Connect with us

Ekbis

Antara Alokasi dengan Realisasi Anggaran Covid-19

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Total anggaran penanganan Covid-19 (PC) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) naik menjadi Rp744,75 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat pada Sabtu 17 Juli.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebut akan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 225,4 triliun pada Senin 5 Juli lalu. Dengan demikian, anggaran PEN 2021 akan menjadi sebesar Rp924,83 triliun.

Pernyataan itu kemudian direvisi oleh anak buahnya sendiri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso pada 15 Juli. Dikatakannya bahwa Pemerintah tidak akan menambah pagu anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Hanya akan diatur prioritas mana yang diberikan dan refocusing belanja terlebih dahulu.

Sejak awal, alokasi anggaran program PC-PEN memang diakui Pemerintah masih akan bergerak dinamis untuk memastikan dukungan fiskal program yang tepat. Postur APBN 2021 memang disusun agar hal itu dimungkinkan, serta telah diberi payung hukum.

Jika ditelusuri, awalnya anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 direncanakan sebesar Rp 372,3 triliun pada akhir tahun lalu, setelah APBN diundangkan. Nilainya bergerak selama bulan Januari dan Februari, dari Rp 403,9 triliun, Rp 553,09 triliun dan Rp 619 triliun. Besaran alokasi yang kemudian tak berubah lagi selama beberapa bulan adalah sebesar Rp699,43 triliun. Baru direvisi lagi menjadi Rp744,75 triliun pada tanggal 17 juli.

APBN 2021 dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-Undang Nomer 9 tahun 2020 memang tidak menyebut nilai persis alokasi anggaran PC dan PEN. Tentu saja tidak memuat rincian alokasi. Namun, Nota Keuangan sebagai “dasar pemikiran” APBN dan bagian tak terpisahkan dari undang-undang telah memiliki narasi tentang soalan tersebut.

Pada tahun 2020, Perpres Nomer 72 sebagai APBN Perubahan menyebut sebagian nilai alokasi dalam pasalnya, namun hanya dalam konteks tertentu. Belum ada rincian klaster apa saja, apalagi besaran nilainya. Alokasi selanjutnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 185 tahun 2020, yang baru ditandatangani pada 24 Nopember.

Secara internal pemerintah tentu saja substansi PMK itu telah dipakai beberapa bulan sebelumnya. Informasi tentang macam klaster program dan alokasinya telah disampaikan kepada publik sejak Juli.

Penjelasan Menkeu Sri Mulyani tentang alokasi anggaran PC-PEN 2021 yang terkini menyebut 5 klaster. Rinciannya sebagai berikut: Perlindungan sosial (Rp187,84 triliun), Kesehatan (Rp214,95 triliun), Insentif Usaha (Rp62,83 triliun), Dukungan UMKM dan Korporasi (Rp161,20 triliun), dan Program Prioritas (Rp117,94 triliun).

Penggolongan atau klaster anggaran PC-PEN 2021 sedikit berbeda dengan tahun 2020. Dua klaster terpisah pada 2020 disatukan, yaitu dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Klaster Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dihilangkan, diganti dengan klaster program prioritas, yang masih mencakupnya dengan sedikit perluasan. Namun, belum ada PMK baru tentang perubahan itu.

Dalam hal kenaikan alokasi dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun, terutama terjadi pada dua klaster. Perlindungan sosial, dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Kesehatan, dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.

Anggaran PC-PEN ini sebenarnya memiliki persoalan lain yang cukup serius, yaitu dalam hal realisasi atau penyerapannya. Realisasi pada 2020 hanya sebesar 82,83% dari pagu yang dialokasikan. Hanya sebesar Rp575,85 triliun dari Rp695,20 triliun. Dan pada realisasi APBN 2021 yang sedang berjalan hanya terealisasi 36,1% (Rp252,3 triliun) sampai dengan akhir Juni atau selama enam bulan.

Salah satu klaster yang realisasinya rendah pada tahun 2020 adalah kesehatan, yang hanya mencapai 62,99%. Direalisasikan sebesar Rp62,67 triliun dari pagu alokasi sebesar Rp99,50 triliun. Kondisi ini terulang kembali hingga akhir Juni 2021, yang baru terealisasi Rp47,77 triliun (24,6% dari alokasi Rp193,93 triliun).

Dengan kata lain, penambahan alokasi bagi kesehatan memang sangat dibutuhkan dalam kondisi terkini dari pandemi. Namun, alokasi terdahulu pun belum direalisasikan secara optimal.

Sebagai tambahan informasi, klaster kesehatan pada tahun 2020 terdiri dari 7 sub klaster. Yaitu: Insentif Tenaga Medis, Santunan Tenaga Medis, Bantuan Iuran JKN, Gugus Tugas Covid-19, Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan, Penanganan Vaksin Covid-19, dan Belanja Penanganan Covid Lainnya.

