Channel9.id-Jakarta. Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Elkape) mendesak Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS membuka seluruh dokumen proses seleksi yang kini jadi sorotan publik. Elkape menilai proses seleksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berlangsung tertutup dan rawan konflik kepentingan.
Elkape menegaskan sejak awal berdiri mereka fokus mengawal sistem jaminan sosial sebagai hak konstitusional peserta, terutama pekerja dan kelompok rentan. Namun menurut Elkape, tata kelola BPJS justru makin menjauh dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang diamanatkan UU SJSN, UU BPJS, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Salah satu yang dianggap paling bermasalah adalah seleksi Dewas dan Direksi BPJS yang dinilai tak transparan. Elkape menyebut publik tidak mendapat akses atas kriteria asesmen, metode penilaian, hingga dasar penentuan kelulusan. Situasi ini, kata Elkape, memunculkan dugaan adanya “titipan” karena hasil seleksi tidak bisa diverifikasi publik.
“Tanpa keterbukaan, proses seleksi berpotensi cacat secara etis dan administratif,” tegas Elkape dalam keterangannya tertulisnya, (2/12/2025).
Elkape juga resmi mengajukan permohonan keterbukaan informasi untuk memperoleh dokumen proses seleksi—mulai dari metodologi, standar kompetensi, bobot penilaian, hingga berita acara setiap tahapan. Mereka menilai seluruh dokumen tersebut wajib dibuka karena BPJS adalah badan publik.
Lembaga itu menyoroti dugaan pelanggaran UU KIP lantaran informasi yang seharusnya tersedia secara berkala tidak diberikan. Akibatnya, ruang pengawasan publik hilang dan dugaan calon titipan makin menguat.
Elkape menilai ketertutupan ini memperparah krisis tata kelola BPJS yang dinilai sudah lama terjadi, mulai dari lemahnya pengawasan hingga kebijakan yang tidak cukup berpihak pada peserta. Mereka meminta lembaga pengawas melakukan investigasi terhadap integritas Pansel.
“Elkape akan terus mengawal proses seleksi agar kembali pada prinsip transparansi, bebas konflik kepentingan, dan berpihak pada hak peserta,” tulis lembaga itu.
Baca juga: BPJS Watch dan IAW Somasi Pansel Calon Anggota Dewas dan Direksi BPJS
