Connect with us

Internasional

Filipina Tolak ICC Yang Ingin Selidiki Duterte

Published

on

Filipina Tolak ICC Yang Ingin Selidiki Duterte

Channel9.id-Filipina. Filipina tidak akan mau bekerja sama dengan investigasi resmi oleh International Criminal Court (ICC) mengenai adanya kemungkinan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte dalam kampanyenya “perang melawan narkoba”, ujar juru bicara presiden Filipina, Kamis (16/9/2021).

Para hakim di ICC pada hari Rabu menyetujui proposal penyelidikan terhadap kampanye khas Duterte dalam peperangannya melawan narkoba yang mana sudah menelan banyak korban jiwa.

Penilain para hakim mengenai bahan materi yang diberikan oleh para jaksa penuntut menyebutkan kalau “Kampanye yang dikenal dengan sebutan ‘perang melawan narkoba’ tidak dapat dianggap sebagai tindakan penegakan keadilan, namun lebih ke tindakan serangan sistematis terhadap warga sipil,”.

Sebelumnya Duterte telah mencoba untuk menghindari investigasi terhadapnya dan pada hari Kamis, ketua penasihat hukum presiden Salvador Panelo menyatakan kalau ICC tidak mempunyai hak yurisdiksi.

“Sikap presiden tidak akan berubah. ICC bertekad untuk meneruskan kasus ini yang sudah melanggar konstitusi kami dan bahkan melanggar undang-undang Roma sendiri,” ujar Panelo di stasiun radio DZBB.

Panelo menyatakan kalau penyelidik ICC tidak akan diizinkan masuk ke Filipina untuk melakukan penyelidikan.

Pada bulan Maret 2018, Duterte mengundurkan diri dari perjanjian pendiri ICC. Namun, dibawah undang-undang ICC, mereka mempunyai yurisdiksi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan dari tahun 2016 sampai 2019.

Duterte, 76, yang memenangkan pemilu presiden dengan kampanye anti-narkobanya, akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Juni 2022, namun ia berencana untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Duterte, dalam pidatonya yang lalu, ia membela kampanye yang telah membuat kepolisian menembak mati sekitar 6,100 terduga pengedar narkoba dan menyebutkan kalau ia sudah berhasil menurunkan angka kriminilatas dan menjaga perdamaian dan ketertiban.

Sang presiden sebelumnya menantang ICC untuk mengadilinya karena ia tak pernah membantah kata-katanya yang menyebutkan kalau ia tak segan-segan akan membunuh siapapun yang berani menghancurkan negaranya.

Kelompok-kelompok HAM menuduh Duterte memantik kekerasan mematikan dan menyatakan kalau polisi langsung membunuh terduga pengedar narkoba dan sering menyetting kejadian perkara kriminal. Pihak kepolisian Filipina membantah hal ini dan Duterte menegaskan kalau kepolisiannya hanya boleh menembak mati jika dalam keadaan terdesak.

Kelompok HAM Filipina, Karapatan, menyatakan kalau komentar ICC tersebut menekankan laporan para korban dan keluarga.

“Duterte dan antek-anteknya harus bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya,” ujar Karapatan.

(RAG)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Pendaur Ulang Filipina Rubah Limbah Plastik Menjadi Bahan Bangunan

Published

on

By

Pendaur Ulang Filipina Rubah Limbah Plastik Menjadi Bahan Bangunan

Channel9.id-Filipina. Sekelompok pendaur ulang dari Filipina sedang berusaha untuk mengurangi limbah plastik di Filipina dengan merubah botol sekali pakai, kantong sekali pakai dan pembungkus makanan menjadi bahan-bahan bangunan, Senin (25/10/2021).

Plastic Flamingo, atau yang biasa disebut “The Plaf”, telah mengumpulkan limbah tersebut lalu menghancurkannya dan setelah itu dicetak menjadi tiang dan papan yang disebut “eco-lumber” atau kayu-eco. Eco-lumber itu dapat digunakan sebagai pagar, penghiasan atau sebagai bahan pembuatan tenda darurat.

