Connect with us

Ekbis

Tidak Tepat, Dukungan UMKM dan Korporasi Dijadikan Satu Klaster

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp744,75 triliun pada konferensi pers tanggal 17 Juli lalu. Bertambah sebesar Rp45,32 triliun dari sebelumya, yang sebesar Rp699,43 triliun. Akan tetapi, untuk klaster dukungan UMKM dan korporasi turun, dari Rp171,77 triliun menjadi Rp161,20 triliun.

Anggaran klaster dukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2020 dialokasikan Rp116,30 triliun, sedangkan realisasinya sebesar 96,53%. Untuk klaster pembiayaan korporasi dialokasikan sebesar Rp60,73 triliun, dan berhasil direalisasikan seluruhnya atau 100%.

Pada tahun 2021, kedua klaster tersebut disatukan. Belum diketahui jelas apa alasan Pemerintah. Dialokasikan sebesar Rp161,20 triliun per 17 Juli 2021. Belum dijelaskan rinciannya. Pada konferensi pers hanya disebut antara lain Rp15,36 triliun untuk bantuan pelaku usaha mikro.

Ada sedikit penjelasan bahwa UMKM telah dan masih akan memperoleh dukungan dari klaster lainnya, seperti klaster perlindungan sosial. Oleh karenanya, tampak tidak terlampau besar pada klaster ini, bahkan menurun dibanding tahun 2020.

Anggaran klaster dukungan UMKM tahun 2020 dirinci dalam 7 subklaster. Antara lain: Subsidi Bunga UMKM, Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan, Imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss), PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan Investasi untuk Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) KUKM, dan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro.

Pada realisasi tahun 2020, dukungan UMKM yang tampak cukup besar nilainya lebih bersifat “tidak langsung”. Diantaranya soal bantuan bunga, pemotongan pajak, dan akses kepada kredit. Ditambah dengan tumpeng tindih dengan program yang sebelumnya telah ada. Mestinya yang dianggap sebagai anggaran PC-PEN adalah hanya tambahannya bagi UMKM, serta yang sebelumnya tidak ada.

Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan mencapai 59,46% dari total realisasi dukungan UMKM. Subsidi pembayaran bunga UMKM mencapai 11,40%. Sedangkan yang murni bersifat langsung adalah Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang sebesar 25,52%.

Baca juga: Antara Alokasi dengan Realisasi Anggaran Covid-19

BPUM tahun 2020 berupa bantuan tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku.  Perkembangannya cukup dinamis, semula hanya dianggarkan sebesar Rp1,29 triliun. Mengalami beberapa kali penambahan alokasi, dan sempat ditargetkan Menteri KUMK sebagai penanggung jawab program menjangkau 28 juta pelaku. Realisasinya hingga akhir tahun anggaran mencapai Rp28,65 triliun, atau sekitar 20 juta pelaku UMKM.

Sementara itu, dalam klaster pembiayaan korporasi tercakup antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Baik yang berupa penyertaan modal negara (PMN) maupun pinjaman. Penyebutan subklaster dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 antara lain: PMN, Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN, IJP Korporasi, Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit, Stop Loss Penjaminan, dan Pembiayaan SWF.

Penyatuan dua klaster dengan ciri dan karakteristik yang jauh berbeda tersebut cukup mengundang pertanyaan. Bahkan, dari beberapa narasi dan penjelasan Kemenkeu, ada indikasi dukungan korporasi akan lebih besar dari UMKM pada klaster penyatuan ini pada tahun 2021. Kemungkinan alokasi lebih besar untuk PMN dan investasi pada BUMN dan BLU, serta pinjaman kepada mereka.

Pemerintah dalam Laporan semester I APBN tahun 2021 sebenarnya mengatakan bahwa pemberian prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. Dinarasikan beberapa data seperti kontribusinya yang 61,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97% dari total angkatan kerja.

Diakui bahwa akibat Covid-19, berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM ditemukan 23,1% UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,5 persen UMKM terhambat distribusi, dan 19,5% UMKM mengalami kendala permodalan. Dikutip pula hasil survei Asian Development Bank (ADB) juga menunjukkan kondisi serupa. Yaitu 30,5% UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan 48,6% UMKM tutup sementara.

Akan tetapi seperti yang telah disampaikan di atas, kedua klaster disatukan, hingga saat ini. Dukungan kepada UMKM tetap saja lebih banyak bersifat “tidak langsung”. BPUM yang pada tahun 2020 sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha diturunkan menjadi Rp1,2 juta. Realisasi BPUM yang mencapai kisaran 20 juta pelaku pada tahun 2020, diturunkan menjadi untuk 12,8 juta pelaku.

