Connect with us

Politik

Arsul Sani: Calon Ketum PPP Harus Jadi Pengurus Pusat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menegaskan bahwa PPP adalah partai kader. Sehingga pada pemilihan ketua umum partai yang akan digelar dalam Muktamar IX pada 18 sampai 21 Desember 2020, diutamakan dari internal partai.

“Kami sejak didirikan partainya, partai kader. Maka meskipun kami membuka pintu kepada semua orang untuk gabung PPP, tapi AD/ART kami mengatur untuk menjadi calon ketua umum harus jadi pengurus pusat PPP,” kata Arsul di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (2/11).

Baca juga: Suharso Monoarfa Deklarasi Maju Menjadi Ketum PPP

Terkait isu yang menyebut Sandiaga Salahuddin Uno yang diinginkan maju sebagai calon ketua umum PPP, Arsul menyebut, hal tersebut akan terhalang AD/ART partai. Sehingga, majunya mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu dipastikan tak akan terealisasi.

“Harus jadi pengurus di tingkat pusat PPP, setelah itu di muktamar bisa jadi calon ketua umum. Supaya identitas PPP sebagai partai kader tidak hilang,” ujar Arsul.

Diketahui, sejumlah nama kader partai berlambang Ka’bah mencuat menjadi caketum. Beberapa di antaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Wagub Jateng Taj Yasin, Akhmad Muqqowam, dan Mardiono. Nama Sandiaga Uno dikabarkan diusulkan oleh sejumlah DPC PPP.

PPP sendiri akan menggelar Muktamar IX pada 18 hingga 21 Desember di Makassar, Sulawesi Selatan. Forum terbesar partai itu rencananya digelar secara fisik bagi para pengurus DPP atau mereka yang diutus oleh DPW dan DPC partai berlambang Ka’bah itu.

“Jadi semua harus berangkat ke lokasi muktamar, jadi sekali lagi harus berangkat ke lokasi muktamar. Jadi tidak ada itu muktamar virtual, yang ada muktamar sebagaimana mestinya,” tutur Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP, Ermalena di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (2/11).

Hingga saat ini, diperkirakan ada sekira 1.200 peserta yang akan hadir langsung di lokasi Muktamar IX. Para pemilik hak suara untuk memilih ketua umum partai diwajibkan datang langsung ke Makassar.

“Muktamirin datang memberi hak bicara disana, memberi hak suara, memilih pimpinananya, dalam arti orang by orang. Setiap yang punya hak suara memberikan haknya di dalam acara yang kita laksanakan,” ujar Ermalena.

Meski diwajibkan hadir secara langsung, panitia dan peserta Muktamar IX diwajibkan menerapkan protokol pencegahan Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mereka juga diwajibkan untuk melakukan tes usap dan dinyatakan negatif sebelum berangkat ke Makassar.

“Hal yang menjadi perhatian SC dan OC adalah bahwa protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan dilakukan oleh tidak hanya pelaksana, tetapi juga oleh para peserta,” tandas Ermalena.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pengamat LIPI: Eksistensi Parpol Tidak Terlepas dari Korupsi Politik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapuspen Penelitian Politik LIPI Firman Noor menyampaikan, eksistensi partai politik (parpol) sebagai bagian dari demokrasi tidak terlepas dari korupsi politik.

“Korupsi politik tidak terlepas dari eksistensi parpol. Ada celah di parpol, dimulai sejak parpol didirikan, partai dikelola, kemudian rekrutmen anggota, parpol selalu punya celah untuk melakukan korupsi,” kata Firman dalam Webinar ‘Menuju Badan Hukum Partai Politik yang Ideal’ yang digelar Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Rabu 4 Agustus 2021.

“Bahkan, sebelum masa kampanye, sudah penuh dengan barter politik, kemudian saat kampanye ada money politic. Menurut peneliti Australia, money politik kita tertinggi di Asia,” lanjutnya.

Menurut Firman, ada tiga penyebab parpol tidak terlepas dari korupsi politik. Pertama, lemahnya transparansi dalam tubuh parpol itu sendiri. Banyak parpol di Indonesia cenderung terpusat dan demokrasi di internalnya hanya sebatas lip service.

“Bahkan ada juga kalau kita lihat dari aturan mainnya, sebetulnya juga tidak terlalu memberikan peluang terjadinya suatu pengelolaan yang betul-betul transparan, yang melibatkan seluruh kader partai,” ujar Firman.

Pengendalian terpusat itu kerap bersifat politis dan elitis, bukan seutuhnya berbasis prosedural. Karena situasi itu, praktik-praktik tidak bisa dikontrol. Hal ini yang membuka celah korupsi.

Kedua, lemahnya kaderisasi parpol. Parpol tidak tegas mendisiplinkan kadernya untuk berpolitik secara bersih dan bermartabat. Ketidakbecusan itu yang membuat banyak kader bersikap pragmatis dan opurtunis.

Terakhir, keuangan parpol tidak kuat. Banyak parpol yang tidak memiliki keuangan kuat untuk melakukan kerja-kerja organisasi. Sehingga, parpol tergantung dari sumber-sumber dana yang belum tentu aman dan legal.

“Hasil dari penelitian Perludem, bahwa parpol di Indonesia lemah dari sisi pendanaan, dari situ berpotensi money politic dan korupsi,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, kata Firman, parpol harus melakukan pembenahan dari sisi prosedural dan nilai-nilai yang subtansial. Selain itu, pembenahan parpol juga harus dilakukan dari sisi internal dan eksternal.