“Ini 100% dibuat dari bahan daur ulang, 100% dari limbah plastik, kita juga memasukkan beberapa bahan tambahan dan pewarna. Bahan bangunan ini anti-busuk, bebas perawatan dan bebas pecah,” ujar Erica Reyes, kepala petugas operator The Plaf.

Baca juga: Jurnalis Filipina Menangkan Nobel Perdamaian

Kelompok peduli lingkungan itu telah mengumpulkan sampai sekitar 100 ton limbah plastik sampai saat ini. Mereka telah melakukan aksinya untuk menanggulangi masalah lokal yang mempunyai dampak global tersebut.

Sekitar 80% plastik laut global datang dari sungai-sungai di Asia, dan Filipina sendiri sudah mendonasikan sepertiga dari total tersebut, menurut data Our World dari Universitas Oxford pada tahun 2021.

Filipina tidak mempunyai rencana yang jelas dalam menanggulangi masalah plastik dan departemen lingkungannya telah mengatakan kalau mereka sudah menghubungi pabrik-pabrik untuk memperhatikan pengaturan limbahnya.

Dengan krisis limbah plastik yang sulit ditangani ini, pandemi Covid-19 juga telah memperburuk situasi tersebut.

Setiap hari ada sekitar 300 ton limbah plastik yang dihasilkan dunia, menurut laporan dari Program Lingkungan PBB, masalah yang juga diperburuk oleh pandemi dikarenakan semakin banyaknya produksi pelindung wajah, sarung tangan, tempat makanan takeaway dan juga pembungkus plastik untuk barang pemesanan online.

“Banyak orang masih belum tahu bagaimana plastik didaur ulang,” ujar Allison Tan, rekan pemasaran The Plaf.

“Kami memberikan wadah kepada masyarakat, daripada membuang plastik itu dengan sembarangan … mereka dapat memberikannya kepada pendaur ulang seperti kami dan kami akan merubahnya menjadi barang yang lebih berguna,” tambahnya.

Selain menanggulangi masalah limbah, kelompok pendaur ulang tersebut juga sudah berdiskusi dengan organisasi non-pemerintah dalam membantu membangun ulang rumah-rumah yang hancur karena badai topan menggunakan bahan bangunan mereka.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Junta Myanmar Tuduh PBB Telah Bias Terhadapnya

Published

on

By

Junta Myanmar Tuduh PBB Telah Bias Terhadapnya

Channel9.id-Myanmar. Dalam respon junta Myanmar terhadap komunitas internasional, mereka menuduh dua utusan PBB telah menggunakan sumber tak terpercaya, membuat tuduhan-tuduhan besar dan mengancam kedaulatan negara, Senin (25/10/2021).

Kementerian Luar Negeri junta Myanmar mengatakan kalau laporan dari utusan khusus PBB Christine Schraner Burgener dan reporter khusus PBB Tom Andrews jauh dari kenyataan dan menunjukkan adanya bias dari PBB.

“Myanmar tidak dapat menerima motif organisasi atas tindakan tersebut dan menggunakan HAM sebagai alat politik untuk mencampuri urusan internal negara,” ungkap Kemenlu junta pada pernyataan panjangnya yang dirilis pada Minggu malam.

Baca juga: KTT ASEAN Tak Mengundang, Junta Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan Politik

Schraner Burgener, yang sudah mengundurkan diri setelah menjabat selama tiga tahun, pada minggu lalu mengatakan kalau pihak militer tidak mempunyai niatan untuk berkompromi atau mengadakan dialog dan kesempatan untuk komunitas internasional untuk mengembalikan Myanmar ke jalan yang benar sudah semakin sempit.

Junta menyebutkan kalau utusan PBB itu telah menggunakan sumber yang salah dalam menyatakan jumlah korban jiwa, membuat tuduhan-tuduhan palsu dan tidak menjelaskan kekerasan yang juga dilakukan oleh pihak oposisi.