Informasi di lapangan ketika realisasi BPUM pun menimbulkan beberapa persoalan. Meski tidak bisa dipastikan jumlah kasus yang terjadi, sebagian BPUM “ditahan” perbankan dan diperlakukan sebagai pembayaran cicilan utang yang bersangkutan.

Begitu pula dengan berbagai dukungan yang berujung agar akses UMKM kepada kredit makin besar, tidak terbukti pada data kredit UMKM perbankan. Porsi nilai posisinya atas total kredit perbankan per akhir Mei 2021 masih sebesar 19,65%, atau setara dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Bahkan, porsi jumlah rekening atau penerima kredit UMKM justeru turun menjadi hanya 31,34% total rekening kredit perbankan.

Kondisi lebih buruk terjadi dalam hal kredit usaha mikro, sebagai satu bagian dari UMKM. Posisi kredit usaha mikro pada bank umum hanya sebesar Rp221,43 triliun dalam 10,67 juta rekening per akhir Mei 2021. Selama pandemi, terus mengalami penurunan. Nilai posisi akhir Mei itu hanya setara Desember 2017. Dan jumlah rekening atau penerima kredit lebih sedikit.

Penulis berpandangan, pemerintah sebaiknya segera memisah kedua klaster ini. Informasi kepada publik juga diupayakan lebih jelas. Penjelasan kebijakan yang terkesan menyamarkan sesuatu, dalam hal ini adalah pembiayaan korporasi, bisa memperburuk kredibilitas pemerintah sendiri.

Seperti yang diakui sendiri oleh pemerintah dalam laporannya, UMKM betul-betul sedang butuh bantuan. Bukan narasi tentang bantuan kepada mereka.

*Ekonom

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Forum UMKM Sebut Bansos Covid-19 Tak Kunjung Datang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Forum Organisasi Usaha Rakyat Kecil UMKM-Informal Nusantara atau Forum Urkantara mengungkapkan, bantuan sosial pada masa Covid-19 yang dijanjikan pemerintah hingga saat ini tak kunjung datang.

Forum Ukantara ini terdiri dari para pedagang kaki lima, komunitas warung tegal atau warteg, pedagang pasar, petani cabai dan bawang merah, peternak lele, pedagang ketoprak Brebes, seniman, hingga pegiat UMKM.

“Teman-teman ini belum merasakan, kalau pemerintah bicara di media seakan-akan dana itu triliunan rupiah, tapi kenyataan itu tidak mengena terhadap usaha rakyat kecil,” kata Ketua Umum Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni,  Jumat, 23 Juli 2021.

Dia menuturkan, pedagang kecil banyak yang belum mendapatkan dana bansos meski sudah tiga minggu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

“Kami kecewa, ini hoaks, omong kosong, sebenarnya berapa sih yang dikucurkan, kepada siapa? Ini bukan warteg saja, semuanya, petani, pedagang ketoprak, dan sebagainya, kan dijanjikan Rp 1,2 juta, tapi itu kan baru wacana,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, mereka mendesak Jokowi untuk turun langsung memimpin langsung penanganan pandemi, bukan lagi diurus tim khusus untuk mengatasi pandemi.

“Pak Jokowi harus turun tangan, jangan dimainkan oleh anak buahnya dalam rangka untuk mengambil margin di pandemi ini,” tegasnya.

Baca juga: Menteri Tito Desak Daerah Manfaatkan Keuangan untuk Covid-19 

“Tolong pak, ini pendataan bansos ini harus benar-benar mengena, besarannya juga harus jelas, jangan hanya sekadar untuk beli permen, kita ini harus beli makan, ngasih makan anak, bayar listrik sebagainya,” sambung Mukroni.

Mukroni menegaskan, mereka bukannya menolak kebijakan PPKM agar pandemi terkendali, namun mereka hanya bertahan hidup sehingga bansos harus segera diturunkan ke masyarakat.

“Ya kami ini setuju saja PPKM, tapi kalau pemerintahnya tidak melakukan apa-apa ya kami menuju mati, kami kan rakyat, kalau kami disuruh mati ya orang akan berontak.”

Menurut catatan Forum Ukantara, lebih dari 60 persen UMKM dan sektor informal ini gulung tikar karena daya beli masyarakat semakin menurun bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari harus jual barang atau pinjam ke sana kemari.

IG

Continue Reading

Ekbis

Dampak Pandemi, 1.300 Gerai Ritel Tutup di Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan 1.300 gerai ritel tutup sepanjang tahun lalu, sejalan dengan himpitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan penutupan gerai ritel masih berlangsung hingga tahun ini. Menurut catatannya, dua hingga tiga gerai ritel tutup setiap hari.