Realisasi yang baru mencapai Rp47,77 triliun (24,6%) hingga akhir Juni 2021 belum dipublikasi secara rinci berdasar subklaster. Rincian subklaster bisa saja nantinya sedikit berbeda dengan tahun 2020. Laporan realisasi APBN semester I tahun 2021 hanya menyebut berbagai pemanfaatannya. Antara lain disebutkan: (1) pengadaan vaksin sebanyak 53,91 juta dosis, pelaksanaan vaksinasi yang mencapai 29,28 juta orang untuk vaksinasi ke-1 dan 13,47 juta orang untuk vaksinasi ke-2; (2) pembayaran biaya perawatan pasien Covid-19 bagi 236,34 ribu pasien; pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) bagi 465,8 ribu nakes; (4) pembayaran santunan kematian bagi 164 nakes; penyaluran bantuan iuran JKN kelompok PBPU dan BP Kelas III bagi 19,15 juta orang; dan (6) Insentif perpajakan untuk pengadaan vaksin dan alat kesehatan dengan nilai mencapai Rp3,6 triliun.

Baca juga: Utang Pemerintah Telah Diingatkan BPK Sejak Sebelum Pandemi 

Hal yang cukup menarik adalah penyatuan dua klaster yang terpisah pada 2020, yaitu dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Pada 2020, alokasi dukungan UMKM terealisasi Rp112,63 triliun atau 96,53% dari alokasinya. Sedangkan pembiayaan korporasi mencapai Rp60,73 triliun terealisasi seluruhnya atau 100%.

Meski belum ada rincian, ada indikasi pembiayaan korporasi menjadi jauh lebih besar pada tahun 2021. Indikasi tersebut antara lain dari informasi tentang penyertaan modal negara pada BUMN, yang masuk dalam klaster ini. Sementara itu, narasi tentang UMKM cenderung mengarah pada penurunan alokasi. Salah satu alasannya, UMKM telah memperoleh dukungan melalui skema lain.

Dari uraian di atas, tampak soal realisasi atau penyerapan menjadi sangat serius dan mendesak dibenahi. Banyak pemberitaan tentang kesulitan rumah sakit dalam menagih haknya, begitu pula dengan insentif tenaga kesehatan. Pada sisi lain, realisasi alokasi klaster kesehatan masih amat rendah. Padahal alokasinya kembali ditambah. Dan sebenarnya pemerintah masih leluasa untuk menggeser antar klaster, apalagi subklaster.

Penulis berpandangan bahwa dari dahulu “setan anggaran sering bersembunyi dalam rinciannya”. Pada kondisi darurat saat ini, ada peluang setan tersebut makin menjadi-jadi. Pemerintah sebaiknya makin meningkatkan tranparansinya, dan semua pihak makin serius mengawasi. Pemerintah dan kita semua sedang susah, tetapi jangan ditambah dengan banyak salah.

*Ekonom 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Forum UMKM Sebut Bansos Covid-19 Tak Kunjung Datang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Forum Organisasi Usaha Rakyat Kecil UMKM-Informal Nusantara atau Forum Urkantara mengungkapkan, bantuan sosial pada masa Covid-19 yang dijanjikan pemerintah hingga saat ini tak kunjung datang.

Forum Ukantara ini terdiri dari para pedagang kaki lima, komunitas warung tegal atau warteg, pedagang pasar, petani cabai dan bawang merah, peternak lele, pedagang ketoprak Brebes, seniman, hingga pegiat UMKM.

“Teman-teman ini belum merasakan, kalau pemerintah bicara di media seakan-akan dana itu triliunan rupiah, tapi kenyataan itu tidak mengena terhadap usaha rakyat kecil,” kata Ketua Umum Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni,  Jumat, 23 Juli 2021.

Dia menuturkan, pedagang kecil banyak yang belum mendapatkan dana bansos meski sudah tiga minggu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

“Kami kecewa, ini hoaks, omong kosong, sebenarnya berapa sih yang dikucurkan, kepada siapa? Ini bukan warteg saja, semuanya, petani, pedagang ketoprak, dan sebagainya, kan dijanjikan Rp 1,2 juta, tapi itu kan baru wacana,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, mereka mendesak Jokowi untuk turun langsung memimpin langsung penanganan pandemi, bukan lagi diurus tim khusus untuk mengatasi pandemi.

“Pak Jokowi harus turun tangan, jangan dimainkan oleh anak buahnya dalam rangka untuk mengambil margin di pandemi ini,” tegasnya.

Baca juga: Menteri Tito Desak Daerah Manfaatkan Keuangan untuk Covid-19 

“Tolong pak, ini pendataan bansos ini harus benar-benar mengena, besarannya juga harus jelas, jangan hanya sekadar untuk beli permen, kita ini harus beli makan, ngasih makan anak, bayar listrik sebagainya,” sambung Mukroni.

Mukroni menegaskan, mereka bukannya menolak kebijakan PPKM agar pandemi terkendali, namun mereka hanya bertahan hidup sehingga bansos harus segera diturunkan ke masyarakat.

“Ya kami ini setuju saja PPKM, tapi kalau pemerintahnya tidak melakukan apa-apa ya kami menuju mati, kami kan rakyat, kalau kami disuruh mati ya orang akan berontak.”