Dalam pernyataan junta tersebut, Schraner Burgener dinyatakan telah gagal dalam menjelaskan kalau kecurangan pemilu adalah alasan mengapa pihak militer melakukan kudeta.

Junta Myanmar beberapa waktu ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan defensif terhadap komunitas internasional, termasuk kepada ASEAN.

Keputusan tak terduga dari ASEAN yang memutuskan kalau ketua junta Min Aung Hlaing tak diundang dalam KTTnya telah mengundang kritik dari pihak militer Myanmar yang menuduh kalau kelompok negara-negara Asia Tenggara itu telah meninggalkan prinsip non-interfensinya.

Pihak junta juga menyatakan kalau pidato dari Andrews di tanggal 22 Oktober mengenai kasus penyiksaan, penahanan, penculikan dan maraknya warga sipil yang terlantar, diambil dari sumber yang tak terpercaya.

“Dapat dilihat dalam laporan dari reporter khusus PBB telah mencantumkan rumor tak berdasar kedalam kesimpulannya yang terburu-buru,” kutip pernyataan dari junta.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Ribuan Wanita Polandia Lakukan Aborsi Secara Ilegal

Published

on

By

Ribuan Wanita Polandia Lakukan Aborsi Secara Ilegal

Channel9.id-Polandia. Setidaknya 34,000 wanita di Polandia sudah melakukan aborsi secara ilegal atau melakukannya di luar negeri semenjak negara tersebut menerapkan peraturan baru yang melarang praktik tersebut pada tahun lalu, Senin (25/10/2021).

Menurut laporan dari Abortion Without Borders (AWB), sebuah organisasi yang memberikan akses aman untuk mereka yang ingin aborsi, disebutkan kalau ada lebih dari 1,000 wanita Polandia yang ingin melakukan aborsi trimester kedua di klinik sejak negara tersebut menerapkan hukum baru yang melarang aborsi tersebut.

Baca juga: Presiden Polandia Diminta Umumkan Status Darurat di Perbatasan Belarus

AWB mengatakan kalau angka tersebut bukanlah angka asli dari wanita Polandia yang sudah melakukan aborsi ilegal atau aborsi di luar negeri pada tahun lalu. Organisasi non-pemerintah telah mengestimasi kalau ada 80 sampai 20,000 wanita telah melakukan aborsi ilegal.

Pada tanggal 22 Oktober tahun lalu, dewan konstitusional Polandia telah menyatakan kalau aborsi dalam kasus cacat janin tidak diperbolehkan dan hanya diperbolehkan untuk kasus pemerkosaan, inses, atau mengancam kesehatan si ibu. Undang-undang tersebut mulai berlaku dari bulan Januari 2021.

Tahun lalu, setidaknya sekitar 460 perempuan Polandia pergi ke Inggris untuk melakukan aborsi yang memakan waktu sekitar 24 minggu dan bahkan lebih untuk beberapa kasus, menurut laporan dari AWB. AWB mengungkapkan kalau mereka membantu para wanita Polandia yang ingin aborsi di Belgia, Jerman, Spanyol dan Republik Ceko.

Dari mereka yang meminta pertolongan kepada AWB selama 12 bulan sejak hukum tersebut diberlakukan, AWB menyebutkan kalau mereka sudah berhasil membantu 18,000 wanita dengan bantuan dari Women Help Women, sebuah organisasi yang memfasilisitasi akses pos dan pil aborsi.

Mara Clarke, pendiri AWB, mengungkapkan kepada the Guardian: “Kita telah melihat banyak wanita yang meminta pertolongan kita dalam proses aborsi cacat janin sejak hukum itu berlaku. Kami sudah mendengar dari mereka kalau ancaman dari cacat janin sudah sering diremehkan oleh para dokter dan bahkan pada beberapa kasus para dokter sengaja menunda-nunda diagnosisnya agar mereka kesulitan untuk mendapatkan aborsi,” ujarnya.

(RAG)

Continue Reading

HOT TOPIC