Jika ditotal, terdapat 200 gerai ritel yang tutup sepanjang tahun ini. Namun, ia tak menyebut secara pasti penutupan itu terjadi sampai kapan.

Baca juga: Sandiaga: 34 Juta Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perlu Diselamatkan 

Menurut Roy, pengusaha di sektor ritel tidak bisa mengakses fasilitas restrukturisasi kredit dan menerima insentif fiskal lainnya lantaran tak masuk dalam sektor prioritas.

“Kami meminta untuk sektor perdagangan ritel dimasukkan sebagai sektor prioritas. Pada APBN 2021 hanya tujuh sektor prioritas tapi perdagangan ritel tidak pernah dijadikan sektor prioritas,” kata Roy dalam konferensi pers, Kamis, 22 Juli 2021.

Ia juga menyayangkan pihaknya tak diajak berkomunikasi oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan PPKM level 3 dan level 4. Roy hanya tahu aturan itu lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021.

“Ini yang harus digarisbawahi, non dialog dan ini sering terjadi. Sehingga terjadi yang namanya multitafsir dan sebagainya,” pungkas Roy.

Continue Reading

Ekbis

Sandiaga: 34 Juta Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perlu Diselamatkan

Published

on

By

Magetan, Tradisi mudik libur hari Raya Idul Fitri tahun ini resmi di larang oleh Pemerintah Pusat, Kebijakan ini di ambil untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona dan memaksimalkan vaksinasi yang telah berlangsung di semua wilayah RI. Namun sejumlah pengelola wisata di Kabupaten Magetan mengaku khawatir terhadap larangan mudik lebaran oleh pemerintah tahun 2021 ini. Larangan mudik jelas akan berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan. Pasalnya, libur lebaran menjadi momen panen kunjungan dan pendapatan. Hal ini diakui oleh Honggo Utomo, pengelola wisata Mojosemi Forest Park. Meski khawatir, pihaknya tetap optimis membidik wisatawan lokal nonpemudik. “Larangan mudik jelas akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan, namun kami akan bidik wisatawan lokal,” kata Pengelola Mojosemi Forest Park, Honggo Kusumo, Senin (5/4/21). Menurutnya, dia bisa mengandalkan wisatawan lokal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pihaknya pun yakin dengan wahana yang dimiliki Mojosemi Forest Park tetap akan menarik wisatawan. “Dengan wahana yang kami miliki, saya yakin tingkat penurunanya tidak signifikan,” papar Honggo. Wahana andalan Mojosemi Forest Park, seperti dino show dan dino park menjadi tujuan wisata ke Magetan paling favorit dan paling populer saat ini. Setiap hari tak kurang dari 1000 wisatawan datang untuk menikmati dino show dan dino park. “Belum lagi pada libur panjang bisa mencapai 2000 pengunjung,” ujarnya. Pihaknya pun sangat optimis segmen wisatawan lokal masih terbuka lebar. Selain itu, karena pandemi pihak pengelola tidak menarget lebih mesti kapasitas mencapai 4000 pengunjung. “Pandemi, target kami 2000 pengunjung per hari, itu 50% dari kapasitas,” Untuk berwisata ke Mojosemi Forest Park pengelola tidak akan menaikkan tiket. Tiket masuk untuk anak yaitu 20ribu sedang dewasa 25ribu untuk wahana dino show dan dino park 10ribu. “Yang baru di mojosemi kita siapkan food street, pertengahan ramadan sudah bisa dinikmati berbagai menu masakan asia, semoga kondisi makin membaik, pariwisata dapat kembali berjalan normal,” tutupnya.

Channel9.id-Bandung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sebanyak 34 juta pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diselamatkan agar bisa bertahan dengan adanya pembatasan sosial. “Jangan sampai sentra pariwisata dan ekonomi kreatif mengibarkan ‘bendera putih’,” ujarnya dalam acara pembukaan vaksinasi di Sekolah Staf dan Komando TNI AU, Lembang, Jumat, 23 Juli 2021.

Menurut Sandiaga, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat tekanan berat atas adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dia meminta kepada masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kreatif, agar bisa datang ke sejumlah sentra vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparbud Jawa Barat Lusi Lesminingwati mengatakan di Jawa Barat sendiri ada sebanyak 75.000  pelaku pariwisata. Dia tak menampik bahwa tingkat vaksinasi di Jawa Barat masih rendah, yakni baru sebesar 20 persen jika dibandingkan dengan total sasaran vaksinasi di Jawa Barat.

Continue Reading

HOT TOPIC