Menurut catatan Forum Ukantara, lebih dari 60 persen UMKM dan sektor informal ini gulung tikar karena daya beli masyarakat semakin menurun bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari harus jual barang atau pinjam ke sana kemari.

IG

Continue Reading

Ekbis

Dampak Pandemi, 1.300 Gerai Ritel Tutup di Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan 1.300 gerai ritel tutup sepanjang tahun lalu, sejalan dengan himpitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan penutupan gerai ritel masih berlangsung hingga tahun ini. Menurut catatannya, dua hingga tiga gerai ritel tutup setiap hari.

Jika ditotal, terdapat 200 gerai ritel yang tutup sepanjang tahun ini. Namun, ia tak menyebut secara pasti penutupan itu terjadi sampai kapan.

Baca juga: Sandiaga: 34 Juta Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perlu Diselamatkan 

Menurut Roy, pengusaha di sektor ritel tidak bisa mengakses fasilitas restrukturisasi kredit dan menerima insentif fiskal lainnya lantaran tak masuk dalam sektor prioritas.

“Kami meminta untuk sektor perdagangan ritel dimasukkan sebagai sektor prioritas. Pada APBN 2021 hanya tujuh sektor prioritas tapi perdagangan ritel tidak pernah dijadikan sektor prioritas,” kata Roy dalam konferensi pers, Kamis, 22 Juli 2021.

Ia juga menyayangkan pihaknya tak diajak berkomunikasi oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan PPKM level 3 dan level 4. Roy hanya tahu aturan itu lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021.

“Ini yang harus digarisbawahi, non dialog dan ini sering terjadi. Sehingga terjadi yang namanya multitafsir dan sebagainya,” pungkas Roy.

Continue Reading

Ekbis

Sandiaga: 34 Juta Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perlu Diselamatkan

Published

on

By

Magetan, Tradisi mudik libur hari Raya Idul Fitri tahun ini resmi di larang oleh Pemerintah Pusat, Kebijakan ini di ambil untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona dan memaksimalkan vaksinasi yang telah berlangsung di semua wilayah RI. Namun sejumlah pengelola wisata di Kabupaten Magetan mengaku khawatir terhadap larangan mudik lebaran oleh pemerintah tahun 2021 ini. Larangan mudik jelas akan berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan. Pasalnya, libur lebaran menjadi momen panen kunjungan dan pendapatan. Hal ini diakui oleh Honggo Utomo, pengelola wisata Mojosemi Forest Park. Meski khawatir, pihaknya tetap optimis membidik wisatawan lokal nonpemudik. “Larangan mudik jelas akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan, namun kami akan bidik wisatawan lokal,” kata Pengelola Mojosemi Forest Park, Honggo Kusumo, Senin (5/4/21). Menurutnya, dia bisa mengandalkan wisatawan lokal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pihaknya pun yakin dengan wahana yang dimiliki Mojosemi Forest Park tetap akan menarik wisatawan. “Dengan wahana yang kami miliki, saya yakin tingkat penurunanya tidak signifikan,” papar Honggo. Wahana andalan Mojosemi Forest Park, seperti dino show dan dino park menjadi tujuan wisata ke Magetan paling favorit dan paling populer saat ini. Setiap hari tak kurang dari 1000 wisatawan datang untuk menikmati dino show dan dino park. “Belum lagi pada libur panjang bisa mencapai 2000 pengunjung,” ujarnya. Pihaknya pun sangat optimis segmen wisatawan lokal masih terbuka lebar. Selain itu, karena pandemi pihak pengelola tidak menarget lebih mesti kapasitas mencapai 4000 pengunjung. “Pandemi, target kami 2000 pengunjung per hari, itu 50% dari kapasitas,” Untuk berwisata ke Mojosemi Forest Park pengelola tidak akan menaikkan tiket. Tiket masuk untuk anak yaitu 20ribu sedang dewasa 25ribu untuk wahana dino show dan dino park 10ribu. “Yang baru di mojosemi kita siapkan food street, pertengahan ramadan sudah bisa dinikmati berbagai menu masakan asia, semoga kondisi makin membaik, pariwisata dapat kembali berjalan normal,” tutupnya.

Channel9.id-Bandung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sebanyak 34 juta pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diselamatkan agar bisa bertahan dengan adanya pembatasan sosial. “Jangan sampai sentra pariwisata dan ekonomi kreatif mengibarkan ‘bendera putih’,” ujarnya dalam acara pembukaan vaksinasi di Sekolah Staf dan Komando TNI AU, Lembang, Jumat, 23 Juli 2021.

Menurut Sandiaga, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat tekanan berat atas adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dia meminta kepada masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kreatif, agar bisa datang ke sejumlah sentra vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparbud Jawa Barat Lusi Lesminingwati mengatakan di Jawa Barat sendiri ada sebanyak 75.000  pelaku pariwisata. Dia tak menampik bahwa tingkat vaksinasi di Jawa Barat masih rendah, yakni baru sebesar 20 persen jika dibandingkan dengan total sasaran vaksinasi di Jawa Barat.

Continue Reading

HOT TOPIC