“Kajian perkembangan partai dari Vicky Randall dan Laes Svasand (2002) mengindikasikan bagaimana persoalan partai harus didekati tidak saja dari sudut pandang konsistensi struktural atau kesisteman yang berintikan persoalan proasedur. Namun juga nilai-nilai atau hal yang bersifat subtansial,” ujarnya.

“Di sisi lain pembenahan bagi partai pada akhirnya tidak hanya terkait dengan kondisi internal tetapi juga ditopang eksternal baik di posisi negara atau masyarakat,” kata Firman.

HY

Continue Reading

Politik

Pasangan Anies-AHY Tinggi di Survei, PDIP Merasa Aneh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengaku aneh terkait survei dari Indostrategic bahwa pasangan Anies-AHY berada peringkat paling atas pada Pilpres 2024. Sedangkan Prabowo Subianto-Puan Maharani berada di bawahnya.

“Saya merasa aneh kalau Anies-AHY bisa setinggi itu, pengen tahu itu survei siapa yang biayai? Dan apakah benar mereka survei tatap muka dengan responden dalam kondisi PPKM darurat begini?” kata Deddy dilansir dari rmol, Rabu, 4 Agustus 2021.

Deddy pun tak mempermasalahkan dengan survei tersebut, dan dirinya menganggap sebagai hiburan semata.

“Menurut saya survei itu ya silakan saja. Mau itu survei murni atau survei pesanan. Bagus-bagus saja untuk hiburan dan lapangan pekerjaan. Tapi namanya survei kan dinamis ya, bisa jadi setelah baca beritanya hasilnya langsung berubah,” ujarnya.

Baca juga: Peneliti LIPI: Ada 3 Alasan Parpol dan Korupsi Seakan Berdampingan

Namun, Deddy meyakinkan bahwa survei itu dilakukan secara tatap muka mengingat saat ini Indonesia sedang menghadapai pandemi virus Covid-19.

“Jadi saya gak yakin survei itu dilakukan tatap muka dan karenanya jadi tidak yakin bahwa Anies-AHY peringkat tertinggi,” ungkapnya.

Sebelumnya, melalui survei Indostrategic menyebutkan bahwa Anies-AHY mendapatkan perolehan suara tertinggi sebesar 20,25 persen. Sementara, Prabowo Subianto dan Puan Maharani berada di peringkat kedua dengan 14,65 persen.

Selanjutnya, ada pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan elektoral 8,05 persen.

Survei digelar sejak tanggal 23 Maret-1 Juni 2021 dengan tetap berusaha menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

IG

Continue Reading

Politik

Peneliti LIPI: Ada 3 Alasan Parpol dan Korupsi Seakan Berdampingan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengungkapkan, partai politik (parpol) saat ini sangat sulit sekali dipisahkan atau lepas dari praktik korupsi. Ada tiga alasan yang membuat partai politik dan korupsi seakan berdampingan.

Pertama adalah lemahnya transparansi di dalam partai politik. Firman menjelaskan, partai politik di Indonesia umumnya cenderung terpusat dan demokrasi di internalnya hanya sebatas lip service yang tak diterapkan sepenuhnya.

“Bahkan ada juga kalau kita lihat dari aturan mainnya, sebetulnya juga tidak terlalu memberikan peluang terjadinya suatu pengelolaan yang betul-betul transparan, yang melibatkan seluruh kader partai,” ujar Firman dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 4 Agustus 2021.

Dia melihat, pengendalian partai cenderung bersifat personal dan elitis. Bukan seutuhnya berbasis prosedural yang melahirkan eksklusifisme, dan hal inilah yang membuat adanya celah-celah korupsi.

Hal tersebut kemudian menyebabkan adanya transaksi politik yang kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang eksklusif. Sehingga berimplikasi timbulnya ruang-ruang yang tak lagi transparan dalam sebuah partai politik.

“Ada praktik-praktik yang seutuhnya tidak bisa dikontrol, yang seutuhnya tidak bisa benar-benar inklusif. Dalam konteks seperti inilah, seolah-olah menghidupkan virus dalam ruang gelap,” ujar Firman.

Baca juga: Korupsi Tanah Munjul, KPK Periksa 4 Pegawai BPKD DKI Jakarta 

Kedua adalah lemahnya kaderisasi. Partai dinilainya kurang berhasil dalam mendisiplikan kadernya untuk berpolitik secara bersih dan bermartabat, terutama kepada beberapa orang yang dianggap memiliki pengaruh.

Lemahnya kaderisasi ini, kata Firman, ujungnya akan melahirkan sikap pragmatis, oportunis, kemudian mengembangkan hipokrit di dalam partai. Sehingga nantinya, proses pembuatan kebijakan hingga kontestasi pemilihan umum (pemilu) akan sangat ringkih dari jeratan korupsi.

“Partai tak berdaya menyetop manuver kader-kadernya di level bawah, khususnya ketika terjadi kontestasi politik. Karena sebetulnya mungkin partai tidak mengarahkan seperti itu, tapi tidak berhasil mendisiplikan kader untuk melakukan hal yang merugikan,” ucapnya.

Terakhir adalah lemahnya keuangan partai. Hal inilah yang membuat banyak partai pada akhirnya bergabung kepada sumber-sumber alternatif yang belum tentu sepenuhnya aman dan legal.

“Ini memicu kader untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, meski kadang di antaranya melanggar hukum,” pungkas Firman.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC