Connect with us

Hukum

Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi Didakwa Beri Suap

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra memberikan suap kepada dua Petinggi Polri untuk memuluskan penghapusan red notice atau status daftar pencarian orang (DPO) terhadap dirinya.

Djoko Tjandra didakwa bersama-sama dengan Tommy Sumardi memberikan suap terhadap Kadiv Hubungan Internasinal Polri Irjen Napoleon Bonaprte dan Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

“Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo menghapus nama terdakwa dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi,” kata jaksa Wartono saat membacakan surat dakwaan, Senin (2/11).

Baca juga: Irjen Napoleon Bonaparte Didakwa Terima Suap Sekitar Rp6 Miliar

Awalnya, pada April 2020, Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi Tommy Sumardi melalui sambungan telepon menyampaikan maksud agar dapat masuk ke wilayah Indonesia untuk mengurus upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi Bank Bali.

Djoko Tjandra meminta agar Tommy Sumardi menanyakan status Interpol Red Notice Joko Soegiarto Tjandra di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Djoko Tjandra mendapat informasi bahwa Interpol Red Notice atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Prancis.

“Agar Joko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Joko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar Rp 10 miliar rupiah melalui Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Joko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri,” ujar Jaksa.

Saat itu, Napoleon menjabat sebagai  Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri. Napoloen disebut  melakukan penghapusan nama tersebut bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo yang merupakan Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri.

Setelah menerima uang dari Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte, memerintahkan Kombes Pol Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat  ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor B/1000/V/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo.

“Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam INTERPOL Red Notice melalui jaringan 1-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud dinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi,” kata jaksa.

Irjen Napoleon Bonaparte pun kembali memerintahkan anggotanya Kombes Pol Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor B/1030/V/2020/NCB-Div Hl tanggal 4 Mei 2020, perihal Pembaaruan Data Interpol Notices yang ditandatangani oleh atas nama Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol indonesia Brigjen Pol Nugroho Slamet  Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI.

“Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan Interpol Red Notice,” ujar jaksa.

Dengan adanya permintaan penghapusan dari Divhubinter Polri, mpada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardhiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi.

“Dan digunakan oleh Terdakwa untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Jaksa.

Atas perbuatannya, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Deklarasi Benny Wenda, Pakar:  Sebaiknya Polri Lakukan Penegakan Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana angkat suara soal manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah lewat Polri bisa melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Sebab, menurut Hikmahanto, pemerintahan sementara yang dibentuk Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional. Selain itu, pemerintahan sementara tersebut tanpa kejelasan negara mana yang berdiri, di mana lokasi dan kapan waktu deklarasi negara tersebut.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (02/12) dilansir Antara.

Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda 

Di samping itu, Hikmahanto mengatakan, meski negara-negara Pasifik selama ini menunjukan dukungannya terhadap Papua Barat, namun dukungan itu tidak dapat menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

“Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang diprakarsai Benny Wenda pada Desember 2020, adalah propaganda.

Awi memastikan, kondisi keamanan dan ketertiban saat ini masyarakat Papua relatif normal.

“Benny Wenda itu sekarang di mana? di Inggris kan. Jadi yang menjadi pertanyaan apakah mungkin dia melakukan hal tersebut di Indonesia? dia di luar negeri,” kata Awi, Selasa (2/12).

Baca juga: Kapolri Ungkap Aktor Kerusuhan Papua dan Papua Barat 

Awi pun mengimbau kepada mayarakat, terutama yang ada di Papua maupun Papua Barat tidak terprovokasi atas peritiwa tersebut.

Papua, kata Awi, masih dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sampi saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final tidak ditawar-tawar lagi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Ricuh di Petamburan, Jurnalis dan Polisi Diusir Laskar FPI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sejumlah penyidik Polda Metro Jaya dan jurnalis yang meliput dibanjiri umpatan dan kecaman massa dan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) saat berupaya menyambangi Rizieq Shihab, Selasa (2/12).

Penyidik Polda Metro Jaya diketahui melayangkan surat panggilan kedua usai Imam Besar FPI tersebut menolak untuk diperiksa sehari sebelumnya. Penyidik tiba di Gang Paksi, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat sekira pukul 13.00 WIB.

Mereka lagi-lagi mendapat halangan Laskar FPI yang berjaga di lokasi. Pihak Laskar meminta aparat menunggu terlebih dahulu sembari melakukan koordinasi dengan keluarga Rizieq.

Baca juga: Antar Surat Pemanggilan Rizieq, Polisi Kembali Dihadang Laskar FPI 

Selama 45 menit waktu berjalan, penyidik tak kunjung berhasil menemui keluarga Rizieq untuk menyerahkan surat panggilan. Negosiasi berjalan alot. Tangisan hingga umpatan tak henti-hentinya mengiringi proses tersebut.

Aparat sesekali melakukan negosiasi kepada laskar yang menjaga. Namun tak menemui titik terang. “Kami hanya mau mengantarkan surat panggilan saja. Usai itu kami pulang,” kata salah satu penyidik Polda Metro Jaya, Kompol Fadillah.

Namun, pihak perwakilan laskar meminta polisi meninggalkan lokasi sementara waktu sambil menunggu konfirmasi dari pihak pengacara. Situasi di lokasi massa terus menyemut.

Massa nampak memprovokasi polisi. Mereka memberikan umpatan dan sindiran terkait kedatangan aparat. Tak lama, aparat memilih meninggalkan lokasi.

Tapi, warga dan sejumlah orang tak dikenal diduga laskar tetap melemparkan umpatan kepada aparat. Mereka juga mengintimidasi wartawan yang meliput.

“Polisi bang**t balik kanan sana lu, wartawan udah, matiin kamera jangan meliput,” kata sejumlah massa di lokasi.

Situasi makin memanas, massa yang meneriaki polisi dan melarang wartawan terus mengikuti hingga Jalan Raya KS Tubun. Wartawan tetap pada tugasnya coba mengorek apa yang terjadi kepada aparat.

Namun, tiba-tiba massa sempat berselisih dengan sejumlah wartawan. Massa kemudian mengejar-ngejar wartawan.

Tercatat wartawan yang mendapat intimidasi yakni wartawan media Okezone.com, CNN Indonesia.com, dan Kontributor TV One.

Sejumlah wartawan berusaha menyelamatkan diri. Beberapa kendaraan awak media masih tertahan di Petamburan.

Rizieq Shihab telah dipanggil Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu (14/11). Semestinya Rizieq diperiksa pada Senin (1/12), tapi dirinya tak memenuhi panggilan tersebut. Atas ketidakhadiran tersebut polisi kembali melayangkan surat panggilan kedua hari ini.

Selain Rizieq, Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah orang terkait kerumunan itu. Di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Lurah Petamburan Setianto.

IG & DW

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC