Connect with us

Hukum

Di Persidangan Terungkap Kasus Suap Djoko Tjandra ke Tommy Sumardi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Karyawan Djoko Tjandra di Mulia Grup Nurdin mengaku mengantarkan uang dari Djoko Tjandra ke Tommy Sumardi. Sebelum diantarkan ke Tommy Sumardi uang tersebut disiapkan oleh Sekretaris Djoko Tjandra Nurmala Fransisca, Sedangkan Nurdin mengaku hanya sebagai kurir.

Penyerahan pertama, ungkap Nurdin, terjadi pada 27 April 2020. Dia yang biasa bertugas mengantar surat, ditelepon oleh Tommy Sumardi dan diminta untuk bertemu di Merah Delima Restaurant, di sebelah Mabes Polri.

Baca juga: Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi Didakwa Beri Suap

Dia pun menyerahkan amplop yang diberikan oleh Fransisca ke Tommy Sumardi. Nurdin mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut. Namun dia melihat jumlah uang tersebut yakni US$100 ribu dari tanda terima yang ditandatangani Tommy Sumardi.

“Setelah ditandatangan (tanda terima) saya infoin ke bapak Djoko bahwa barang sudah diterima, trus pak Djoko oke. Saya balik ke kantor. Tanda terima saya serahkan ke bu Sisca (Fransisca),” kata Nurdin saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus Red Notice, Selasa (10/11/2020).

Pada 29 April 2020, Nurdin kembali ditugasi untuk mengantarkan amplop berisi uang US$ 100 ribu kepada Tommy. Penyerahan uang tersebut dilakukan di dalam mobil sedan yang ditumpangi Tommy.

“Pak Tommy enggak turun. Sudah ditandatangani tanda terima, saya balik dan informasikan ke Pak Djoko dan Bu Sisca,” kata dia.

Selanjutnya, Pada 4 Mei, Nurdin kembali menyerahkan amplop kepada Tommy di Merah Delima.

Dengan Prosedur yang sama, Nurdin menyerahkan uang itu di dalam mobil. Hanya saja, kali ini mobil yang ditunggangi Tommy berjenis Fortuner. Amplop yang diserahkan Nurdin berisi uang US$150 ribu.

Hal yang sama dilakukan Nurdin pada 12 Mei 2020. Hanya saja, penyerahan dilakukan di lokasi yang berbeda. Dia mengungkapkan penyerahan dilakukan di acara bakti sosial dapur Polri di Jalan Tanah Abang.

“Sebesar US$ 100 ribu. Saya serahkan di tempat itu juga,” ujarnya.

Terakhir, pada 22 Mei 2020, Nurdin menyerahkan uang dari Djoko Tjandra kepada Tommy Sumardi. Kali ini, penyerahan uang sebesar US$50 ribu dilakukan di kediaman Tommy di kawasan Menteng.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pengusaha Tommy Sumardi menjadi perantara suap terhadap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar S$200 ribu dan US$270 ribu, serta kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai US$150 ribu.

Tommy Sumardi menjadi perantara suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau Daftar Pencarian Orang Interpol Polri.

“Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Supaya Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo, menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi,” kata jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan, Senin (2/11/2020).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

KPK Amankan Uang Dalam Kardus dari OTT Pejabat Kemensos

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, uang tersebut berada di dalam kardus.”KPK  amankan uang di dalam kardus,” kata Nurul, Sabtu (05/12).

Namun, Ghufron belum merinci jumlah uang di dalam kardus itu, lantaran penyidik KPK masih menghitung secara rinci dari barang bukti yang diamankan. “Masih dihitung,” ujarnya.

Baca juga: Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli Terkait Bansos

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT terjadi pada Jumat malam 4 Desember 2020 hingga Sabtu dini hari 5 Desember 2020. Dugaan tindak pidananya adalah dilakukan adalah rasuah terhadap bantuan sosial program penanganan Covid-19.

“Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12).

KPK memiliki waktu 1×24 jam guna menentukan status hukum pejabat Kemensos yang terjerat OTT. “Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic Covid-19,” tandas Firli.

Continue Reading

Hukum

Terbukti Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Anita Kolopaking Dituntut 2 Tahun Bui

Published

on

By

Terbukti Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Anita Kolopaking Dituntut 2 Tahun Bui

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Anita Kolopaking dengan pidana dua tahun penjara atas kasus pemalsuan sejumlah surat untuk kepentingan buronan korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Jaksa menilai Anita yang merupakan pengacara Djoko Tjandra bersalah dalam kasus pembuatan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan.

“Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Anita Dewi A.Kolopaking dengan pidana penjara 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” ucap Jaksa YeniTrimulyani saat membacakan surat tuntutan, Jumat (4/12).

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut hal yang memberatkan Anita adalah berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit persidangan.

Baca juga: Brigjen Prasetijo Dituntut 25 Tahun Penjara

Selain itu, Anita sebagai praktisi hukum atau pengacara yang mengetahui hukum justru melakukan perbuatan melanggar hukum. Sementara itu, hal yang meringankan yaitu Anita belum pernah dihukum sebelumnya.

Jaksa menekankan bahwa Anita terbukti membantu pelarian buronan Djoko Tjandra.

“Dan melakukan tindak pidana dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri orang yang ditahan atas keputusan hakim,” kata jaksa.

Atas perbuatannya itu, Anita disebut melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 223 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, Djoko Tjandra sendiri juga dituntut pidana dua tahun penjara, dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, dituntut pidana 2,5 tahun penjara.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli:  Terkait Bansos

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait program bantuan sosial (Bansos) dalam penanganan Covid-19.

“Betul, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12) dikutip CNNIndonesia.

Baca juga: Pejabat Kementerian Sosial Terjaring OTT KPK 

Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Kantor KPK.

“Para terperiksa sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan,” katanyaa.

OTT KPK terhadap pejabat Kemensos diduga terkait bantuan sosial  atau Bansos. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat OTT. “Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic Covid-19,” ucap dia menambahkan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, KPK melakukan OTT terhadap eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC