Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan memantau seluruh pengeluaran dana kampanye para calon pasangan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 nanti. KPK akan mengawasi seluruh rekam jejak dana yang digunakan para calon.
Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri di Jakarta, Jumat (21/08).
“Karena kami tidak ingin ada pilkada yang menggunakan dana-dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Firli.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah korupsi untuk pencarian dana balik modal kampanye oleh calon yang terpilih. Firli mengatakan, beberapa kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK dilatarbelakangi pencarian dana balik modal.
“Karena pengalaman empiris terjadi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu karena mahal dan besarnya biaya pilkada,” katanya.
Selain itu, lembaga anti rasuah ini juga akan menyambangi para calon pasangan. Namun, sebelumnya, KPK akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan partai pengusung terlebih dahulu. Firli menjelaskan, koordinasi itu akan dilakukan secara virtual.
“Kami ingin sampaikan bahwa pilkada bukan tujuan, tapi pilkada adalah sarana memilih para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dengan tidak menggunakan dana atau money politic,” pungkas Firli.
KPK mencatat ada beberapa calon yang bermasalah, salah satunya yakni Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Kuryana Azis dan Wakil Bupati Johan Anuar. Keduanya maju kembali sebagai petahana pada Pilkada 2020.
Diketahui, Johar saat ini terjerat kasus korupsi dugaan pengadaan lahan kuburan di OKU yang memakan dana APBD Rp6,1 miliar. Kasus yang menjerat Johar itu, saat ini masih ditangani oleh KPK.
