak dalam romantisme “Koperasi Desa” sebagai obat mujarab untuk melawan dominasi ritel modern. Di podium-podium resmi, para pejabat kerap melontarkan retorika bahwa jika koperasi desa bergerak, maka Alfamart dan Indomaret akan kehilangan taringnya. Namun, secara rasional, kita perlu mengajukan pertanyaan fundamental: sejak kapan organisasi yang lahir dari instruksi birokrasi mampu melampaui efisiensi sektor swasta yang ditempa oleh hukum pasar yang kejam? Pengalaman menunjukkan bahwa modal besar dari negara, bahkan perlindungan regulasi sekalipun, sering kali gagal menciptakan daya tahan jika tidak dibarengi dengan mentalitas wirausaha yang otentik.
Publik kerap melihat minimarket hanya sebagai toko sederhana dengan rak-rak yang rapi dan penyejuk udara. Padahal, di balik satu rak mi instan, terdapat disiplin operasi yang sangat ketat. Ritel modern adalah mesin logistik yang kompleks di mana barang harus berputar secepat mungkin agar modal tidak membeku. Mereka hidup dari selisih margin yang tipis namun berskala raksasa, mengelola arus kas dengan membayar pemasok dalam tempo puluhan hari sementara menerima uang tunai dari konsumen seketika. Tanpa skala dan integrasi sistem, upaya meniru model bisnis ini melalui koperasi hanya akan berakhir pada inefisiensi yang ujung-ujungnya membebani anggaran daerah atau negara.
Ketangguhan ekonomi yang sesungguhnya justru terlihat pada entitas yang sering dianggap remeh: Warung Madura, Warteg, dan Rumah Makan Padang. Mereka adalah “Unicorn” jalanan yang tumbuh secara organik tanpa sepeser pun bantuan APBN. Warung Madura, misalnya, memiliki insting bertahan hidup yang luar biasa dengan jam operasional yang menembus batas kewajaran. Mereka tidak butuh konsultan untuk menghitung manajemen stok; mereka menggunakan “kecerdasan jalanan” untuk memastikan barang yang paling dibutuhkan warga selalu tersedia. Kehadiran mereka di wilayah padat seperti Gunung Putri adalah bukti bahwa kewirausahaan yang lahir dari keterdesakan sering kali lebih disiplin daripada unit usaha yang lahir dari fasilitas negara.
Kelemahan utama para pedagang kecil ini bukanlah pada niat atau kerja keras, melainkan pada ketimpangan akses terhadap skala ekonomi. Di sinilah letak kekeliruan pemerintah dalam melakukan intervensi. Daripada membuang energi membangun koperasi baru sebagai kompetitor, pemerintah seharusnya berperan sebagai penyedia ekosistem. Ritel modern mampu menekan harga karena mereka adalah agregator permintaan nasional yang memiliki daya tawar tinggi terhadap produsen. Sementara itu, pedagang kecil seperti Warung Madura masih harus membeli barang melalui rantai distribusi yang panjang dan mahal.
Intervensi yang cerdas adalah dengan membangun infrastruktur logistik berbasis teknologi, seperti pusat distribusi regional yang bersifat B2B (Business-to-Business). Pemerintah dapat membangun gudang-gudang modern yang dilengkapi dengan sistem IT dan resi gudang di setiap wilayah untuk membantu distribusi barang bagi UKM. Dengan cara ini, Warung Madura, Warteg, dan warung tradisional lainnya bisa mendapatkan harga modal yang kompetitif, setara dengan para raksasa ritel. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan berbasis ekosistem, bukan pemberdayaan berbasis proyek.
Sudah saatnya kebijakan ekonomi kita bergeser dari sekadar retorika populis menuju bisnis akal sehat. Kita harus berhenti memaksakan pengurus desa—yang mungkin lebih berbakat sebagai administrator—untuk menjadi pengusaha ritel dadakan melalui koperasi. Biarkan kompetisi terjadi secara natural. Jika pemerintah mampu menyediakan “lapangan permainan” yang adil melalui akses logistik dan sistem rantai pasok yang transparan, maka entitas seperti Warung Madura tidak hanya akan bertahan, tetapi akan menjadi kekuatan ekonomi yang mendominasi pasar lokal. Pada akhirnya, dalam dunia bisnis, tidak ada ruang bagi mereka yang hanya pandai beretorika; hanya mereka yang disiplin dan efisienlah yang akan terus melayani rakyat.
*Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
Baca juga: Dilema Sang Presiden: Memilah Jangkar Integritas di Tengah Penumpang Transaksional
